AMBON, Siwalimanews – Keinginan masyarakat Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) untuk mendapatkan sebuah bandara yang representatif masih terkendala dengan administrasi yang belum lengkap.

Hal ini disampaikan langsung Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Mohammad Malawat kepada wartawan menanggapi pertanyaan DPRD Maluku terkait rencana pembangunan bandara di Tepa.

Menurut Malawat, selama ini pihak­nya terus berupaya berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan RI agar ada bandara di Kabupaten MBD, akan tetapi masih terkendala pada administrasi.

“Soal bandara di Tepa, kami telah koordinasi ke pusat akan tetapi masih kurang banyak dokumen pendukung untuk bandara,” ungkap Malawat.

Dijelaskan, dokumen yang dibutuh­kan untuk bandara disetujui diantara berkaitan dengan kajian topologi dan tanah serta masih banyak dokumen lainnya, karena itu jika semua dokumen telah terpenuhi maka proses pemba­ngunan bandara dapat dilanjutkan dengan penetapan lokasi.

Sebelum, Komisi III DPRD Provinsi Maluku mempertanyakan terkait dengan progres pembangunan bandara di Kabupaten Maluku Barat Daya secara khusus di Tepa.

Ketua Komisi III, Richard Rahakbauw mengatakan komisi dalam kapasitas hanya mempartanyakan terkait dengan pembangunan bandara sesuai dengan surat masuk dari Pemerintah Kabupaten Maluku Barat Daya.

“Soal bandara di Tepa ini sesuai dengan surat masuk dari Pemerintah Kabupaten MBD,” ujarnya.

Tambah dia, saat ini pemerintah Kabupaten MBD telah menyiapkan lahan yang nantinya diperuntukkan untuk pembangunan bandara tersebut, apalagi menjelang beroperasinya blok Masela dimana kebutuhan akan logistik dapat terlayani dengan baik. (Cr-2)