AMBON, Siwalimanews – Komisi I DPRD Provinsi Maluku meminta Kepolisian untuk mengantisipasi daerah rawan konflik jelang per­helatan pemilu dan pilkada serentak 2024.

Permintaan ini disam­paikan Sekretaris Komisi I DPRD Maluku, Michael Ta­sane merespon aksi bentrok beberapa hari lalu yang terjadi di Kabupaten Kepu­lauan Aru sehingga menye­babkan satu warga tewas ataupun beberapa kasus-ka­sus sebelumnya di kabupa­ten/kota lainnya di Maluku.

Menurutnya, sebagai pim­pinan komisi pihaknya me­nyayangkan aksi bentrok yang kembali terjadi di Aru ditengah upaya pemerintah menjaga kamtibmas.

“Belajar dari kejadian yang terjadi maka kita aparat ke­polisian harus bekerja keras untuk memastikan situasi kamtibmas tetap terjaga,” ujar Tasane saat diwawancarai Siwalima pekan kemarin di Ambon.

Dijelaskan, Presiden Joko Widodo dalam beberapa pertemuan terus mengingatkan agar jajaran kepo­lisian terus bersinergi dengan peme­rintah daerah dalam mencegah potensi gangguan kamtibmas.

Instruksi Presiden tersebut wajib ditindaklanjuti dengan menggerak­kan semua kemampuan khususnya intelijen untuk sejak dini mengetahui daerah-daerah rawan konflik sehingga dapat dicegah.

“Fungsi intelijen memang harus di­maksimalkan guna mendeteksi potensi konflik ditengah masya­rakat, sebab dengan mengetahui sejak awal maka kepolisian dan Pemda dapat melakukan langkah preven­tif,” ujarnya.

Tasane menegaskan, proses de­mokrasi harus berjalan sukses tanpa gangguan apapun, sebab kualitas pemilu akan sangat tergantung dari dukungan kepolisian dalam menjaga situasi Kamtibmas.

Politisi Golkar Maluku ini juga me­minta kepolisian untuk menindak te­gas semua pelakunya yang beru­pa­ya untuk mengganggu kondisi kam­tib­mas, sebab tanpa penegakan hu­kum masyarakat tidak akan jera. (S-20)