AMBON, Siwalimanews – Kesal, ruas jalan provinsi di Pulau Saparua yang sejak beberapa tahun lalu rusak namun tidak ditangani, masya­rakat berinisiatif menanam kelapa di tengah jalan.

Aksi warga itu kemudian viral di media sosial. Sejumlah komentar pedas dilayangkan masyarakat yang miris dengan kondisi jalan tersebut.

Hal ini kemudian memicu reaksi dari Komisi III DPRD Maluku yang kaget dengan viralnya jalan rusak yang dijadikan lahan untuk mena­nam kelapa.

“Benar besok kita akan panggil Dinas PUPR dan beberapa mitra terkait guna membahas persoalan kerusakan infra­struktur jalan di Pulau Saparua yang belum terta­ngani,” tegas Ketua Komisi III DPRD Maluku, Richard Rahakbauw kepada Siwalima, Selasa (19/9).

Usai video itu viral, komisi III lang­sung melakukan rapat men­-dadak dengan sejumlah pihak.

Baca Juga: Walikota: Pesparani Bukan Ajang Saling Mengalahkan   

Menurutnya, komisi memandang penting penanganan jalan di Pulau Sa­parua, mengingat jalan itu meru­pakan akses utama untuk peningka­tan eko­nomi masyarakat setempat.

Pemerintah daerah lanjutnya tidak boleh membiarkan persoalan terse­but berlarut-larut terjadi, sebab akan meng­ancam keselamatan masyarakat.

“Kita akan panggil BPJN, BWS, PUPR Maluku, PUPR Maluku Te­ngah, camat Saparua, camat Saparua Timur, raja Haria untuk membicara­kan jalan di Saparua,” urainya.

Ia mengaku penanganan ruas jalan di Pulau Saparua harus dilakukan dengan anggaran Inpres tahun 2024, sebab tidak bisa mengharapkan APBD kabupaten maupun provinsi yang minim.

Lagipula, jika dimasukan dalam Inpres maka dapat disalurkan tanpa mengenal status jalan apakah nasional, provinsi atau kabupaten. “Yang penting masuk, maka akan dikerjakan apalagi sekarang ini tidak bisa lagi Inpres 2023. Kita akan dorong dengan dana Inpres 2024,” katanya. (S-20)