AMBON, Siwalimanews – Deputi III BNPP Letjen (Purn) Jefry Apoly Rahawarin mengungkapkan, arah kebijakan BNPP berdasarkan visi dan misi Presiden yakni, me­nginginkan agar rakyat Indonesia yang berada di pinggiran di kawa­san perbatasan di pulau-pulau terdepan, di kawasan terisolir me­rasakan hadirnya negara, merasa­kan buah pembangunan, dan me­rasa bangga menjadi Warga Ne­gara Kesatuan Republik Indonesia.

“Selain itu Deputi III juga menje­laskan, tentang tugas dan fungsi BNPP, dan kegiatan detail pem­bangunan dan capaian pemba­ngunan tahun 2022 dan rencana pembangunan tahun 2023 di lokasi prioritas perbatasan Provinsi Maluku,” hal ini diungkap Raha­warin saat menjadi narasumber pada focus group discussion (FGD) rumusan peta jalan (road­map) implementasi Inpres Nomor: 4 tahun 2022 dan Perpres Nomor: 118 tahun 2022 melalui zoom dari Hotel Century Park Senayan, Selasa (20/12), sebagaimana rilis yang ditulis BNPP dan diterima redaksi Siwalima.

Selain itu dijelaskan, terkait de­ngan FOPERTAS yang dikoordi­nasikan oleh BNPP, dimana tujuan pembentukan ini yakni, forum rektor perbatasan yang memiliki perhatian dan karya di kawasan perbatasan, serta rektor perguruan tinggi yang berada di kawasan perbatasan.

Selain itu, terjalinnya skema ko­munikasi akademis serta sosial budaya berbagai aktor perbatasan serta tersusunnya strategi pen­dam­pingan pengembangan kawa­san perbatasan secara tematik oleh masing-masing universitas dan tersusunnya strategi komu­nikasi serta kerjasama diplomasi sekunder, antara aktor perbatasan negara Indonesia  dengan aktor perbatasan negara tetangga.

Sedangkan pada bidang kerja yakni, pengembangan potensi wi­layah perbatasan, hilirisasi ilmu pengetahuan dan teknologi, pem­berdayaan masyarakat perbata­san, pengembangan kerjasama terintegrasi multistakeholders dan pengembangan SDM serta pe­nguatan kelembagaan.

“Untuk anggota FOPERTAS yakni, Universitas Gadjah Mada (Ko­ordinator), Universitas Padjaja­ran, Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Mula­warman, Universitas Tanjung Pura, Universitas Diponegoro, Universitas Sriwijaya, Universitas Negeri Padang, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Bandung dan Institut Tekonologi 10 November Surabaya,” urai pihak humas.

Sedangkan rencana penam­bahan anggota FOPERTAS dianta­ranya, Universitas Pattimura Ambon, Universitas Sultan Khairun Ter­nate, Universitas Cendrawasih Jayapura, Universitas Sam Ratu­langi Manado, Universitas Borneo Tarakan, Universitas Maritim Raja Alihaji Tanjung Pinang, Universitas Riau Pekanbaru, Universitas Su­ma­tera Utara Medan, Universitas Syahkuala Banda Aceh dan Universitas Nusa Cendana Kupang.

Kegiatan Fopertas berupa lima pilar masing-masing, UGM dengan KKN, UNDIP dengan sekolah per­batasan, UNDIP Sarjana Memba­ngun Perbatasan, IPB Profesor membangun Perbatasan dan ITB dengan Membangun Manajemen Sistem Informasi Perbatasan.

“Untuk kendala-kendala dalam meningkatkan pembangunan di kawasan perbatasan aadalah, keterbatasan anggaran negara masih menjadi kendala pemba­ngu­nan konektivitas dan/atau ak­sesibilitas dalam pengem­bangan wilayah dan kawasan perbatasan.

Selanjutnya, posisi geografis yang cukup jauh dari pusat per­kembangan, dan aksesibilitas yang rendah, tanggung jawab pem­bangunan infrastruktur fisik bukan ansich pemerintah pusat saja, namun pemprov dan kabupaten/kota juga harus berperan,” rinci humas.

Sementara arahan dari KSP pada kesempatan itu yakni, BNPP diminta agar melakukan upaya-upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dan langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewe­nangan masing-masing kemente­rian dan lembaga serta pelibatan unsur pemda dan  masyarakat un­tuk memastikan ketepatan sasa­ran.

Selain itu, perlunya integrasi program dan kegiatan antar kementerian dan lembaga guna mewujudkan masyarakat yang berkepribadian maju dengan semangat gotong royong, serta peran universitas sangat dibutuhkan dalam memberi masukan kepada pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah memperkuat link and match dalam kontribusi sektor pasar untuk memajukan perekonomian di kawasan perbatasan, selanjutnya program studi diluar kampus utama mendekatkan fasilitas Pendidikan yang tidak bisa dijangkau (fisik dan digital) khusus di Kabupaten MBD dan ARU,” ujar humas BNPP mengikuti arahan KSP

Pihak KASP juga mengharap­kan peran kementerian dan lembaga dalam membantu menuntaskan masalah kemiskinan ekstrem, antara lain, Kementerian PUPR diharapkan membangun sarana dan prasarana pendidikan, kemudian      Kementerian Kominfo diharapkan perluasan akses jaringan internet serta Kemendikbud diharapkan perluasan dan peningkatan kartu Indonesia pintar.

Sementara itu, Rektor Universitas Pattimura MJ Sapteno juga minta agar Universitas Patimura diberi kepercayaan dalam me­nge­lola PSDKU dan tidak diberikan kepada semua universitas.

Pasalnya, dua wilayah yakni Kabupatan  Aru dan Maluku Barat Daya memiliki PSDKU, sehingga diharapakan segera dibangun universitas dalam upaya meningkatkan pendidikan masyarakat.

Pihak Universitas Pattimura juga mengharapkan, agar BNPP membantu mengarahkan kementerian dan lembaga dalam upaya penyelesaian kebijakan lahirnya universitas di wilayah perbatasan dan tertinggal, selain itu Universitas Pattimura juga telah menyiapakan SDM (S2 dan S3) di lingkungan universitas.

Kesimpulan dari kegiatan ini yakni, pembukaan Prodi perlu dikonsolidasikan bersama antar universitas dan pemda (jurusan sesuai kebutuhan daerah), kemudian pihak universitas harus menyiapkan langkah-langkah strategis agar dapat mengambil simpati pemerintah dalam mendukung peningkatan PSDKU menjadi Universitas.

Permintaan dukungan BNPP memfasilitasi dan mengkoordinasikan bersama kementerian dan lembaga mitra dalam percepatan penerbitan regulasi PSDKU menjadi universitas, roadmap sudah tersedia pihak universitas mengharapkan perhatian pemerintah terkait pembangunan sarana dan prasaran jika regulasi telah terbit.

“Diharapkan PSDKU menjadi universitas agar dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia di kawasan perbatasan,’ tutup humas

Untuk diketahui, FGD yang dibuka Rektor Unpatti Ambon MJ Sapteno dengan menghadirkan nasumber antara lain tenaga ahli Deputi II Kantor Staf Presiden, Direktur Kelembagaan Kemenristek DIKTI, dan Deputi III BNPP, sementara para peserta terdiri dari BNPP, Kantor Staf Presiden, Dikti, Pemkab Kepulauan Aru, Pemkab MBD serta para dekan fakultas di lingkup Unpatti Ambon. (S-06)