AMBON, Siwalimanews – Menindaklanjuti pelaksanaan pelatihan penanggulangan stunting dan gerakan masyarakat sehat dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur untuk penurunan angka stunting di kawasan perbatasan yang digelar di  Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, maka Deputi III Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin melakukan audiensi dengan Kasrem 031/Wira Bima Kolonel Inf Habzen Sianturi, Kamis (23/6).

Audiensi ini merupakan hasil dari rekomendasi yakni, perlu sosialisasi terkait penanganan stunting, koordinasi lintas sektor, dan kolaborasi dari semua stakeholder, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun non pemerintah dalam upaya penurunan stunting.

Audiensi dengan jajaran di Korem 031/Wira Bima yang dipusatkan di Makorem 031/Wira Bima, Pekanbaru, Riau itu dihadiri oleh Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin, Kasrem 031/Wira Bima Kolonel Inf Habzen Sianturi, Asisten Deputi Infrastruktur Ekonomi dan Kesra Yedi Rahmat, Kasi Operasi Letkol Inf Cecep Kurniawan, Kasi Teritorial Letkol Inf Hipni Maulana Farhan dan Tim BNPPDeputi Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Letnan Jenderal TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin pada kesempatan itu menyampaikan terkait tugas dan fungsi BNPP, serta penanganan stunting di kawasan perbatasan. Dimana dari 27 kementerian/lembaga, TNI dan Polri merupakan anggota BNPP dan Danramil serta Kapolsek adalah sebagai penasehat pada tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat kecamatan.

“Untuk itu dibutuhkan dukungan, koordinasi, sinergitas dan kolaborasi yang baik antara TNI dan Polri sebagai anggota BNPP dalam upaya penurunan stunting di kawasan perbatasan, sehingga target penurunan stunting sebagaimana tertuang dalam RPJMN sebesar 14 persen (atau 3,5% setiap tahun) di tahun 2024 dapat tercapai,” jelas Rahawarin dalam audiensi tersebut.

Baca Juga: Pekan Ini, Sejumlah Saniri Negeri Bakal Dilantik

Menurutnya, dengan ditetapkannya stunting sebagai prioritas nasional, maka ketersediaaan anggaran untuk penanganan stunting cukup besar, baik pada alokasi anggaran APBN maupun alokasi APBD Provinsi Riau.

Alokasi APBN tahun 2022 mencapai Rp34.151.146.079,000,- sedangkan APBD se-Provinsi Riau tahun 2022 sebesar Rp1.162.910.000.000. Dengan  alokasi anggaran yang cukup besar tersebut, diharapkan penanganan stunting di Provinsi Riau tepat sasaran, dengan mengoptimalkan fungsi koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas program/kegiatan lintas sektor.

Sementara itu, Kasrem 031/Wira Bima Kolonel Inf Habzen Sianturi, pada kesmepatan itu mengaku, pihaknya menyambut baik audiensi dimaksud, dan akan terus berkoordinasi, serta bersinergi dengan BNPP dan Pemerintah Provinsi Riau, maupun pemerintah kabupaten/kota di provinsi itu, dalam upaya penanggulangan stunting, dan menjaga perbatasan sebagai beranda terdepan NKRI.

Untuk diketahui, dalam audiensi itu terdapat rekomendasi yang dismapaikan, yakni, perlu adanya sinergitas dan dukungan serta keterlibatan TNI dan Polri, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas SDM, dalam upaya penanganan stunting di kawasan perbatasan. (S-06)