Banyak Masalah, termasuk TKD Pegawai & Utang Pihak Ketiga
AMBON, Siwalimanews – TERNYATA banyak masalah menumpuk di Pemkot Ambon. Yang ramai diperbincangkan akhir-akhir ini adalah pengelolaan keuangan yang asal-asalan.
Sejak akhir tahun lalu, sudah banyak rekanan atau pihak ketiga yang mengeluhkan hak-hak mereka yang belum diterima, padahal kewajibannya sudah dilaksanakan seratus persen.
Dalam istilah rekanan, Pemkot mengalami defisit, sehingga tak mampu menyelesaikan pembayaran mereka
Dari data Siwalima, diketahui total tunggakan Pemkot ke pihak ketiga berkisar di angka Rp. 40 Miliar. “Totalnya kurang lebih Rp. 40 Miliar katong banyak yang balong dapa bayar. Tapi beberapa kontraktor yang dekat dengan walikota, sudah dibayar lunas sebelum akhir tahun,” ujar salah satu rekanan Pemkot yang minta namanya tidak ditulis.
Walau begitu, Apries Gaspersz, pelaksana tugas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) membantah kalau pemkot mengalami defisit.
Baca Juga: Menag Ajak Umat Kristen Jaga Keharmonisan BangsaMenurutnya tertundanya pembayaran tersebut, lantaran ada beberapa masalah yang harus disesuaikan dengan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.
“Yang jelas ini sistim baru, tidak pake simdal lagi. Kan simdal itu sistem informasi pengelolaan keuangan yang punya BPKP. Cuman 2021 ini kan sudah pake SIPD punya Mendagri,” ujarnya kepada Siwalima, di ruang kerjanya baru-baru ini.
Gaspersz, mengakui pihaknya akan melakukan verifikasi dan menganggarkan kembali kegiatan-kegiatan yang belum dibayar tahun 2020 lalu.
“Nah, untuk proses pembayaran kembali itu kan kami harus koordinasi ulang dengan Kementerian Dalam Negeri. Kira-kira kapan dicairkan, saya belum bisa pastikan,” tambahnya.
Ditanya total anggaran yang belum dibayarkan ke pihak ketiga, Gaspersz mengaku harus kembali melakukan perhitungan ulang, untuk mengetahui angka pastinya.
Belum Terima TKD
Selain menuggak ke pihak ketiga, Pemkot juga diketahui belum menyelesaikan hak-hak pegawai negeri sipil, berupa Tunjangan Kinerja Daerah (TKD).
Beberapa pegawai kepada Siwalima, Senin (8/2) membenarkan kalau hak mereka berupa TKD tiga bulan belum didapat.
Salah satu pegawai perempuan yang berkantor di lantai 3 Pemkot Ambon mengaku, sudah empat bulan mereka belum menerima TPP. “Terakhir dibayar itu bulan Oktober tahun lalu,” katanya.
Salah satu pegawai senior di BPKAD kepada Siwalima membenarkan kalau sudah tiga bulan TKD pegawai belum dibayar.
“Tiga bulan. Kalau dijumlahkan diatas Rp.10 Miliar,” kata dia, kemarin (8/2).
Untuk pastinya, dia meminta Siwalima mengkonfirmasi langsung ke Gaspersz sebagai pimpinan. “Nanti cek di boss jua ee,” ujar dia dengan logat Ambon kental. (S-52)
Tinggalkan Balasan