NAMLEA, Siwalimanews – Himbauan Penjabat Bupati Buru Djalaluddin Salampessy agar dihentikan aktivitas penambangan tanpa izin (PETI) di kawasan tambang emas ilegal Gunung Botak (GB) dan Gogorea, dicuekin para penambang ilegal.

Pantauan Siwalimanews di kawasan Gunung Botak dan sekitarnya, Sabtu (2/7), terlihat aktifitas PETI masih berjalan seperti biasanya. Kegiatan galian, tembak larut, dan domping di alur Janda, Batu Kapur, Tanah Merah yang terletak di puncak gunung itu tetap berjalan normal.

Sementara aktivitas rendaman seperti di kali Anahoni, hingga Wasboli bahkan di kawasan Gunung Botak yang menggunakan B3 seperti, asam cianida dan kotiks juga tetap berjalan seperti biasanya. Para pengusaha rendaman tetap merasa aman, karena diduga telah memberikan setoran sebesar Rp2 juta/bak rendaman, kepada oknum yang membacking aktivitas ilegal tersebut.

Bahkan aktivitas tong dan tromol dikelola secara diam-diam juga ikut menjalar hingga di desa-desa di Kecamatan Teluk Kayeli dan desa-desa di Kecamatan Lolongquba.

Padahal, sehari sebelumnya, Penjabat Bupati Buru Djalaluddin Salampessy minta pelaku usaha tambang Gunung Botak dan Gogorea segera menghentikan aktivitas pertambangan emas tanpa izin. Himbauan menghentikan aktivitas tambang  itu harus diambil sambil menunggu izin pertambangan dikeluarkan pemerintah pusat.

Baca Juga: Ivanna Kwelju Akui Setor Uang ke Tagop

Untuk menopang turunnya izin dari pusat itu, pemerintah kabupaten juga ikut menertibkan surat-surat pendukung yang menjadi tupoksinya.

Salampessy mengurai potensi bahaya serta dampak negatif yang akan ditimbulkan akibat pengolahan emas menggunakan B3 dan merkuri di GB yang tidak dikelola secara baik.

“Kami menyarankan kalau bisa aktivitas pertambangan itu dihentikan dulu, tujuannya untuk menjaga lingkungan dan pengelolaan berkelanjutan,” kata Salampessy saat melakukan rapat dengan para penambang di ruang rapat utama, pada Jumat (1/7) kemarin.

Selain menghimbau hentikan aktitivas, Salampessy juga minta dinas terkait mengontrol seluruh aktivitas penambang, baik penjualan maupun pemakaian B3 yang kian marak di kawasan tambang itu.

Sementara itu usai rapat saat ditemui wartawan, terkait kehadiran para penambang dalam rapat itu sangat minim, Salampessy menegaskan, pihaknya akan terus melakukan pertemuan untuk mencari alternatif terbaik dalam rangka esploitasi sumberdaya alam yang ada.

Para raja, hingga kades, tokoh adat dan tokoh agama akan ikut dilibatkan untuk bersama-sama ikut mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak terkendali.

“kita hilangkan egoisme, hilangkan saalah sangka. Kita ikuti prosedur dan aturan yang ada untuk pengelolaan yang lebih lestari, pengelolaan yang lebih bertanggung jawab, karena kekayaan ini kalau habis, maka daerah seumur hidup tidak akan mendapatkan apa-apa,” ucap Salampessy.

Ia mengingatkan, kerusakan lingkungan dan dampak yang tidak terkendali seperti di Gunung Botak dan peredaran B3 juga akan berdampak pada dinamika lahan yang tidak terkontrol, tidak terkendali dan akhirnya bermuara pada susanya masyarakat dikemudian hari.

“Ekonomi tidak dapat, lingkungan rusak, PAD juga tidak ada dan yang ada adalah derita,” tandas Salampessy. (S-15)