AMBVON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku melalui Perusahaan Daerah PD. Panca Karya dan BUMN yakni PT. ASDP berkoa­lisi mengusir KMP Ferry Garda Maritim 5 milik swasta yang selama ini melayani penumpang Ambon-Namlea.

Padahal tiga tahun masyarakat di Kabupaten Buru dan Buru Selatan merasa senang kapal ferry dengan fasilitas terlengkap itu sudah melayani penumpang rute Ambon-Namlea dengan baik.

Kecewa dengan ulah Pemerintah Provinsi Maluku, dalam hal ini Dinas Perhubungan Provinsi Maluku, Kapal Ferry Garda Maritim 5 tersebut bakal hengkang dari Maluku.

Jika ini terjadi, maka sangat disayangkan transportasi laut yang menjadi primadona masyarakat Buru dan sekitarnya itu otomatis tidak lagi melayani penumpang.

Kepala Cabang PT. Mukti Guna Maritim untuk Indonesia Timur, Muhammad Fauzan, kepada Wartawan di Ambon, Minggu (3/12) mengaku, pihaknya merugi dalam beberapa bulan terakhir ini.

Lantaran kapal ferry milik Pemerintah Provinsi Maluku melalui PD. Panca Karya, mendatangkan satu armada yakni KM. Tatihu untuk melayani rute yang sama.

Sementara rute Ambon-Namlea, sudah ada dua kapal ferry yang beroperasi.

Alhasil, Garda Maritim selaku kapal ferry yang memenuhi segala bentuk standar pengoperasian itu, harus mengalami kerugian.

Belum lagi, pengoperasian KM. Tatihu milik Pemprov itu, tidak pernah dibicarakan bersama dengan pihaknya selaku salah satu investor di bidang transportasi laut di Maluku.

“Dalam perjalanan, saat mau docking, kami dapat penekanan harus cepat, sehingga dalam waktu 9 hari kami selesaikan.  Selanjutnya dila­kukan pemeriksaan oleh Dishub Maluku, yang mana sampai hal-hal kecil, seperti gayung, ember, walpaper kamar mandi, keramik 1 pecah di dapur, pewangi kamar mandi, semua disuruh ganti, dan kami ikuti itu dalam waktu 12 jam. Tapi ternyata Sirat Standar Pelaya­nan Minimum (SPM) kami tidak juga diterbitkan oleh Dishub,”ung­kapnya.

Dia mengatakan, pihak Dishub Maluku selalu beralasan untuk tidak menerbitkan SPM Garda Maritim 5.

Dengan begitu , pihaknya merasa dipermainkan. Padahal waktu itu, bersamaan dengan kedatangan Dirut PT. Mukti Guna Maritim ke Ambon dengan niat akan mem­berikan hadiah bagi Maluku, yaitu menambah lagi satu unit kapal ferry untuk rute lain di perairan laut Maluku. Karena sudah menjadi komitmen, PT. Multi Guna Maritim akan turut bersama-sama memajukan Indonesia Timur di bidang trans­portasi laut, termasuk Maluku.

“Tapi sayangnya kami justru tidak didukung oleh pemerintah daerah disini. dan itu jelas, tanpa ada pembicaraan bersama, Dishub terbitkan izin operasi Kapal Ferry Tatihu di rute yang sama dengan kami. Kami terima itu, kami coba bertahan satu minggu, setelah ditelaah, kami rugi, karena kami swasta tanpa subsidi, sehingga untuk biaya BBM saja per bulan, itu tidak bisa. Artinya kalau kita rugi, maka nonsen kalau kami akan berikan pelayanan terbaik,”tutur­nya.

Diakui, pihaknya sudah membi­carakan masalah yang dialaminya dengan Dishub, namun tidak ada titik temu.

Olehnya itu, pihaknya benar-benar merasa tidak diharapkan berada di Maluku.

Fauzan berharap, dengan heng­kangnya kapal Ferry Garda Maritim 5, sistem pelayanan transportasi laut di Maluku akan semakin baik ke depan. Mengingat kapal ferry yang didatangkan Pemprov Maluku itu, menurutnya, justru jauh dari SPM.

Seperti pada kapasitas tempat tidur yang tidak sampai 100, bahkan dikabarkan saat operasi perdana, sempat mengalami trouble, sehingga tiga hari harus diperbaiki.

“Selama ini kita dijadikan pilot project kalau ada kunjungan dari pihak kementerian dari pusat atau apa. Jadi orang di pusat itu tahu sistem pelayaran disini baik itu karena adanya kapal Ferry Garda Maritim 5. Sekarang justru kapal ferry  didatangkan Pemprov itu dibawah standar pelayanan. Artinya paling tidak, yang didatangkan itu minimal sama atau bahkan lebih standarnya dari kita. Ini bahasanya dengan tujuan memberikan pe­layanan lebih, padahal standarnya justru dibawah kita, berarti kami merasa prank,”tukasnya.

Dia menambahkan,  kalaupun kepergian Garda Maritim 5 nantinya, itu bukan karena keinginan pihaknya atau karena adanya KMP Ferry Tatihu, tetapi yang lebih mendasar, karena pihaknya mengalami kerugian dengan adanya penambahan satu armada pada rute yang sama.

Yang mana dengan kondisi itu, operasional Garda Maritim yang per bulannya bisa mencapai miliaran, tidak tertutupi.

“Kami swasta, maka dengan 3 armada di rute yang sama, kami merugi. Kemarin sudah 2 armada, Garda dan Wayangan, duanya-duanya baik, sama-sama menguntungkan, maka secara bisnis itu sehat. Dengan tiga armada, itu tidak bisa, kami merugi dan terlebih lagi, kami merasa tidak diharapkan oleh Pemda Maluku. Padahal, disini juga kami mem­pekerjakan anak-anak Maluku, sehingga ketika kami pergi, apakah mereka akan ikut, atau akan berhenti, itu sangat disayangkan,”tuturnya.

Diketahui, KM. Garda Maritim 5 berkapasitas 243 penumpang dengan 40 unit kendaraan cam­puran, yang juga mempekerjakan kurang lebih tujuh anak-anak Maluku pada staf darat, dan beberapa anak Maluku pada bidang lainnya. (S-25)