NAMROLE, Siwalimanews –  Proyek pengadaan aplikasi Simdes.id milik puluhan desa di Kabupaten Buru Selatan tahun 2019 diduga berbau korupsi.

Pengadaan aplikasi yang di­kerjakan CV Ziva Pazia ini, diduga fiktif dan anggaran yang diperun­tukan juga mubasir.

“Pengadaan aplikasi Simdesa. id puluhan desa di Bursel ini, bisa kita bilang fiktif dan mubasir, bahkan ada indikasi korupsi,” beber sumber di Dinas Pem­berdayaan Kabupaten Bursel kepada Siwalima, Jumat (17/6).

Sumber yang wanti-wanti nama­nya dikorankan ini meng­ungkapkan, pengadaan apli­kasi itu didapat begitu saja oleh CV Ziva Pazia atas intervensi dan tekanan dari Mantan Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa yang dibantu oleh sejumlah anak buahnya.

Padahal, waktu itu kegiatan pe­ngadaan aplikasi Simdes.id ini ti­dak diakomodir dalam APBDes pa­da setiap desa di Kabupaten Bur­sel.

“Tetapi karena takut dengan tekanan Tagop dan anak buahnya, puluhan desa pun terpaksa meng­akomodir kegiatan itu, kendati ada sebagian desa pun menolak keras untuk mengakomodir kegiatan ini, karena waktu itu masih banyak desa yang belum dijangkau de­ngan sinyal internet maupun tidak terakomodir dalam APBDes,” ujarnya.

Sumber ini menyebutkan, sesuai nota tagihan dari pihak CV Ziva Pazia, setiap desa wajib menyetor uang sebesar Rp 30.000.000. CV Ziva Pazia mematok harga aplikasi tersebut sebesar Rp 17.500.000, ditambah perangkat komputer/laptop sebesar Rp10.000.000 dan Bimtek Rp 2.500.000.

Dari total nilai sebesar Rp30. 000.000 per desa itu, lanjut sum­ber itu, dikenai pajak PPN 10 % se­besar Rp2.727.272 dan PPH se­besar Rp409.090.

“Dari nilai itu, diduga ada aliran dana berupa fee yang mengalir dari pihak CV. Ziva Pazia ke Tagop dan anak buahnya atas peran mereka dalam membantu pihak CV Ziva Pazia untuk memborong kegiatan yang sama pada puluhan desa itu,” ujarnya.

Namun, setelah CV Ziva Pazia men­dapat setoran tiap desa sebe­sar Rp30.000.000, tenyata banyak item kegiatan fiktif. Khusus untuk aplikasi Simdesa.id senilai Rp17. 500.000 per desa itu telah dikunci oleh admin bernama Victor Putu­ruhu sejak 2019 lalu, tak lama sejak diluncurkan sehingga tak bisa diakses isi dari aplikasi itu.

Dari penelusuran media ini pun diketahui, ternyata ada indikasi mark up luar biasa, dalam penga­daan aplikasi ini.  Dimana domain aplikasi ini diperkirakan hanya berkisar Rp200.000, tetapi CV Ziva Pazia mematok harga hingga Rp17.500.000 per desa.

Sementara untuk laptop yang sebagian dibagikan saat pelak­sanaan bimtek yang dibuka oleh Bupati Bursel Tagop Sudarsono Soulissa saat itu, ternyata banyak yang rusak dan tak bisa digunakan.

“Banyak laptop yang rusak dan tak bisa digunakan setelah diba­gikan,” bebernya.

Hingga saat ini, ada sejumlah desa yang belum mendapatkan lap­top, padahal uangnya telah lu­nas disetor ke perusahaan melalui anak buah Tagop.

“Sampai saat ini masih ada desa-desa yang belum kebagian laptop. Padahal uangnya telah disetor lunas,” ucapnya.

Sementara itu, Direktur CV. Ziva Pazia Cornelis Melantunan yang dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Jumat (17/06) membantah ada aliran dana yang masuk ke kantong Tagop dan anak buahnya sebagai fee.

“Tidak ada Pak, iya tidak ada. Beta ini keluarga hukum, jadi tidak mungkin beta melakukan hal tidak terpuji,” ucap Melantunan.

Menurutnya, tidak ada praktek korupsi maupun gratifikasi dalam pengadaan aplikasi ini, sebab dirinya bekerja secara profesional.

“Beta minta waktu beliau, beta menghadap Pak Bupati di kantor, resmi beta sampaikan beta punya program, lalu Pak Bupati bilang jangan dengan saya, koordinasi dengan dinas supaya bisa dikoor­dinir dan kumpul di aula lalu Beta paparkan produk tersebut,” beber Melantunan.

Ia mengaku, telah menyerahkan laptop secara resmi waktu itu, dan laptop-laptop tersebut dibeli dengan garansi resmi.

“Kalau saya kasih barang rusak itu salah besar. Karena itu resmi di pakai saat itu juga,” ucapnya.

Kendati begitu, Ia tak mem­bantah bahwa sejak 2019 hingga kini, masih ada sejumlah desa yang belum mendapatkan laptop.

“Kalau untuk yang belum dapat itu karena pada saat kegiatan itu mereka tidak datang hadir,” tuturnya.

Melantunan juga mengaku tak menghafal betul jumlah desa yang belum mendapatkan laptop, se­hingga perlu ia cek lagi ke staf programmernya. Bahkan ia juga mengaku, aplikasi ini memang bermasalah dengan vendor yang ia pakai sebelumnya, yakni Victor Puturuhu.

“Untuk aplikasi, hari itu beta pakai vendor, vendornya itu yang tidak beres. Tapi, tidak apa-apa,” ucapnya.

Melantunan saat dikonfirmasi mengaku, pihaknya kini sementara mengerjakan proyek serupa di luar Provinsi Maluku dan nantinya akan berkoordinasi dengan Ali Maharaja maupun Bupati Bursel saat ini, Safitri Malik Soulissa untuk me­nyerahkan sisa laptop dan mema­sang aplikasi baru yang resmi dan semuanya gratis.

Apa yang dilakukan Melantunan ini secara profesional dengan tu­juan membangun Maluku dan kemajuan Bursel kedepan, bahkan ia pun mengerjakan program se­rupa ditempat lain. Padahal, fakta­nya, karena bekerja tidak profe­sional, aplikasi yang telah dibayar puluhan desa sejak tahun 2019 tak bisa digunakan, bahkan laptop yang telah dilunasi pun tak dida­patkan.

“Saya akan menyerahkan laptop sisa dan memasang aplikasi baru nanti, siap Pak, terima kasih,” ucapnya.

Sementara itu, mantan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa tak bisa dikonfirmasi karena se­dang ditahan di Rutan Ambon atas kasus suap dan gratifikasi yang ditangani oleh KPK.

Sedangkan mantan ajudan Tagop Iwan Umasugi yang dikon­firmasi via pesan Mesengger, Ju­mat (17/6) mengaku, tak tahu menahu soal proyek itu. Bahkan, Ia mengaku tak dekat dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Umar Mahulette.

Umasugi pun mengaku heran, jika namanya turut disebutkan dalam proyek ini. Padahal, nama perusahaan tak ia kenali, termasuk proyeknya seperti apa pun tak diketahuinya.

Sedangkan, Kepala Dinas Pem­berdayaan Kabupaten Bursel, Umar Mahulette yang kini telah menjabat sebagai Sekretaris DP­RD Kabupaten Bursel dan Kepala Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Bursel, Ali Maharaja yang kini menjabat sebagai Plt Kepala Bidang pada Kesbangpol Kabu­paten Bursel yang dikonfirmasi via pesan singkat tak membalas. Bahkan nomor keduanya pun tak bisa dihubungi. (S-35)