AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku dinilai tidak merasakan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Kariu yang hidup ditengah pengungsian, akibat konflik dengan Negeri Pelauw.

Pasalnya, hampir setahun warga Kariu meninggalkan tempat asal dan menempati tempat pengungsian di Negeri Aboru selama satu tahun belakangan ini, tidak ada keberpihakan Gubernur Maluku untuk turun langsung dan melihat kondisi masyarakat Kariu.

Bahkan, dalam rapat bersama pemerintah pusat dan stakeholder terkait dengan pemulangan pengungsi Kariu pun Gubernur Maluku tidak melibatkan diri secara langsung, padahal gubernur adalah bapak orang Maluku.

“Ya gubernur sama sekali tidak merasakan penderitaan yang dialami oleh masyarakat Kariu, padahal beliau itu bapaknya orang Maluku, ini patut disesali,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku, Jantje Wenno kepada Siwalimanews melalui pesan WhatsApp, Kamis (29/12).

Wenno mengaku, rencana pemulangan masyarakat Kariu yang di inisiasi oleh pemerintah dengan membuat kesepakatan damai di kantor gubernur dan diikuti dengan pemulangan pengungsi tahap pertama ke Negeri Kariu beberapa waktu lalu harus diapresiasi.

Jika ada penolakan dari masyarakat Pelauw sebagai akibat dari belum dipenuhinya beberapa poin kesepakatan, mestinya disikapi dengan dialog dan pemerintah harus memenuhi itu semua yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Apalagi masalah ini telah menjadi perhatian pemerintah pusat, maka pemerintah dan aparat TNI dan Polri harus tetap menjalankan kesepakatan pemulangan masyarakat Kariu, karena itu tanah milik mereka.

“Tidak ada alasan untuk mereka tidak kembalikan ke negeri asal,” tegas Wenno.

Menurutnya, negara dan pemerintah harus hadir untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara, termasuk masyarakat Kariu untuk kembali  ke negeri asal, bahkan penolakan pasca kesepakatan yang di buat di kantor gubernur harus diketahui apa alasannya.(S-20)