PIRU, Siwalimanews – Demi menciptakan Pemilu yang bersih dan bermartabat di tahun 2024 mendatang, maka Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Barat terus gencar melakukan sosialisasi.

Selain itu, sosialisasi ini dilakukan juga untuk meningkatkan partisipatif masyarakat SBB dalam mengawasi jalannya pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Sosialisasi yang dipusatkan di salah satu restoran di Kota Piru, Selasa, (13/9) mengusung tema Mengawal Demokrasi, dibuka Ketua Bawaslu SBB Hijra Tangkota dan dihadiri oleh sejumlah peserta dari berbagai elemen.

Ketua Bawaslu dalam paparannya mengatakan, sosialisasi pengawasan partisipatif mempunyai tujuan agar masyarakat sadar akan pentingnya menjaga perilaku yang dapat merusak sendi-sendi demokrasi, sehingga mampu mendorong Pemilu yang berkualitas dan bermartabat.

“Pengawasan partisipatif merupakan wadah kolaborasi antara Bawaslu dengan masyarakat dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan,” ucapnya.

Baca Juga: Jaksa Siapkan Dokumen Audit Kasus Korupsi RSUD Haulussy

Menurutnya, kegiatan ini perlu gencar dilakukan sebagai dasar pemahaman kepada masyarakat, sehingga dapat memahami proses-proses pelaksanaan Pemilu di 2024 mendatang.

Dengan begitu, hasil dari Pemilu sesuai dengan harapan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang. Untuk itu a semua pihak, baik organisasi masyarakat hingga media massa diminta untuk terus bersama-sama membantu meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 nanti.

“Selaku Bawaslu kami membutuhkan partisipasi masyarakat dalam mengawali pesta demokrasi ditahun 2024 mendatang,” pintanya.

Ia berharap, pada Pemilu 2024 nanti, partisipasi masyarakat bisa maksimal dalam mengawal pesta demokrasi ini, sehingga bisa menciptakan pemilu yang kondusif, sebab yang menjadi tolok ukur keberhasilan penyelenggara pemilu, bukan berapa banyak pelanggaran yang sudah ditangani, tetapi sejauh mana penyelenggara menangani potensi pelanggaran pemilu itu sendiri.

Bawaslu tidak henti-hentinya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan, karena dengan begitu, bisa mengurangi potensi pelanggaran pemilu.

“Sebab  pemimpin yang baik lahir dari pemilu yang demokratis dan pemilu yang berhasil berasal dari penyelenggara yang berintegritas.(S-18)