Bupati Jadi Inspektur Upacara Peringatan Detik-detik Proklamasi RI ke-77
BUPATI Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) Abdul Mukti Keliobas menjadi inspektur upacara peringatan detik-detik Proklamasi RI ke-77 Tahun 2022, yang berlangsung di Halaman Pendopo Bupati Kab. SBT, Rabu (17/8).
Peringatan hari kemerdekaan Indonesia yang bertema Pulih lebih cepat, Bangkit lebih kuat.
Selanjutnya seluruh peserta upacara mengheningkan cipta untuk mengenang jasa para pahlawan, kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya
Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) yang bertugas yakni Eka Ardiyanti sebagai pembawa bendera, Ahmadul Kabir Rifai Suparman sebagai pembentang bendera, Mustamar Kelian sebagai penarik bendera, Asyudi Rumasukun sebagai pengibar bendera, serta Pengawal Pasukan Pengibar Bendera dari TNI – POLRI yakni Prada Wahyudi Walanda dan Bripda Irzan Lating.
Pelaksanaan Upacara pengibaran Bendera merah putih oleh anggota Paskibraka Kabupaten SBT tahun 2022 berjalan khidmad dan lancar, dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng dalam rangka memperingati HUT RI ke 77 oleh Bupati SBT.
Baca Juga: Lomba Gerak Jalan Antar Pelajar Di SBT Warnai HUT RI ke-77Kepada wartawan, Bupati mengatakan, untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia butuh energi yang luar biasa dari semua generasi saat ini.
Keliobas mengungkapkan, perjuangan untuk merebut kemerdekaan Indonesia tidak mudah, namun para pahlawan telah berjuang dengan susah payah untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan. “Sampai di generasi berikut mengisi kemerdekan. Mengisi kemerdekaan ini butuh energi yang luar biasa, kita tidak bisa bersenang-senang,” ungkapnya.
Untuk itu, Bupati SBT dua periode ini meminta kepada Aparatur Sipil Negera (ASN) di kabupaten bertajuk ‘Ita Wotu Nusa’ itu untuk meningkatkan kompetensi, baik kompetensi teknis maupun struktur.
“Kompetensi teknis dan struktural itu harus disiapkan sedini mungkin,” pintanya.
Ditanya soal sejumlah wilayah yang dipimpinnya masih minim infrastruktur, dia mengaku, hal tersebut harus diikuti dengan kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
Dikatakan, perencanaan pembangunan wilayah pulau-pulau membutuhkan anggaran yang begitu besar, apalagi akibat Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu terjadi beberapa kali refocusing atau pemangkasan anggaran.
“Refucosing ini mengakibatkan pembangunan tidak bisa menyentuh semua daerah, harapan kita itu semua daerah harus mendapat pemerataan pembangunan. Tapi apadaya mau dikata, kalau kemudian APBD kita cukup terbatas karena dampak dari pandemi kemarin,” ujarnya. (S-08)
Tinggalkan Balasan