Mubazirnya proyek air bersih di Negeri Pelauw dan Kailolo, Kecamatan Pulau Haruku mendesak sejumlah kalangan meminta aparat penegak hukum usut.“Setelah menghabiskan anggaran miliaran rupiah, proyek pembangunan sarana dan prasarana air bersih yang berada di Pulau Haruku tidak tuntas dikerjakan oleh kontraktor PT Kusuma Jaya Abadi

Proyek pengerjaan air bersih yang bersumber dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional pada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang menghabiskan anggaran 13 miliar rupiah tak tuntas dikerjakan.

Buktinya pembangunan sarana dan prasarana air bersih seperti bak penampungan air dan sumur memang telah selesai dikerjakan oleh kontraktor, namun pekerjaan ini terbengkalai lantaran jaringan air belum terpasang dan dialirkan ke rumah-rumah masyarakat.

Tak hanya itu, pada sumur bor yang berada didekat kantor Camat Pulau Haruku juga terkesan tidak dikelola dengan baik, sebab terlihat sampai dengan saat ini proses pemasangan jaringan pipanisasi belum dilakukan dan bahkan air terbuang begitu saja.“Bukan saja itu, untuk salah satu sumur bor yang berada di Dusun Naama Negeri Pelauw juga sampai saat ini belum tuntas, walaupun beberapa bulan lalu telah selesai dilakukan pengeboran tetapi air yang didapatkan tidak sesuai dan dibor kembali namun tak kunjung tuntas.“Selain itu, peralatan jaringan pipanisasi juga tidak terurus dan dibiarkan terlantar ditepi jalan raya maupun lubang jaringan dan tidak tertanam baik kerumah warga maupun pada bak penampung yang telah selesai dibangun.

Pekerjaan proyek seperti ini tentu saja sangat disayangkan terjadi. Anggaran Rp13 miliar sangat besar dikuras habis untuk pembangunan sarana prasarana air bersih tersebutjustru tidak dapat dinikmati masyarakat.“Hal ini tentu saja sangat disayangkan terjadi. Padahal seharusnya Dinas Pekerjaan Umum mengawasi proyek ini dan meminta kontraktor untuk menye­lesaikannya demi kepentingan masyarakat.

Wajar jika sejumlah kalangan meminta aparat penegak hukum baik jaksa dan polisi usut proyek air bersih di Pulau Haruku. “Intinya masyarakat di Pulau Haruku khususnya Pelauw dan Kailolo harus nikmati air bersih ini. Dinas PU dan DPRD Maluku harus minta kontraktor segera selesaikan jangan biarkan anggaran jumbo dikuras habis tetapi air bersih tak dapat dinikmati warga.

Aoarat penegak hukum harus berani usut dan meminta pihak-pihak yang bertanggungjawab diproses secara hukum supaya ada efek jera. Semoga (*)