AMBON, Siwalimanews – Sejumlah kalangan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menelusuri sumber dana dan penyamaran aset yang dilakukan.

Pasca kembali ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, KPK ditantang untuk menelusuri sumber dana, serta aset yang dimiliki mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

Akademisi Hukum Unpatti, Reimon Supusepa menjelaskan secara hukum Tindak Pidana Pencucian Uang berkaitan dengan aliran dana dari pelaku tindak pidana asal yaitu tindak pidana korupsi.

“Dari para pelaku yang telah diproses dan dihukum karena kasus korupsi akan dilihat tentang aliran dana yang dilaku­kan terhadap orang tersebut artinya KPK akan melihat dari mana aliran dana itu,” ungkap Supusepa.

Dijelaskan, KPK sudah pasti telah menemukan alat bukti adanya tindak Pidana Pencucian Uang keterangan saksi dalam rangka mengetahui setidaknya kepemilikan dari aset atau harta RL.

Artinya, KPK harus melakukan penelusuran terhadap sumber dari harta atau setidak-tidaknya menge­tahui dari mana harta RL diperoleh.

Kekayaan yang diperoleh RL kata Supusepa bukan hanya dalam ben­tuk uang atau transaksi keuangan tetapi dalam bentuk aset yang me­miliki nilai uang seperti rumah dan tanah.

“Pasti akan menelusuri dari indi­kasi pelaku yang menikmati atau ada yang berhubungan dengan pe­laku lain termasuk anak RL yang sudah diperiksa lebih dahulu,” ucapnya.

Supusepa meyakini dengan kewe­nangan yang dimiliki KPK akan mengusut tuntas kasus TPPU yang dilakukan RL.

Apresiasi

Koordinator Lumbung Infomasi Rakyat (LIRA), Yan Sariwating memberikan apresiasi kepada KPK yang sudah mulai mengusut TPPU RL.

Sariwating mengenaskan peneta­pan RL sapaan akrab Richard Lou­henapessy sebagai tersangka TPPU merupakan kewenangan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Namun, KPK harus berani untuk mengusut sumber aliran dana yang didapatkan oleh RL sebab dalam tindakan pidana pencucian uang sudah pasti ada oknum-oknum yang sengaja memberikan uang bagi RL.

“KPK harus menyeret oknum-oknum lain sebab kalau dikatakan pencucian uang itu berarti ada aset yang mampir di orang tertentu,” ujar Sariwating.

Menurutnya, penyidik KPK de­ngan kewenangan yang dimiliki harus melacak aliran dana tersebut agar perkara ini dapat dibuka secara terang benderang dan tidak menim­bulkan pertanyaan publik.

Apalagi sejak awal KPK telah me­ngantongi bukti yang diduga kuat telah terjadi tindak pidana maka dengan bukti yang ada harus dija­dikan pintu masuk untuk meng­ungkap seluruh pelaku.

“Prinsipnya kita tetap mendukung KPK melakukan penyidikan terha­dap aset yang disamarkan agar ok­num-oknum yang terlibat dapat ditetapkan sebagai tersangka,” cetusnya.

Dukung Penuh

Terpisah, praktisi hukum Alfaris Laturake mengatakan pihaknya men­dukung penuh upaya KPK dalam mengusut dugaan TPPU yang menyeret mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

Dikatakan, dalam tindak pidana pencucian uang sudah pasti pelaku tindak pidana bukan hanya RL saja melainkan ada pelaku lain dalam hal ini sumber aliran dana tersebut.

“Kita berharap dengan kewena­ngan sebagai lembaga super body, KPK dapat mengusut dari mana saja aliran dana tersebut sebab dalam TPPU pasti ada sumber dana,” tegas dia.

Laturake menegaskan KPK harus mengusut kasus TPPU RL ini hingga ke akar-akarnya agar semua pelaku dapat dihukum sebab tidak adil jika dalam TPPU hanya RL yang dite­tapkan sebagai tersangka.

“Kalau mau bersih-bersih maka KPK harus mengusut kasus ini secara tuntas agar terang benderang dan semua pelaku kejahatan ini dapat di hukum,” pinta Laturake.

Usut TPPU

Sebagaimana diberitakan, KPK mulai mendata sejumlah aset bernilai ekonomis milik RL.

Lembaga anti rasuah itu menduga uang yang dipakai untuk membeli aset tersebut, sumbernya tidak jelas, termasuk juga pemberian pihak swasta yang mendapatkan izin usa­ha di Kota Ambon.

Sumber Siwalima yang dekat dengan KPK mengaku beberapa saksi terkait dugaan TPPU RL.

Mereka yang nantinya diperiksa, ada kaitannya dengan sejumlah aset RL yang disamarkan atas nama orang lain.

“Dia disinyalir sengaja menyem­bunyikan atau menyamarkan asal-usul kepemilikan harta benda me­nggunakan indentitas pihak-pihak tertentu,” ujar dia Sabtu (18/2), sem­bari minta namanya tidak ditulis.

Ditanya siapa saja yang akan diperiksa, sumber itu minta nanti dicek saja hari Kamis (23/2), di Kantor BPKP Perwakilan Maluku, Waihaong.

“Sabar ya. Nanti boleh dicek hari Kamis ya,” pinta dia sambil meng­akhiri pembicaraan.

Terpisah, salah satu pejabat di BPKP Perwakilan Maluku, membe­narkan kantornya akan digunakan KPK. Namun begitu, dia mengaku tidak tahu apa keperluan penggu­naan kantornya.

“Betul, tapi saya tidak tahu dipake untuk kegiatan apa,” ujarnya di ujung terlepon genggam, Minggu (19/2), sambil minta namanya tidak dipublis.

Sementara itu, sumber Siwalima lain menyebutkan, KPK akan meme­riksa beberapa saksi kunci di Ambon. “Ada penyamaran nama pemilik pada aset milik RL,” ujarnya,” Mi­nggu (19/2) siang.

Lalu, aset apa saja yang disa­markan? “Ada dua aset yang kuat dugaan disamarkan, yaitu tanah di Desa Poka, dan satu unit mobil Toyota Fortuner,” ujarnya.

Tidak saja nama pembelinya disa­markan, jelas sumber tadi, namun kuat dugaan ada pemalsuan identi­tas diri pembeli dalam kasus ini.

“Banyak pihak terlibat. Bakal tambah ramai kasusnya,” tandas dia.

Periksa Grimaldy

Pemeriksaan terhadap dugaan TPPU diawali penyidik KPK lewat pemeriksaan dua saksi, yakni Su­minsen dan satu anak RL, Grimaldy Louhenapessy, Selasa (14/2).

“Kedua saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait dengan dugaan kepemilikan aset bernilai ekonomis dari tersangka RL yang sumber uangnya dari pem­berian pihak swasta yang menda­patkan izin usaha di Kota Ambon,” tulis Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri, Rabu (15/2), melalui pesan WhatsApp.

KPK mencecar Grimaldy berkaitan dengan aset Richard yang dihasil­kan dari tindak pidana korupsi.

Selain terhadap Grimaldy, hal serupa juga dikonfirmasi kepada Suminsen, selaku wiraswasta. Ke­duanya diperiksa dalam kapasitas­nya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat RL.

Pada hari yang sama, semestinya penyidik KPK juga memeriksa seorang saksi lainnya, yaitu Thomas Mandela Democratio Littay. Namun, saksi mangkir.

Diketahui, KPK tengah mengusut kasus dugaan TPPU RL. Kasus ini pengembangan dari perkara suap izin pembangunan gerai Alfamidi di Ambon.

Dalam perkara suap, RL divonis 5 Tahun penjara denda Rp 500 juta subsider 1 tahun kurungan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon. Vonis dibacakan pada Kamis (9/2).

Vonis RL lebih ringan 3,6 tahun, dari tuntutan jaksa KPK yang me­nuntutnya 8,6 tahun penjara.

Kendati begitu, RL belum boleh bernafas lega, karena dari rangkaian penyelidikan, KPK menemukan sejumlah fakta yang mengarah ke tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan orang nomor satu di Kota Ambon itu.

Karenanya kpk langsung mene­tapkan rl sebagai tersangka tppu. “sudah kita tetapkan sebagai ter­sangka,” ujar ketua tim jpu kpk, di pengadilan negeri ambon, kamis (9/2).

Cecar Grenata

Tiga hari setelah memeriksa Grimaldy, KPK kembali memanggil Grenata Louhenapessy, untuk dipe­riksa dalam kasus yang sama, Jumat (17/2).

Grenata terlihat hadir memenuhi panggilan tim penyidik KPK sejak pukul 10.27 WIB dan baru selesai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada pukul 16.55 WIB.

Kendati begitu, Grenata enggan maladeni pertanyaan wartawan, terkait pemeriksaan dirinya kurun tujuh jam.

“Maaf pak, minta tolong ya pak, ja­ngan begitu pak, saya enggak mau, jangan kaya gitu ya pak, jangan dipaksa ya pak,” ujar dia sembari menutupkan wajahnya dengan ta­ngannya yang juga sembari meme­gang handphone dan sebuah payung.

Tukang Bangunan

Sebelumnya, KPK memeriksa pekerja bangunan bernama Edi Haryono dalam kasus dugaan TPPU RL.

Edi yang diperiksa pada Rabu, (15/2) di Gedung KPK ini, diselisik soal kepemilikan rumah Richard di kawasan Cibubur, Jakarta Timur. Diduga rumah itu dibeli RL dari hasil tindak pidana korupsi.

“Saksi hadir dan didalami penge­tahuannya antara lain terkait de­ngan dugaan kepemilikan aset Ter­sangka RL berupa bangunan di wilayah Cibubur, Jaktim,” ujar Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (16/2) lalu.

Sementara dua saksi lain yang dijadwalkan diperiksa bersama Edi Haryono, yakni Branch Manager PT Astra Sedaya Finance Cabang Fatmawati Jakarta Heri Rahmanto dan Vehicle Logistic division PT Toyota Astra Motor Martamba Sitorus mangkir dari panggilan.

“Kedua saksi tidak hadir dan penjadwalan ulang segera disam­paikan pada para saksi dimaksud,” kata Ali.(S-20)