AMBON, Siwalimanews –  Mahasiswa seluruh Indonesia solid bergerak turun ke jalan, tidak terkecuali di Ambon. Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia hari ini, Senin (11/4) akan menggelar aksi demonstrasi, termasuk di Kota Ambon. Aksi ini merupakan lanjutan dari demonstrasi pada 28 Maret 2022 yang lalu.

Polda Maluku melalui Polresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease mengerahkan sebanyak 700 personel dan diback up TNI dan satuan-satuan samping lainnya.

Aksi di Ambon akan dimulai pukul 09.00 WIT dengan titik kumpul Gong Perdamaian dan Lapangan Merdeka Ambon.

Sebagaimana diketahui, alasan aksi turun jalan itu sendiri untuk menagih janji terkait tuntutan mahasiswa terhadap pemerintah yang sudah pernah disampaikan sebagaimana dilansir sejumlah media nasional Minggu (10/4).

Sebelumnya mahasiswa pada aksi 28 Maret 2022 meminta pemerintah atau Presiden Jokowi menjawab tuntutan mereka selama 14 hari. Berikut enam tuntutan yang diketahui akan disampaikan BEM se-Indonesia kepada Presiden Jokowi hari ini. Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi untuk bersikap tegas atau menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara.

Baca Juga: Kuota BBM Turun, DPRD-Pemda Sepakat Temui BPH Migas

Kedua, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang Undang Ibu Kota Negara, termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan.

Ketiga, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran dan menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya.

Kempat, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait.
Kelima mendesak dan menuntut Presiden Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia.

Keenam, mendesak dan menuntut Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.

Badko HMI, Walken Tamher yang dikonfirmasi juga mengakui kalau pihaknya akan bergabung dengan sejumlah BEM dan aliansi untuk turun jalan ikut menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia.

“Ia benar besok kami siap turun jalan tetapi tidak mengatasnamakan HMI melainkan kita masuk melalui BEM dan aliansi. Jadi kita siap menyampaikan aspirasi rakyat Indonesia melalui aksi mahasiswa besok (hari ini Red),” ujar Tamher.

Polisi Siaga

Kapolresta Pulau Ambon dan Pulau-pulau Lease, Kombes Pol Raja Arthur Simamora yang dikonfirmasi semalam melalui telepon selulernya mengakui pihaknya siaga dalam mengawal aksi tersebut.

Simora mengatakan, pihaknya bersama Polda Maluku telah mengerahkan sebanyak 700 persoel untuk mengamankan jalannya aksi. Ia berharap aksi yang akan dilakukan mahasiswa berjalan dengan aman dan lancar tanpa ada gangguan apapaun.

Kerja sama yang baik antara pendemo dengan aparat kepolisian tentunya itu yang paling penting.

“Besok dipastikan turun jalan. Jadi itu semua BEM se-Kota Ambon. Sasaran aksi di Kantor Gubernur, lalu long march ke kantor DPRD Maluku. Nanti mereka kumpul di Gong Perdamaian, Pattimura Park untuk kesiapan, setelah itu long march dari Gong Perdamaian, putar Kodim 1504/Pulau Ambon, belok kanan ke Kantor Gubernur. Aksi di situ kemudian lawan arus ke Pelni menuju ke jalan Tulukabessy, PU dan sebagainya baru jalan kaki ke Karpan menuju kanto DPRD,” jelas Simamora.

Tak Masalah

Terpisah, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD merespons rencana unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI pada Senin (11/4).

Hal itu disampaikan Mahfud dalam Rapat Koordinasi Terbatas mengenai Perkembangan Situasi Politik dan Keamanan di Dalam Negeri yang dilaksanakan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, (9/4).

Adapun rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Menteri Perhubungan, Kepala BIN, Panglima TNI, Kepala Staf Presiden dan Wakabaintelkam mewakili Kapolri, beserta sejumlah pejabat Eselon I Kemenko Polhukam.

Mahfud menilai, adanya unjuk rasa tersebut adalah bagian dari demokrasi. Namun demikian, ia meminta agar demonstrasi tidak melanggar hukum.

“Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkistis, dan tidak melanggar hukum,” kata Mahfud.

Mahfud menekankan, unjuk rasa tersebut untuk menyampaikan aspirasi agar bisa didengar pemerintah dan masyarakat.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mengaku sudah melayangkan surat pemberitahuna kepada Polda Metro Jaya. Surat pemberitahuan itu dikirim dan telah diterima Polda Metro Jaya pada Jumat (8/4) kemarin pukul 13.00 WIB.

Namun, polisi mengancam akan membubarkan aksi unjuk rasa, sesuatu yang disayangkan para mahasiswa.

Minta aparat tak represif

Selain itu, ia mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegakan hukum agar melakukan pengamanan sebaik-baiknya.

Secara khusus, Mahfud meminta agar aparat tidak represif terhadap para peserta aksi.
“Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi,” ujarnya.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal memastikan mahasiswa tak gentar dengan ancaman dari kepolisian.

“Ini (ancaman pembubaran) salah satu upaya untuk mengintimidasi para mahasiswa. Tapi kami tidak terpengaruh. Unjuk rasa 11 April akan tetap berjalan,” kata Luthfi sebagaimana dilansir Kompas.com, Sabtu (9/4).

Sebelumnya, represivitas aparat menjadi sorotan ketika gelombang demonstrasi mahasiswa terhadap Omnibus Law, 2020 lalu.

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Amnesty International Indonesia mendokumentasikan setidaknya 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi tersebut.

Amnesty juga mencatat sebanyak 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi. (S-07)