AMBON, Siwalimanews – Dipastikan pada bulan September nanti empat daerah di Provinsi Maluku akan diperhadapkan dengan proses pilkada. Keempat daerah itu,  yakni Kabupaten Seram Bagian Timur, Buru Selatan, Kepulauan Aru dan Maluku Barat Daya.

Guna mesukseskan penyelegaaran pilkada serta melahirkan pilkada yang aman dan Damai, maka Bawaslu Maluku melakukan kunjungan sekaligus berkoordinasi dengan pihak Polda Maluku.

Kunjungan yang dilaksanakan Rabu (4/3) itu, dimaksudkan untuk ajang silahturahmi sekaligus koordinasi masalah keamanan dengan Kapolda Maluku, Irjen Pol Baharudin Djafar.

Kedatangan Komisioner Bawaslu yang dipimpin Ketua Bawaslu Mlauku Abdullah Ely, yang disambut langsung oleh Kapolda Maluku, Irjen Pol. Baharudin Djafar, dan sejumlah pejabat utama di Mapolda Maluku.

Dalam perftemuan itu, Ketua Bawaslu Abdullah Elly mengatakan, keberhasilan pemilu di Maluku tidak lepas dari campur tangan pihak keamanan dalam hal ini TNI dan Polri dalam mensukseskan setiap tahapannya. Hal tersebut terbukti dengan keluarnya Maluku dari status rawan pemilu yang dikeluarkan Kompolnas RI.

Namun, sekalipun dalam Pilkada tahun ini Maluku, tidak lagi dikategorikan sebagai daerah rawan, tetapi keterlibatan aparat kepolisian dalam membantu pihak penyelenggara sangat dibutuhkan.

“Kesempatan ini juga kami memohon bantuan kepada pak kapolda dan seluruh jajaran terutama di empat kabupaten yang melaksanakan pilkada tahun ini, agar membantu kami dalam mengamankan segala proses pilkada sampai pada penetapan kepala daerah terpilih nanti,” pintanya.

Sementara itu, Kapolda Maluku Irjen Pol Baharudin Djafar menegaskan, pihaknya akan bersama Bawaslu untuk selalu mewujudkan pilkada yang aman dan damai.

“Untuk pengamanan menjadi tanggungjawab kami dan masyarakat. Kemudian antara Bawaslu dan polisi juga harus miliki visi/pandangan yang sama sehingga hasilnya baik,” ujar kapolda.

Pada kesempatan itu juga, kapolda minta agar netralitas pengawas dan pengaman harus diutamakan diatas segalanya. Kapolda juga juga memberi masukan terkait teknis perhitungan surat suara, sehingga bisa berjalan aman dan maksimal, guna menghindari kecurangan maupun keterlambatan dalam proses tersebut.

“Apapun alasannya pengawas dan aparat keamanan maupun pihak penyelenggara harus netral. Untuk itu kami (polisi)  jika ada yang tidak netral pasti saya akan tindak tegas. Disamping itu juga kami dukung tugas-tugas Bawaslu ke depan guna terwujudnya penegakan hukum pilkada yang terukur dan terarah sesuai dengan instrumen hukum,” pungkasnya.(S-45)