AMBON, Siwalimanews – Sebagai pemilik utama, Sinode GPM dipaksa untuk harus menyelamatkan Sumber Hidup.

Persoalan utama yang diha­dapi oleh RS Sumber Hidup adalah hak-hak pegawai dan tenaga kesehatan yang belum lunas terbayarkan sejak Juni 2020 lalu.

Konon pihak yayasan dan rumah sakit berulang kali ber­janji akan menyelesaikan ke­kurangan hak yang harusnya diterima, tapi sampai sekarang janji manis itu tak pernah direalisir.

Ternyata bukan soal gaji saja yang masih belum selesai diba­yarkan, tapi jasa medis BPJS juga tak pernah diterima perawat dan bidan sejak Januari 2020.

Bahkan jasa medis BPJS dokter spesialis juga tidak dibayar­kan sejak akhir 2020 sampai seka­rang. Alhasil, kondisi itu berimbas terhadap kinerja penata anastesi, perawat kamar operasi, perawat di ruangan dan bidan. Karenanya ja­ngan heran kalau banyak dokter terpaksa hengkang dari Sumber Hidup.

Ribut-ribut di Sumber Hidup rupanya sampai ke kuping Majelis Pekerja Harian Sinode GPM. Mereka lalu berembuk dan memutuskan untuk menggelontorkan uang se­besar Rp1,5 miliar. Tujuannya, agar hak-hak pegawai dapat tertangani.

Mei 2021, akhirnya uang dari Sinode GPM turun ke Sumber Hidup. “Jumlahnya Rp1,5 miliar, dengan rincian, Rp1 miliar adalah bantuan, sedangkan Rp500 juta sisanya ada­lah pinjaman yang harus dikem­balikan,” kata sumber Siwalima, Kamis (9/9) siang.

Namun rupanya dana yang di­suntik Sinode GPM itu tidak mampu mengatasi kronisnya penyakit yang diderita Sumber Hidup.

Berkantor Malam

Pelaksana tugas direktur, Elviana Pattiasina, diketahui selalu berkantor pada malam hari. Maklum Elviana adalah politikus Partai Demokrat dan juga anggota DPRD Provinsi Maluku. Sesehari, Elviana harus membawa suara rakyat yang diwakilinya, di Baileo Rakyat, Karang Panjang.

Aktivitas Elviana di Rumah Sakit itu dibenarkan Davi, sekretarisnya. Kepada Siwalima Kamis (9/9), Davi mengatakan pimpinannya itu biasa berkantor sore sampai malam hari.

“Kalau pagi begini beliau biasa di kantor atas dulu. Nanti sore baru turun di sini kalau malam cari juga beliau ada,” cetus Davi.

Sebelumnya, Elviana sempat dihubungi namun tak pernah menjawab panggilan telepon dan menghindar untuk dikonfirmasi perihal insentif karyawan dan nakes RS Sumber Hidup.

Dari pantauan Siwalima, meskipun hak-hak belum diterima selama 2019-2021, tapi demi kemanusiaan, para pegawai dan nakes tetap bekerja dengan setia dan penuh cinta.

“Katong tetap kerja saja. Ini soal kemanusiaan. Urusan hak-hak, itu nanti dengan Tuhan. Yang penting, katong layani masyarakat. Upah besar di Surga,” tandas salah satu pegawai yang enggan namanya di korankan.

Pegawai tersebut mengatakan, direktur sekarang sama saja dengan sebelumnya. Malah lebih parah lagi.

Menurutnya, mantan-mantan direktur sebelunya, masih sangat berkomitmen mengurus RS. “Direktur sekarang datang di malam hari. Lalu apa yg mau diurus di malam hari? Bagaimana RS mau bagus kalo direkturnya begitu,” sesalnya.

Semangat Elviana membenahi RS, tambahnya, berbeda dengan janjinya saat jadi pelaksana tugas direktur. Dimana, saat itu, Anggota Fraksi Partai Demokrat Maluku itu berjanji akan menyelesaikan masalah keuangan dan mempersiapkan direktur definitif dalam waktu dua bulan. Nyatanya tidak ada, malah manajemen tambah parah. “BPJS bahkan sampai 1 tahun tidak dibayarkan. Kemana itu hak nakes yang sudah dibayarkan oleh BPJS ke RS,” tanya pegawai tersebut.

Di sisi lain, dalam struktur baru Yayasan Kesehatan yang dibentuk Sinode GPM Juli 2021, Elviana dijadikan ketua yayasan merangkap pelaksana tugas direktur.

“Sinode baru bentuk Juli 2021 kemarin. Eh, plt direktur jadi Ketua Yayasan juga. Tambah amburadul. Jadi Plt saja RS amburadul kok diangkat jadi ketua yayasan. Ini kan aneh,” ungkapnya.

Sinode Ambil Alih

Emiritus Pendeta Chris Sahetapy mengatakan, RS Sumber Hidup itu dimiliki yayasan yang seharusnya melakukan fungsi kontrol dengan baik dan dengan penuh tanggung jawab.

“GPM punya banyak yayasan, termasuk Yayasan Kesehatan GPM yang memiliki struktur kepengurusan yang lengkap, tetapi ternyata selama ini masalah di RS Sumber Hidup tidak bisa ditangani dengan baik oleh pihak yayasan. Itu sama saja dengan yayasan mandul,” ungkap Sahetapy, kepada Siwalima, Kamis (9/9).

Kata dia, jika saat ini Yayasan Kesehatan GPM tidak mampu lagi untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di RS Sumber Hidup, maka MPH Sinode selaku pemilik utama harus mengambilalih dan menyelesaikannya.

“MPH Sinode selaku owner disitu, dia harus mengambil alih persoalan yang terjadi di sana bukan sebaliknya berdiam diri dan membiarkan masalah tersebut berlarut-larut. Kasihan nakes dan pegawai yang baru direalisasikan hak-haknya 70 persen sementara sisanya 30 persen tak kunjung jelas,” tandasnya.

Ia mengaku kecewa dengan sikap MPH maupun pihak yayasan dan rumah sakit yang hingga kini tertutup terhadap publik.

“Ada apa sampai masalah ini harus didiamkan. Ini hak mereka yang harus diterima. MPH Sinode harus segera turun tangan untuk menyelesaikan seluruh persoalan yang terjadi di RS Sumber Hidup dan menempatkan orang yang profesional dalam mengelola RS Sumber Hidup bukan sebaliknya menempatkan seorang politikus yang tak berpengalaman dalam mengelola manajemen,” cetusnya.

Dirinya meminta agar MPH Sinode dengan legowo melepaskan atau menggantikan politisi yang saat ini menjabat direktur, agar masyarakat tidak menilai ada kepentingan tertentu dibalik jabatan tersebut dan sebaliknya menempatkan orang-orang yang profesional dan bertanggung jawab.

Harus Profesional

Sebelumnya, satu tokoh GPM, pendeta Pieter Leiwakabessy mengaku prihatin dengan kondisi Sumber Hidup yang hingga kini belum mampu menyelesaikan hak-hak nakes dan pegawainya.

“Saya merasa prihatin dengan kondisi yang terjadi, apalagi hak-hak nakes maupun pegawai yang hingga kini belum mampu diselesaikan. Kan kasihan karena disatu sisi mereka dituntut untuk harus bekerja dengan baik, tetapi di satu sisi hak-hak mereka diabaikan,” tandas Leiwakabessy, kepada Siwalima, Senin (6/9) lalu.

Karenanya Leiwakabessy berharap GPM sebagai pemilik yayasan dan juga rumah sakit, harus serius melihat persoalan ini, karena rumah sakit ini sudah merupakan rumah sakit kebanggaan warga Kota Ambon.

Leiwakabessy memininta GPM harus berani melakukan terobosan, untuk membenahi Sumber Hidup, dengan menempatkan orang profesional untuk mengelolanya.

Dia lalu mencontohkan, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, bukan berasal dari kalangan medis, tapi dipercaya Presiden Joko Widodo menggantikan Terawan Agus Putranto.

“Itu karena Budi Gunadi adalah profesional murni yang diyakini mampu menghandle seluruh carut marut yang ada di Kementrian Kesehatan. Kami berharap Sinode GPM bijak dan bisa mengadopsi langkah Presiden Jokowi itu,” tandasnya.

Aksi Mogok 2020

Untuk diketahui akibat belum dibayarnya semua hak pegawai RS Sumber Hidup, maka seluruh pegawai baik tenaga medis, maupun pegawai non medis, melakukan aksi demo dan mogok kerja, Kamis, 24 Desember 2020 lalu. Mereka menuntut hak mereka berupa jasa medis selama 1 tahun yang belum dibayarkan, serta kekurangan gaji 30 persen, sebab sejak Agustus 2019 yang diterima hanya sebesar 70 persen.

Selain itu, aksi protes itu dilakukan untuk meminta perhatian dari kepada Pimpinan Yayasan Kesehatan, dikerenakan mereka belum menerima THR, padahal tinggal menghitung jam umat Kristiani sudah memasuki perayaan Natal.

Aksi kedua dilakukan Senin, 28 Desember 2020. Masih dengan tuntutan serupa, karyawan dan nakes meminta hak mereka berupa jasa medis selama 1 tahun dibayarkan serta kekurangan gaji 30 persen sejak Agustus 2019 yang belum diterima.

Koordinator aksi Carlos Manuhuttu saat ditemui Siwalima di Sumber Hidup Senin (28/12) mengaku, Direktur dr Heny Tipka berjanji akan membayar seluruh hak karyawan hari ini. Untuk itu semua karyawan masih menanti janji direktur.

“Direktur janjinya mau bayar 160 lebih karyawan RS Sumber Hidup yang terdiri dari tenaga medis dan non medis hari ini,” ucap Manuhuttu.

Ia berharap, Tipka bisa menjawab kebutuhan semua karyawan, karena tugas dan tanggungjawab mereka sudah dilaksanakan, untuk itu secepatnya pihak RS bisa memberikan hak semua karyawan yang tertunda termasuk THR.

Sementara itu Direktur RS Sumber Hidup dr Heny Tipka saat dikonfirmasi Siwalima melalui telepon selulernya, Senin (28/12) kala itu, memastikan proses pembayaran hak setiap karyawan mulai dilakukan hari ini.

“Untuk jumlahnya serta apa saja yang dibayarkan ini urusan internal, sehingga tak bisa dipublikasikan,” ucap Tipka singkat.

Para tenaga medis dan pegawai ini mengancam, jika tuntutan mereka tidak dihiraukan, maka mereka akan menempuh jalur hukum.

Diputus BPJS

Sumber Hidup memang dililit banyak masalah, salah satunya pemutusan kontrak BPJS tanggal 15 Juni 2019, menyusul berakhirnya status akreditasi pada tanggal 14 Juni 2019 lalu.

Dengan pemutusan kontrak kerjasama itu, peserta JKNe-KIS tidak lagi dilayani di Rumah Sakit Sumber Hidup Ambon.

Hal disampaikan Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ambon  Afliana Latumakulita, melalui surat pemberitahuan yang di keluarkan BPJS Kesehatan Cabang Ambon.

Langkah ini dilakukan BPJS Kesehatan, lantaran tidak terpenuhi syarat kerjasama sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yaitu belum adanya sertifikat akreditasi RS.

Setelah heboh diberitakan, pihak RS yang kala itu dipimpin Tipka buru-buru mengambil langkah dan per tanggal 13 Juli 2019 RS Sumber Hidup kembali terakreditasi. (S-52)