AMBON, Siwalimanews – Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Buru dan Buru Selatan Michiel Tasane meminta Bupati Buru Selatan Safitri Malik Solisa untuk lebih proaktif memperjuangkan pembangunan infrastruktur jalan penghubung di kabupaten itu.

Menurutnya, salah satu persoalan dihadapi masyarakat Buru Selatan dan belum terselesaikan hingga saat ini adalah, akses jalan yang masih rusak parah dan butuh penanganan serius dari pemerintah daerah disamping persoalan listrik, kesehatan dan pendidikan.

“Pemerintah kabupaten tidak boleh menutup mata dari penderitaan masyarakat berkaitan dengan akses jalan ini, karena sampai sekarang masih begitu banyak masyarakat yang terisolir, sehingga bupati harus proaktif untuk melakukan perjuangan ke pusat,” ujarnya.

Bupati kata Tasane, harus melakukan perjuangan pembangunan ruas jalan ke pemerintah pusat seperti yang dilakukan oleh Bupati Maluku Tenggara Taher Hanubun, alhasil hampir seluruh ruas jalan telah tuntas diintervensi oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional.

Jika Bupati dan jajaran hanya mengharapkan APBD Provinsi Maluku dan kabupaten untuk mengintervensi pembangunan jalan, maka sampai habis masa jabatannya pun masyarakat tidak akan menikmati akses jalan yang baik seperti didaerah lain.

Baca Juga: Elviana Pattiasina Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran

Untuk ruas jalan Namrole menuju Leksula memang sedang dikerjakan dan diharapakan tuntas tahun 2023, tetapi  ruas jalan Leksula hingga Kepala Madang, harus juga diperjuangkan oleh pemerintah kabupaten ke pusat.

Apalagi, pembangunan ruas jalan di Kabupaten Buru Selatan dengan medan yang tidak mudah dipenuhi dengan areal perbukitan akan membutuhkan anggaran yang cukup besar dan tidak mungkin hanya mengandalkan APBD

“Cobalah Bupati bergerak seperti Bupati Malra yang hanya membutuhkan rekomendasi gubernur dan melakukan perjuangan di pusat, akhirnya ruas jalan disana sudah tuntas tanpa harus berharap ke APBD provinsi dan kabupaten,” ucapnya.

Sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Buru Selatan Tasane mengaku, dirinya juga telah memperjuangkan agar infrastruktur jalan di intervensi oleh APBD, tetapi ada keterbatasan anggaran yang dimiliki Pemprov Maluku sehingga hal itu tidak dapat dipaksakan.

Politisi Golkar Maluku ini pun berharap, adanya keberpihakan dari bupati dan jajarannya untuk memperjuangkan pembangunan ruas-ruas jalan di kabupaten, agar masyarakat dapat beraktivitas dengan baik dan lancar.(S-20)