AMBON, Siwalimanews – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa se-Kota Ambon
menyerbu Kantor Gubernur Maluku, Senin (11/4).

Ratusan mahasiswa ini tiba di Kantor Gubernur sekitar pukul 11.30 WIT dengan membawa sejumlah pamflet yang bertuliskan, selamatkan demokrasi, hancurkan oligarki, ekonomi melejit rakyat menjerit, mahar naik wajar BBM naik, Jika kita menghamba pada ketakutan kita akan memperpanjang barisan perbudakan, ada juga yang menuliskan gulingkan pemerintah agen imperialis.

Namun saat tiba di gerbang masuk arah Timur Kantor Gubernur,  ternyata pintu gerbang ditutup dan dijaga oleh petugas Satpol PP, serta aparat kepolisian.

Perwakilan BEM Universotas Muhamadiyah Saleh Souwakil dalam orasinya di depan gerbang Kantor Gubenur mengatakan, kenaikan harga BBM dan harga pangan tentunya menjadi kewajiban Gubernur Maluku sebagai pimpinan untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan yang saat ini dirasakan rakyatnya.

Sebagai mahasiswa, BEM menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemprov Maluku maupun pemerintah pusat dengan adanya kebijakan-kebijakan yang dilakukan terkait harga BBM.

Baca Juga: Personel Lanud Pattimura Ziarah ke TMP

“Belum lagi penundaan pemilu ,dan juga masa jabatan presiden bahkan kenaikan harga minyak goreng yang cukup tinggi,” teriaknya.

Olehny itu kata dia, BEM se-Kota Ambon akan memperjuangkan apa yang menjadi solusi dari rakyat Maluku..

Orator lainnya korlPerwakilan BEM IAIN Farly Nurlatu mendesak pemerintah baik itu pemprov maupun pemerintah pusat untuk menstabilkan harga pangan di Kota Ambon.

“Kami selaku mahasiswa mempunyai rasa keterpangilan,harga pangan dinaikkan dan kami datang dengan tujuan menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari masyarakat kota ini dan provinsi ini,” ujarnya.

setelah berorasi beberapa menit kemudian para demonstran meminta gubernur menemui mereka untuk menerima aspirasi yang mereka bawa. Seperti biasa bukannya gubenrur, namun lagi-lagi Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno yang ditemani Kadis Perindag  datang menemui para demonstran.

Setelah melakukan negosiasi Wakil Gubernur Maluku kemudian naik diatas mobil pick up untuk mendengar sekaligus menerima tuntutan dari para demosntran .

Didepan Wagub perwakilan BEM Universitas Muhamadiyah Saleh Souwakil membacakan tuntutan mereka yakni, pertama, Aliansi BEM se- Kota Ambon menolak penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan jabatan Presiden dan Wakil Presiden karena melanggar pasal 7 UUD
1945 tentang masa periodesasi Presiden dan Wakil Presiden yang dibatasi maksimal hanya 10 tahun.

Kedua, Kami Aliansi BEM se Kota Ambon mendesak DPRD Provinsi Maluku untuk memanggil dan mengevaluasi Pertamina Cabang Ambon terkait dengan kelangkaan BBM Jenis Pertalite akibat dari naiknya harga BBM Jenis Pertamax. Ketiga, menuntut Pemprov Maluku untuk mementingkan kesejahteraan masyarakat melalui subsidi atau bantuan lansung tunai terkait dengan kenaikan harga kebutuhan pokok.

Keempat, Kami Aliansi BEM se-Kota Ambon menuntut pemprov dan DPRD Provinsi Maluku untuk menjaga dan mengelola pasokan, distribusi, kestabilan harga kebutuhan pokok melalui kebijakan yang tegas dan strategis.

Usai mendengar dan menerima tuntutan para demosntran Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno langsung memberikan apresiasi terhadap aksi dasri BEM se-Kota Ambon.

“Kami memberikan apresiasi kepada ade-ade yang memberikan masukan melalui aksi demo saat ini,” ucap wagub

menurut Wagubm pemprov membutuhkan waktu, sebab bukan hanya Pemprov Maluku yang bekerj,a namun juga perlu melakukan rapat dan mengundang instansi terkait .

“Kalau tidak ada halangan besok nantinya akan dilaksanakan rapat untuk membicarakan permasalahan ini,” ucap Wagub.

Untuk pembicaraan subsidi kata Wagub, akan dibicarakan juga dengan Ketua DPRD Maluku.

Mantan Bupati MBD ini mengaku, pemprov melalui Kadisperindag akan mengundang pengusaha dan para distributor dapat membahas masalah kelangkahan bebrapa bahan pokok seperti minyak goreng dan lainnya.

Sementara terkait subsidi, kata Wagub, pihaknya tidak bisa langsung menjawab secara matematis kepada para demonstran, melainkan pemerintah harus melakukan segala sesuatu dengan mengadakan rapat dengan gubernur serta harus mengetahui sejauh mana kekuatan keuangan daerah.

Usai mendengar penjelasan Wagub, sekitar pukul 12.37 WIT, para peserta aksi kemudian membubarkan diri dan melanjutkan aksi mereka ke DPRD. (S-21)