AMBON, Siwalimanews – Untuk mengatasi kelangkaan minyak tanah terjadi pada tiap kabupaten/Kota di Provinsi Maluku, maka DPRD Maluku minta Pertamina untuk menambahkan kuota.

Permintaan ini disampaikan anggota Komisi II Azis Hentihu dalam rapat bersama Plt Sales Area Manager  dan sejumlah distributor mitan di Kota Ambon, Bursel, Buru dan SBT serta SBB yang berlangsung di ruang sidang utama Baileo Karang Panjang Ambon, Jumat(21/1).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi II Saudah Tethool itu Hentihu menegaskan, esktra drop kuota tambahan jika dimungkinkan, maka Pertamina harus memberikannya demi mengatasi kelangkaan mitan.

“Kita usulkan agar untuk mengatasi  kelangkaan mitan salah satunya dengan cara ektra drop kuota tambahan jika memang dimungkinkan, karena kewenangan ada pada Pertamina untuk wilayah-wilayah,” ujar Hentihu dalam rapat tersebut.

Sementara itu, usai rapat itu, kepada Siwalimanews Hentihu menjelaskan, untuk menghadapi persolan kelangkaan ini, Pertamina membutuhkan  pengawasan yang melibatkan Disperindag bersama pihak kepolisian .

“kita tahu minyak subsidi untuk kepentingan industri  itu kan pidana, dewan tentunya pada level pengawasan akan lakukan on the spot mengamati langsung dalam waktu dekat, mungkin bisa kita simpulkan,” ujarnya.

Ia mengaku, Komisi II mendorong untuk adanya Pansus, namun  fungsi pengawasan tetap melekat pada masing-masing anggota legislatif.

Rekan-rekan di DPRD KKT juga pernah menanyakan hal ini, sebab terjadi kelangkaan juga disana dan masalah ini juga sementara dibahas oleh Komisi C. selain itu di Kota Namlea juga, sejumlah kecamatan terjadi kelangkaan, sehingga diduga kelangkaan mitan ini sudah tersistimis.

“Sebenarya ada dugaan  mainan mafia yang memanfaatkan situasi, misalnya mixing aspel bahanya mitan, namun untuk pastikan hal ini, memang harus ada penegak hukum masuk ambil bagian dalam fungsi pengawasan sama dengan Disperindag,” ujarnya. (S-51)