AMBON, Siwalimanews – DPRD Maluku dide­sak meminta penjelasan Gubernur Maluku, Mu­rad Ismail tentang dana pinjaman Sarana Multi Infrastrur (SMI) Rp 700 miliar bagi pemulihan ekonomi Maluku.

Pasalnya, dana pinjaman SMI itu tidak jelas per­untukannya dna di­duga tidak tepat sasa­ran, karena tidak digu­nakan bagi pemulihan ekonomi Maluku.

“Saya sebagai man­tan anggota DPRD Ma­luku Fraksi PDIP meng­usulkan agar DPRD secara khusus meminta penjelasan dati Gubernur Maluku ten­tang pemanfaatan dana pin­jaman Rp 700 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur,” jelas Ever Kermite kepada saat menghubungi Siwalima, Minggu (3/10).

Menurut kader senior PDIP ini, DPRD harus meminta penjelasan gubernur, apakah penggunaan dana Rp 700 miliar itu sudah sesuai de­ngan penggunaannya untuk pemu­lihan ekonomi nasional di Maluku ataukah tidak,” ujarnya.

Sebab, lanjut Kermite, pinjaman yang disetujui bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan PT SMI bersama Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sebagai Special Mession Fesical a (SMF) Kementerian Keuangan dengan terapkan prinsip trans­paransi dan akuntabilitas.

“Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan  mengatakan, salah satu pertimbangan adalah pinjaman tersebut diberikan kepada daerah yang memiliki program ekonomi daerah yang sejalan dengan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang secara nasional dibagi tiga bagian yakni, kesehatan/pinjaman sosial atau bansos,  dan untuk mendukung bangkitnya perekonomian,” katanya.

Karena itu, lanjut Kermite, DPRD Maluku ditantang keberaniannya untuk meminta penjelasan dari Gubernur Maluku, Murad Ismail apakah pemanfaatan pinjaman itu telah menjawab tiga hal tersebut.

“DPRD Maluku juga harus meminta penjelasan dari gubernur apakah dengan proyek pengiringan pantai di Hallong dan Poka ada hubungan dengan pemulihan ekonomi ataukah tidak. Begitu juga dengan proyek perbaikan saluran drainase, trotoar dan jalan raya,” ujar Kermite.

Katanya, sampai dengan saat ini pemulihan ekonomi di Maluku hanya tinggal di tempat dan tidak ada perkembangan apapun.

“Karena itu sebagai mantan anggota DPRD saya mengusulkan agar DPRD meminta, penjelasan dari gubernur agar masyarakat tahu bahwa dana tersebut sudah sesuai dengan tujuan peminjamannya,” ungkapnya.

Dana SMI Dipertanyakan

Sebelumnya mantan Bupati Maluku Tenggara Barat (sekarang KKT), Bitto Temmar mempertanyakan penggunaan dana SMI yang digunakan tak sesuai peruntukkannya bagi pemulihan ekonomi Maluku.

“Mari kita evaluasi apakah dana 700 miliar itu berguna bagi pemulihan ekonomi ataukah tidak,” jelas Temmar

Menurutnya, penggunaan dana tersebut harus dipakai sesuai peruntukkannya untuk pemilihan ekonomi masyarakat Maluku.

Demo

Sebelumnya pada Selasa (15/6) lalu Gubernur Maluku, Murad Ismail didemo sejumah alinasi OKP di Kota Ambon/ aksi ini mempertanyakan transparansi dana pinjamana Rp 700 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur.

Aliansi ini melibatkan HMPU, IMM, PMII dan GMNI. Dalam aksi itu mahasiswa menuntut Gubernur Maluku bertanggung jawab atas pinjaman dana Rp 700 miliar dan penggunaannya yang tidak tepat sasaran serta tidak berdampak pada pemulihan ekonomi masyarakat.

Mirisnya penggunaan anggaran itu justru menimbulkn polemik karena sejumlah proyek dikerjakan menggunaan dana tersebut mangkrak, contohnya air bersih di Pulau Haruku senilai Rp 12 miliar macet di perjanalan. Selanjutnya ada proyek pembangunan jalan di Waisala, Kabupaten SBB macet. Kemudian pekerjaan takud di Werinama, Kabupaten SBT. Proyek tersebut hancur dan sejumlah proyek lainnya.

“Dana 700 miliar itu seharusnya untyuk mengentaskan kemiskinan di Maluku, rilis BPS tahun 2020 Maluku masuk nomor 4 termiskin di Indonesia. Ini bukti tidak adanya perhatian pemerintah terhadap rakyat. Harusnya dana itu dipakai untuk hal tersebut dan merata di 11 kabupaten/kota di Maluku. karena Maluku masih banyak takyat yang belum merasakan listrik dan transportasi yang memadai. (S-19)