AMBON, Siwalimanews – Hari ini, Jumat (19/8), Provinsi Maluku berusia 77 tahun. Di usia yang sudah masuk kategori tua tersebut, ternyata masyarakat Maluku masih berada di pusaran kemiskinan ekstrem.

Tidak hanya terpaku pada ke­miskinan, melainkan Maluku yang kaya akan sumber daya alam baik laut maupun darat itu juga dililit disparitas pembangunan yang hanya terfokus kepada ibukota provinsi.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Provinsi Maluku, Alimudin Kolatkena kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Kamis (18/8)

Kolatkena menyoroti kemiskinan ekstrem yang diikuti dengan disparitas pembangunan yang masih menempatkan Ambon sebagai fokus pembangunan.

“Kita sayangkan sebab pembagian kue pembangunan ke 11 kabupaten dan kota, dinilai masih jauh dari keadilan,” ujar Kolatlena.

Anggota DPRD asal SBT ini menyebutkan, tamparan keras bagi Pemerintah Provinsi Maluku yang mana hari ini Jumat (31/8), merayakan ulang tahun provinsi ke 77, namun pembagian kue-kue pembangunan hingga belum merata ke seluruh Kabupaten dan Kota.

Sebagai provinsi yang turut berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia ujar dia, Maluku masih berkutat dengan persoalan konektivitas antar pulau-pulau terdepan, terluar dan terpencil. Akibatnya rentan kendali pembangunan tidak berjalan dengan baik yang mempengaruhi distribusi ekonomi masyarakat.

Ketidakadilan tersebut terlihat dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Maluku masih menyasar wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan sedangkan daerah kabupaten lain tidak mendapatkan perhatian pemerintah.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Maluku seharusnya menjadikan daerah terluar sebagai fokus pembangunan yang harus mendapatkan prioritas agar angka kemiskinan dapat ditekan.

Apalagi  hingga saat ini masih terdapat lima wilayah dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang salah satunya adalah SBT yang masih hidup dalam keterisolasian pembangunan, infrastruktur, aksesibilitas pun terpantau memang masih cukup minim di beberapa wilayah.

Kolatkena pun meengingatkan Gubernur Maluku Murad Ismail, agar mengedepankan pelayanan yang tepat sasaran sehingga ada pemerataan pembangunan dalam kebijakan APBD.

“Kewenangan kita hanya mengawasi dan mengawal setiap kebijakan yang dilakukan Pemda, jadi kita minta agar Pemda lebih memperhatikan  kue pembangunan di daerah miskin ekstrim,” tandas Kolatlena. (S-20)