AMBON, Siwalimanews – Indonesia dengan jumlah penduduk yang terus bertambah, masih menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

Untuk itu, Badan Nasional Pengelola Perbatasan tetap berusaha untuk mengintervensi ketahanan pangan di kawasan perbatasan, dimana terdapat kecamatan lokasi prioritas (Lokpri) dan 1 wilayah pusat kawasan srategis nasional (PKSN) yang masih berkategori berat, atau rentan rawan pangan dan berkategori sedang.

Rincian kawasan yang berstatus ketahanan pangan berat atau rentan rawan pangan berjumlah 21 kabupaten dan kota (Kecamatan Lokpri) dan 1 PKSN. Data status ketahanan pangan di kawasan perbatasan yang bersumber dari Food Security and Vulnerability (FSVA) juga menunjukan, 33 kabupaten dan kota lokpri lainnya berstatus sedang.

Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan BNPP, Letjen TNI (Purn) Jeffry Apoly Rahawarin mengungkapkan, pemerintah telah mengantisipasi masalah kerawanan pangan dengan memperluas program perlindungan sosial.

Sinergitas lintas sektor diperlukan untuk membangun komitmen bersama dalam mewujudkan langkah-langkah strategis lainnya, untuk melaksanakan amanat dalam Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.

“BNPP akan berkoordinasi lebih lanjut dengan kementerian/lembaga dan berencana akan melakukan peninjauan lapangan yang menghasilkan komitmen tindak lanjut terkait kondisi kerawanan pangan di kawasan perbatasan yang perlu ditangani melalui percepatan penurunan stunting. Tujuannya terjalin koordinasi dan komitmen antar kementerian dan lembaga tersebut,” jelas Jeffry dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting melalui Penguatan Ketahanan Pangan di Kawasan Perbatasan di Hotel Millenium, Selasa (26/7) kemarin.

Jeffry menjelaskan, 6 strategi nasional percepatan penurunan stunting yakni, menurunkan prevelensi stunting, meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dan meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Sedangkan pilar strategi percepatan penurunan stunting adalah, peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan, peninkatan komunikasi perubahan prilaku dan pemberdayaan masyarakat.

Selain itu peningkatan konvergensi dan intervensi spesifik dan intervensi spesifik, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, dan penguatan dan pengembangan sistem data, informasi dan inovasi juga menjadi fokus.

“Dengan memperhatikan tujuan dan pilar dalam penurunan stunting khususnya, peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat. Diharapkan BNPP dan K/L Mitra, dapat menyusun Rencana Aksi melalui kegiataan prioritas dalam rangka percepatan penurunan stunting di kawasan perbatasan,” pungkas Jeffry.

Asisten Deputi Infrastruktur Ekokesra Yedi Rahmat, yang juga selaku penyelenggara rakor berharap, melalui rapat ini akan diperoleh sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mengentaskan kerawanan pangan, terutama yang dialami masyarakat dikawasan perbatasan.

“Diharapkan akan terkonfirmasi data bersama yang lebih akurat terkait tingkat kerentanan pangan, sehingga langkah penanganannya akan lebih tepat,” ungkap Yedi. (S-06)