AMBON, Siwalimanews – Mereka semua dipanggil ke Jakarta untuk membahas kisruh yang terjadi di kandang banteng Maluku.

Guna memperoleh informasi akurat terkait sepak terjang Ketua PDI Perjuangan Provinsi Maluku, Murad Ismail, Mahkamah Partai PDIP, memanggil Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpin Cabang se-Provinsi Maluku.

Mereka dijadwalkan akan melakukan pertemuan lang­sung dengan DPP pada Kamis (27/4) siang.

“Betul besok siang ketua dan sekretaris DPC-DPC se-Pro­vinsi Maluku melaku­kan pertemuan lang­sung dengan mahka­mah partai besok siang,” ujar sumber yang meminta na­manya tak dikorankan kepada Siwa­lima di Ambon, Rabu (26/4).

Sumber ini bahkan memastikan MI, sapaan akrab Murad Ismail akan diganti DPP dan DPP dalam waktu dekat akan menurunkan caretaker.

“Jadi selain bahas masalah di DPD Maluku, mungkin juga masalah-masalah lainnya,” ujar sumber ini.

Sementara itu, Ketua Bidang Ko­perasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Mindo Sianipar ketika dikon­firmasi terkait dengan pemanggilan Ketua dan Sekretaris DPC PDI Per­juangan Provinsi Maluku itu menga­ku tidak mengetahuinya.

“Saya diluar daerah, saya belum tahu,” ujarnya singkat melalui pesan whatsappnya, Rabu (26/4).

Ketika ditanyakan lagi soal hasil pertemuan DPP PDI Perjuangan, ia mengaku tidak mengetahui karena masih berada di luar daerah.

Ditanya soal carateker Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku mengantikan Murad Ismail, Mindo meminta sabar karena PDI Perjua­ngan selalu solid dan tidak gantung­kan diri pada figur orang per orang.

“Sabar lah, suara partai tidak kalah banyaklah nanti. Banyak masyara­kat cinta PDI perjuangan. Kita ber­gerak solid bersama rakyat, tidak gantungkan diri pada figur orang per orang,” tuturnya

Kirim Caretaker

DPP PDI Perjuangan diminta un­tuk segera menurunkan caretaker ke Maluku menggantikan Murad Is­mail.

Hal ini disampaikan senior PDI Perjuangan, Yusuf Leatemia kepada Siwalima melalui telepon seluler­nya, Rabu (26/4).

Menurutnya, MI secara terang-terangan telah menyatakan sikap tidak menghargai DPP selaku peti­nggi partai, dengan tidak memenuhi undangan pemanggilan terhadap dirinya.

Maka dari itu, DPP juga mestinya tidak mempertimbangkan lebih jauh terkait pergantian MI selaku Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku.

“Bagi saya, ini sudah jelas, bahwa MI itu sudah keluar,  bahkan unda­ngan panggilan dia saja dia tidak hadir. Artinya kalau memang dia itu tulus dengan partai ini, dia harusnya hargai DPP sebagai petinggi partai.

Lalu kalau DPP saja dia tidak har­gai, apalagi yang mau diharapkan da­ri orang MI. Kalau dia tulus, sekali­pun istrinya nomor 1 atau akhir, itu bukan alasan,”cetus Leatemia.

Lagi pula lanjut Leatemia, selama menjadi pemimpin partai, bahkan selaku Gubernur Maluku yang di­usung PDI Perjuangan, tidak ada hal berarti yang dibuatnya untuk partai ini di Maluku.

Kedatangan MI ke PDIP, sam­bungnya, bukan untuk membesar­kan partai, justru kedatangannya disaat PDIP sudah punya nama besar, namun dihancurkannya.

Karena itu dirinya meminta DPP harus secepatnya mengambil lang­kah  jika tidak  maka selesailah PDIP.

Sesuai informasi, sambungnya, bah­wa DPP sudah mengambil lang­kah untuk menggantikan MI dengan menurunkan caretaker.

“Ada tiga nama yang sudah dibahas itu, ada pa Mindo, pa Jarot dan pa Jahuri. Dan oleh karena itu, DPP harus cepat juga, karena ini se­mentara persiapan-persiapan Caleg dan lainnya. Jadi bagi kita harus se­ce­patnya menggantikan MI,” te­gasnya.

Terkait tiga nama yang telah men­cuat itu, menurut Leatemia, semua­nya baik. Sehingga pihaknya meya­kini, PDI Perjuangan dalam persia­pan 2024 akan lebih matang dan te­tap sukses tanpa MI atau siapapun itu.

Ketua Definitif

Sementara itu, salah satu kader PDI Perjuangan di Maluku, Barto Diaz meminta DPP tidak saja me­nurunkan caretarker, tetapi ketua definitif.

Diaz memberikan apresiasi bagi DPP PDI Perjuangan yang telah mengambil langkah cepat menurun­kan caretaker, tetapi langkah itu se­harusnya telah diambil lebih awal karena MI dinilai tidak tulus mem­bangun PDI Perjuangan di Maluku.

Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang partai yang tidak dihadiri MI, padahal sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku, MI memiliki peranan pen­ting dan kehadirannya juga sangat­lah penting.

“Masalah MI, tanpa blundernya masalah perpindahan istrinya. Mes­ti­nya masalah keaktifan dia sebagai ketua DPD dalam setiap kegiatan partai, mesti sudah diambil langkah dari situ. Tapi kepengurusan ini dilematis, mungkin karena takut atau faktor interes lain,” ujar Diaz kepada Siwalima melalui telepon selu­lernya, Rabu (26/4).

Dia kemudian membandingkan kepemimpinan MI dengan mantan Gubernur Maluku, Karel Albert Ralahalu yang dinilai sangat ber­beda jauh.

“Perbedaan jauh saat kepemim­pinan pa Karel, beliau sangat aktif dalam setiap kegiatan partai. MI ini kan hanya nikmati saja selaku ketua. Lalu menggebu-gebu soal istrinya mau masuk DPR RI. Menggebu gebu yang tidak ada ukuran,” tu­turnya.

Menurutnya, mestinya manage­men partai ini juga harus jalan, dimana DPD PDI Perjuangan Maluku harus menunjukan sikap terhadap tindakan MI.

“Artinya mereka harus bersikap bahwa mereka mau Reshuffle, apa setuju atau tidaknya itu tergantung DPP, tapi harus ada sikap terlebih dahulu, supaya disitu terlihat ke­mandirian managemen moderen partai itu berjalan,” tuturnya sembari menambahkan, DPP bukan hanya mengganti caretaker tetapi harus ketua definitif.

Murad Terancam

Dewan Pimpinan Pusat PDIP menanggapi dengan cepat kekisru­han yang terjadi di PDIP Maluku, menyusul hengkangnya  Widya Pratiwi ke Partai Amanat Nasional.

Lantaran itu, posisi MI sapaan akrab Murad Ismail suaminya, men­jadi terancam. Kabarnya DPP PDIP telah menyiapkan tiga kader terbaik untuk menjadi karateker meng­gantikan MI.

Tiga petinggi PDIP yang disiap­kan adalah Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hida­yat, Ketua Bidang Kelautan, Peri­kanan dan Nelayan: Rokhmin Dahuri dan Ketua Bidang Koperasi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat: Mindo Sianipar.

Tiga petinggi DPP PDIP memiliki peluang menduduki posisi Ketua DPD PDIP mengantikan MI.

Informasinya nama karateker Ketua DPD PDIP Maluku itu sudah tahap finalisasi  dan tinggal ketuk palu oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, Mindo Sianipar yang dikonfirmasi Siwalima melalui pesan whatsapnnya, Selasa (25/4) mengungkapkan, hari ini (26/4) akan diadakan rapat, namun dirinya tidak mengetahui pasti agenda rapat tersebut.

“Besok ada rapat DPP, tetapi be­lum tahu membahas apa saja,” ucap Mindo ketika ditanyakan bahwa DPP sudah menyiapkan karateker Ketua PDIP Maluku.

Saat ditanyakan lagi, apakah rapat tersebut membahas karateker, Min­do mengaku belum mengetahuinya.

“Baru Saya tau besok, Apakah ada soal ini,” ujarnya.

Mindo enggan berkomentar lebih jauh, termasuk hengkangnya istri Murad Ismail ke PAN.

Absen di Rapim

Dua pekan terakhir, Murad dika­barkan semakin jauh dari partai berlambang benteng kekar. Lebih-lebih pasca Widya mundur dari PDIP Maluku, Murad tak pernah lagi berkomunikasi dengan sesama pengurus PDIP.

Bahkan saat ketua umum Mega­wati Soekarnoputri memimpin Rapim PDIP yang menetapkan Ganjar Pranomo sebagai calon Presiden dari PDIP, Murad tak menampakan batang hidungnya.

Dalam zoom meeting yang di­siarkan langsung dari Istana Batu Tulis Bogor, Jumat (21/4) dari Maluku hanya nampak sekretaris Benhur Watubun, padahal seluruh ketua DPD dan DPC menghadirinya.

DPP Didesak Bertindak

Persoalan yang membelenggu Ketua DPD PDIP Provinsi Maluku, Murad Ismail disebabkan adanya kelemahan ideologi partai yang dimiliki ketua DPD.

Senior PDIP Maluku, Bito Temar kepada Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (25/4) mengata­kan, persoalan yang terjadi di DPD PDIP Maluku merupakan sebuah dilema yang dihadapi PDIP.

Sebagai partai yang mengede­pankan PDIP ideologis maka sesu­ngguhnya seleksi yang dilakukan terhadap jajaran pengurus partai termasuk Ketua PDIP Maluku harus tegas.

“Komitmen ideologis seperti apa yang dipertimbangkan oleh DPP, sebab sejak awal Murad Ismail ini belum perlu menjadi Ketua DPD karena ukuran ideologis itu belum memenuhi syarat,” ungkap Temar saat diwawancarai Siwalima melalui telepon selulernya, Selasa (25/4).

Apalagi, penunjukan Murad Ismail menjadi Ketua DPD dilakukan oleh DPP dengan cara menying­kirkan kader lain milik kemampuan secara ideologi partai cukup tinggi.

“Kalau terjadi situasi ini siapa yang harus disalahkan. Salahnya PDIP yang menunjukkan Murad sebagai Ketua PDIP Maluku karena ikuran histori PDIP, Murad Ismail tidak memenuhi syarat tapi dipak­sakan,” kesalnya.

Selain itu, dari segi pendidikan kapasitas kader, Murad Ismail belum pernah mengikuti pendidikan kader minimal jenjang pratama, padahal menjadi Ketua DPD PDIP harus kader utama.

Menurutnya, Murad dengan kerapuhan ideologi PDIP bisa saja melakukan hal-hal seperti yang terjadi hari ini, karena tidak memiliki komitmen ideologis yang kuat.

DPP akan dilema dalam memu­tuskan persolaan ini tetapi sebagai pengurus yang tertinggi DPP harus bertindak, minimal dengan melakukan pendampingan agar tidak terjadi seperti ini karena akan berpengaruh terhadap partai.

Mantan Bupati MTB ini pun mengungkapkan, jika PDIP sudah kalah di Maluku sejak lama ketika tidak lagi menjaga sarana artikulasi kepentingan wong cilik sehingga sebetulnya PDIP sudah kalah.

“Coba kita lihat kinerja petugas partai yang buruk maka alasan apa ingin berkuasa lagi di Maluku, tidak ada alasan yang cukup lagi untuk berkuasa lagi di Maluku,” tegasnya.

Ditambahkan, buruknya persoalan penataan pemerintahan daerah  harus dirasakan PDIP sebagai sebuah kesalahan karenanya PDIP Maluku mestinya berbenah diri jika ingin eksis di Maluku. (S-26)