AMBON, Siwalimanews – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku, Bakti Artanta mengungkap­kan, inflasi Provinsi Maluku Ta­hun 2022 tercatat sebesar 6,28 persen (yoy).

Capaian inflasi tersebut meningkat dibandingkan de­ngan Tahun 2021 lalu, yang tercatat hanya sebesar 4,01 persen (yoy).

Tingginya inflasi Provinsi Maluku ini tidak lepas dari gejolak harga energi global yang berdampak pada penye­suaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Selain itu, kondisi pandemi Covid-19 yang berangsur pu­lih, juga mendorong meni­ng­katkan permintaan masyara­kat, sehingga turut memberi­kan tekanan inflasi dari sisi permintaan.

“Yang mana tekanan inflasi dari sisi komoditas bahan makanan yang sempat ter­dam­pak oleh penyesuaian harga BBM, dapat diredam melalui upaya sinergis dan intensif dari Tim Pengen­dalian Inflasi Daerah (TPID), baik di­tingkat provinsi maupun kabu­pa­ten/kota,” jelas Artanta dalam rilis­nya yang diterima Siwalima, Rabu (4/2)

Dia  menyebutkan, upaya pengen­dalian inflasi yang dilakukan oleh TPID tersebut, turut mendorong ter­kendalinya inflasi bulanan pada akhir Tahun kemarin, ditengah ke­naikan harga pada kelompok trans­portasi, seperti angkutan udara dan angkutan laut, seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang diakhiri Tahun 2022 kemarin.

“Inflasi bulanan Provinsi Maluku pada Desember 2022, tercatat sebe­sar 0,56 persen (mtm), itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang sebesar 1,13 per­sen (mtm), serta lebih rendah diban­dingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,66 lersen (mtm). Dan inflasi bulanan Provinsi Maluku pada Desember 2022 kemarin, juga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi di bulan Desember per empat Tahun terakhir, yang tercatat sebesar 0,61 persen (mtm),” rincinya.

Dengan itu, TPID Provinsi Ma­luku, lanjutnya, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan ino­vasi, guna mengarahkan pencapaian inflasi Provinsi Maluku, kembali pada rentang sasaran 3,0+1 persen (yoy) di Tahun 2023.

Untuk itu, strategi 4K (Keterjang­kauan Harga, Ketersediaan Paso­kan, Kelancaran Distribusi dan Ko­munikasi Efektif) yang telah di­tuangkan dalam Roadmap (Peta Jalan) Pengendalian inflasi 2022-2024, akan menjadi acuan dalam langkah pengendalian inflasi.

“Salah satu dengan program unggulan yang akan dijalankan, yakni perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GN­PIP) untuk meningkatkan pasokan komoditas bahan makanan melalui pelaksanaan pertanian urban/digital/organic, dan perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Provinsi lain di Indonesia, yang akan terus didorong secara optimal,”ujarnya. (S-25)