AMBON, Siwalimanews – Aksi demonstrasi tolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kota Ambon masih terus berlanjut.

Jika sebelumnya, penolakan BBM disuarakan puluhan maha­sis­wa yang terhimpun dalam  Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Maha­siswa Islam (HMI) dan Gera­kan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Ambon, kembali hal yang sama dilakukan oleh Gerakan Pemuda Maluku Menggugat (GE­RAMM) di Kantor Gubernur Maluku, Senin (12/9).

GERAMM terdiri dari  Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Jas-Merah, Federasi Serikat Pe­kerja Metal Indonesia (FSPMI), Bem Nusantara Maluku, KAMMI, Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kam­pus (FSLDK) Maluku, Konfe­de­rasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan Hipmast Maluku. mereka mengecam pemerintah yang seakan tidak mendengar aspirasi maha­siswa menolak kenaikan BBM.

Koordinator BEM Nusantara Maluku, Adam Rahantan dalam orasinya dengan tegas menga­takan, menolak kebijakan Peme­rintah Pusat menaikan harga BBM.

Pendemo mengatakan, jika ke­bijakan menaikan harga BBM ada­lah bagian dari mengurangi beban APBN, maka alangkah baiknya ada kebijakan lain, seperti memang­kas anggaran kepala daerah di seluruh Indonesia, ketimbang ha­rus membebani rakyat dengan menaikan harga BBM.

Pendemo juga mengaku kesal kepada Pemprov yang terkesan tidak peduli dengan aspirasi maha­siswa sebelumnya. “Sudah bebe­rapa aksi penola­kan kenaikan BBM ini dilakukan, tapi tidak ada tindaklanjutnya,” kesalnya.

Diketahui, aksi demonstrasi awal­nya berpusat diperempatan Pos Kota, sejak siang sekitar pu­kul 11.00 WIT. Kemudian dilanjut­kan ke Kantor Gubernur Maluku, hingga sore.

PMII Kecam

Sebelumnya, puluhan maha­siswa yang tergabung dalam Per­gerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Ambon menge­cam langkah Pemerintah yang me­naikan harga bahan bakar minyak (BBM) Pertalite dan Pertamax.

Aksi kecaman itu dilakukan de­ngan melakukan demonstrasi di Kantor Gubernur dan DPRD Ma­luku, Senin (5/9).

Aksi itu berlangsung di Kantor Gubernur Maluku, dan dilanjutkan ke Kantor DPRD Provinsi Maluku, Karang Panjang, Ambon.

Hampir dua jam berorasi di Kantor Gubernur,  para pendemo kemudian ditemui Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Kesbang­pol Provinsi Maluku, M Syukur Asel.

Kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Maluku itu, para pendemo melalui Ketua PMII Cabang Kota Ambon, Marwan Titahelu, menye­rahkan pernyataan sikap  mereka diantaranya,  pertama, PMII meno­lak secara tegas kebijakan kenai­kan harga BBM bersubsidi.

Kedua, PMII mendesak peme­rintah untuk secara serius dan sunguh-sungguh membarantas mafia BBM.

Ketiga, PMII mendesak, peme­rin­tah untuk segera menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, dan mendorong pemerintah untuk mengungkap keterlibatan masya­rakat dalam pelaksanaan penyalu­ran BBM bersubsidi. PMII juga mengontrol dan menertibkan harga jual BBM bersubsidi eceran.

Usai beraksi di Kantor Gubernur, sekitar pukul 12.30 WIT, Pendemo melanjutkan aksinya di Kantor DPRD Maluku.

Desak Cabut BBM Bersubdisi

Sementara itu Puluhan maha­siswa yang tergabung dalam Ge­rakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) melakukan demon­stra­si di Kantor Gubernur, Kamis (8/9)

Mereka mendesak Pemerintah untuk mencabut kebijakan kenai­kan harga BBM bersubsidi dan segera menganulir kebijakan itu.

Para pendemo ditemui Kabid Kewaspadaan Nasional  dan pe­nanganan konflik, M Syukur Assel.

Dalam tatap muka itu, Kabid menyampaikan, bahwa pihaknya akan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan para pendemo, ke pimpinan lebih tinggi

Adapun tuntutan yang disam­paikan  yaitu, pertama, meminta pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi dan segera menganulir kebijakan itu, walau dengan dalih memberi­kan bantuan Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebagai solusi menja­wab perubahan kondisi harga barang pokok yang akan dirasakan langsug oleh masyarakat di lapi­san bawah.

Fakta saat ini, perekonomian negara ditopang dari belanja rumah tangga sebesar 56 persen. Dan hal ini akan memburuk apa­bila perubahan harga dilapisan bawah tidak terkendali.

Kedua, meminta pemerintah mengendalikan penggunaan BBM bersubsidi, Dimana pemerintah harus mengendalikan penggu­naan BBM bersubsidi dengan mengeluarkan regulasi penggu­naan BBM bersubsidi.

Karena penggunaannya harus tepat sasaran dengan tujuan, har­ga bahan pokok dapat terkendali ber­darsarkan daya beli masya­rakat.

Tiga, meminta pemerintah sege­ra merealisasikan Perpres No. 55 Tahun 2019. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2021 tentang per­ce­­patan program kendaraan bermo­tor listrik berbasis baterai un­tuk transporasi jalan.  Hal ini dapat me­ngurangi ketergantungan terhadap ketersediaan BBM bersubsidi.

Empat, meminta pemerintah me­­mangkas anggaran belanja yang tidak berdampak pada rakyat kecil. Dengan mengkaji ulang ke­adaan ekonomi dunia, maka pe­ngalokasian belanja negara, harus dikaji ulang dengan keadaan ekonomi masyarmakat.

Lima, meminta pemerintah me­ng­optimalkan penerimaan pajak ne­gara untuk menambah volume APBN dan memberantas mafia pajak.  Karena menurut laporan Ke­menterian Keuangan (Kemenkeu), tax ratio Indonesia pada 2021 se­besar 9,11 persen terhadap PDB.

Enam, meminta Pemerintah Provinsi Maluku memberantas mafia minyak. Karena dampak dari kenaikan harga BBM teriadi penimbunan.

Tujuh, meminta Pemerintah Pro­vinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon dan instansi terkait  untuk me­ngkaji ulang kebijakan penyesu­a­ian kenaikan harga angkutan umum dan harga transportasi laut yang berlaku di Kota Ambon ber­dasarkan Surat Keputusan Wali­kota Ambon Nomor 617 Tahun 2022 tentang Penyesuaian tarif Angkutan Jalan untuk penumpang umum kelas ekonomi di Kota Ambon.

HMI Juga Tolak

HMI juga melakukan demo di Kantor Gubernur Maluku dan DPRD Maluku pada Kamis (1/9).

Tiba di Kantor gubernur ratusan massa HMI melakukan orasi di­atas mobil pick up dengan meng­gunakan alat pengeras suara. para demonstran ini meminta Gubernur Maluku, Murad Ismail untuk me­nemui mereka Ketua HMI Cabang Ambon, Afrizal Mukadar saat berorasi di depan Kantor Gubernur menegas­kan, Indonesia baru saja berangsur puluh dari pandemi Covid-19, oleh sebab itu, kenaikan BBM dipastikan akan berdampak terhadap per­tumbuhan ekonomi rakyat dan dipastikan akan menambah angka kemiskinan di Maluku

Padahal sesuai data BPS, merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia. itu artinya, Maluku termasuk wilayah Indonesia Timur yang sangat berdampak terhadap kenaikan BBM. Kata dia, kenaikan BBM bersubsidi juga dipastikan akan berdampak pada pelaku UMKM. (S-25)