AMBON, Siwalimanews – Inflasi Provinsi Maluku di tahun 2022,  tercatat sebesar 6,28 persen (yoy), capaian inflasi tersebut meningkat dibandingkan di tahun 2021 lalu, yang tercatat hanya sebesar 4,01 persen (yoy).

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Maluku Bakti Artanta dalam rilisnya yang diterima redaksi Siwalimanews, Rabu (4/2) menyebutkan, tingginya inflasi Provinsi Maluku ini tidak lepas dari gejolak harga energi global yang berdampak pada penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak.

Selain itu, kondisi pandemi covid-19 yang berangsur-angsur pulih, juga mendorong meningkatkan permintaan masyarakat, sehingga turut memberikan tekanan inflasi dari sisi permintaan, dimana tekanan inflasi dari sisi komoditas bahan makanan yang sempat terdampak oleh penyesuaian harga BBM, dapat diredam melalui upaya sinergis dan intensif dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), baik ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Upaya pengendalian inflasi yang dilakukan TPID, turut mendorong terkendalinya inflasi bulanan pada akhir tahun kemarin ditengah kenaikan harga pada kelompok transportasi, seperti angkutan udara dan angkutan laut, seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang diakhir tahun 2022 kemarin.

“Inflasi bulanan Provinsi Maluku pada Desember 2022 tercatat sebesar 0,56 persen (mtm), jauh lebih rendah dibandingkan dengan bulan sebelumnya, yang sebesar 1,13 persen (mtm), serta lebih rendah dibandingkan dengan inflasi nasional sebesar 0,66 persen (mtm). Inflasi bulanan Provinsi Maluku pada Desember 2022 kemarin juga, lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata inflasi di bulan Desember per empat tahun terakhir, yang tercatat sebesar 0,61 persen (mtm),” bebernya.

TPID Provinsi Maluku kata Artanta, berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dan inovasi, guna mengarahkan pencapaian inflasi Provinsi Maluku kembali pada rentang sasaran 3,0+1 persen (yoy) di tahun 2023.

Untuk itu strategi 4K (keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif) yang telah dituangkan dalam roadmap pengendalian inflasi 2022-2024, akan menjadi acuan dalam langkah pengendalian inflasi.

“Salah satunya dengan program unggulan yang akan dijalankan, yakni perluasan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk meningkatkan pasokan komoditas bahan makanan melalui pelaksanaan pertanian urban/digital/organic, dan perluasan kerjasama antar daerah (KAD) dengan provinsi lain di Indonesia, yang akan terus didorong secara optimal,” tandasnya.(S-25)