DOBO, Siwalimanews – Proyek pembangunan dua RKB SMP Negeri Apara, yang dibangun sejak tahun 2019, diduga terbengkalai.

Pasalnya, proyek yang dikerjakan CV. Barakai Island htidak memiliki progress pekerjaan. Padahal, 30 persen anggaran dari nilai proyek Rp. 434.922.015 yaitu Rp 130.000.000 sudah dicairkan. Dari Rp 34.922.015 itu hanya mampu membangun pondasi dan tiang tanpa ada kelanjutannya.

Kondisi ini tentunya berdampak bagi para siswa yang tidak bisa lakukan aktivitas belajar.

Kepada Siwalimanews, Babinsa di desa tersebut, Serda Thomas Mangkowing menceritakan kondisi yang dialami anak-anak disana, sehingga bersama warga berinisiatif membangun dua bilik kelas yang terbuat dari dinding papan dan beratap rumbia guna memenuhi kebutuhan belajar mengajar.

“Kami bersama warga per kepala keluarga mengumpulkan Rp. 20.000 dan bagi warga yang tidak ada uang bisa sumbang papan atau daun atap rumbia, sementara janji Kades Apara, Johan Walagwaor Rp. 30 juta dari dana desa untuk membangun RKB darurat tersebut sampai kini tidak pernah diberikan dari total ADD Rp. 1.377 miliar,” ungkapnya.

Baca Juga: Kuota Penerimaan Siswa SMA Siwalima Belum Ditetapkan

Namun, lagi-lagi tidak bisa digunakan karena tidak ada satupun moubiler yang tersedia.

Sebelumnya, SMP Negeri Apara dibuka sejak tahun 2016 seluruh proses belajar mengajar menggunakan bangunan SD Negeri Apara.

Kemudian ditahun 2019, dibangunlah dua RKB tersebut, namun tidak pernah selesai hingga kini dan dilanjutkan dengan proyek 2021 pun tidak bisa digunakan.

Kondisi tersebut mengakibatkan seluruh siswa sejak Januari 2024 terpaksa tidak bisa belajar, bahkan para guru pun ada yang sudah kembali ke rumah.

Sementara, janji Kades Apara, Johan Walagwaor menjanjikan Rp. 30 juta dari dana desa untuk membangun RKB darurat tersebut sampai kini tidak pernah di berikan, sementara ADD Rp. 1.377 miliar.

Terkait hal tersebut, Direktur CV. Barakai Island, Guntur Angker di kediamannya mengaku ,pekerjaan tahun 2019 itu baru bisa dikerjakan di tahun 2021, karena di tahun 2019 tersebut bermasalah dengan hibah lahan dari desa.

“Memang uang 30 persen sudah cair, namun pekerjaan tersebut terhenti karena di Dikbud tidak mengusulkan dana luncuran. Kalau proyek tahun 2021 sudah selesai, namun moubilernya memang belum di bawah ke kampung. Semua moubiler sudah selesai, cuman belum di antar saja hingga kini,” jelas Guntur Angker.(S-11)