AMBON, Siwalimanews – Penjabat Walikota Ambon, Bodewin Wattimena mengusulkan agar dae­rah Kepulauan juga mendapat­kan perhatian dan dibahas dalam rapat kerja nasional Asosiasi Pemerintah Kota se-Indonesia (APEKSI) di Ma­kassar, Rabu (21/6) di Papua, Youth Creative Hub, Kota Jayapura.

Menurut Wattimena, itu penting bagi Kota Ambon, khususnya Maluku secara keseluruhan.

“Daerah kepulauan perlu diper­juangkan juga oleh APEKSI. Memang tidak semua anggota APEKSI ber­cirikan kepulauan, tetapi kalau kita kola­borasi, bekerja bersama untuk men­jadi perhatian, maka kita usul­kan kalau bisa mengenai daerah ke­pu­lauan juga dibawa dan dibahas dalam Rakernas nanti,”ujar Watti­mena.

Pada kesempatan itu dia menga­ta­kan, bahwa selama ini banyak masyarakat pada kabupaten/kota yang berada pada daerah kepulau­an, mengalami kesulitan, baik dalam hal sarana transportasi dan infra­struktur, sehingga itu berdampak pada biaya yang besar untuk aktivitas ekonomi.

Dengan itu sehingga, hal ini juga patut mendapat perhatian kita ber­sama, dengan harapan, ini menda­pat tanggapan baik nantinya,” harap­nya.

Menanggapi hal itu, Ketua APEKSI Komisariat Wilayah VI, Capt H Ali Ibrahim mengatakan, semua usulan yang disampaikan dalam Rakerwil yang berlangsung 21-22 Juni 2023 ini, akan ditampung dan dapat disampaikan dalam Rakornas APEKSI di Makassar nantinya.

Diketahui, dalam kegiatan terse­but Wattimena juga memboyong penjabat Ketua TP-PKK Kota Ambon, Lisa Wattimena, Asisten Sek­kot Bidang Administrasi Umum, Rulien Purmiasa, Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Pelayanan publik, Pieter Saimima, Kepala Badan Perencanaan Pem­bangunan dan Penelitian Pengem­bangan Daerah (Bappeda Lit­bang), Enrico Matitaputty, Kepala Inspektorat, Jacob Silanno, Kadis KominfoSandi, Joy Adriaansz, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan, Alfredo Heha­mahua serta Kabag Pemerintahan, Alfian Lewenusa.

Hasilkan 5 Rekomendasi

Hasil Rapat Kerja Wilayah VI APEKSI di Jayapura, menghasil­kan 5 rekomendasi yang akan dibahas saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas), di Makasar nanti.

Rekomendasi pertama terkait pembagian Dana Bagi Hasil (DBH). Diketahui, DBH kabupaten/kota dan provinsi mengalami keterlambatan, sehingga ada upaya dari pengurus APEKSI untuk dapat disampaikan pada Rakornas di Makasar nanti, agar kedepan DBH bisa tepat waktu.

Kedua, terkait persoalan tenaga honorer yang harus dituntaskan agar dapat menjawab keresahan para tenaga honorer dimasing-masing kota. Ketiga, terkait dana kelurahan yang sudah berkali-kali diperjuangkan oleh pengurus APEKSI, namun pelaksanaan di­lapangan masih jauh dari harapan;

Keempat, terkait Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 33 Tahun 2020, tentang Standar Harga Satuan Regional yang mesti ditinjau kembali.

Kelima, harus ada Daerah Oto­nom Baru (DOB) kabupaten/kota di kota-kota pemekaran di Papua.

Terkait dengan itu, Ketua APEKSI Pusat, Bima Arya Sugiarto berha­rap, semua yang dibahas dalam momen ini, dapat disampaikan saat Rakernas nanti.

“Hasil Rakenwil ini harus disua­rakan nanti, mari kita bekerja keras agar masa depan Indonesia bisa membawa kesejahteraan juga bagi kita dibagian Indonesia Timur.  Semua kota harus sama majunya, sama hebatnya, sama bersihnya. Tidak ada lagi masanya yang maju itu hanya kota-kota seperti di Jawa atau daerah-daerah seperti di Sumatera saja. Harus ada kola­borasi, kita harua bersinergi untuk memperjuangkan ini,” tegasnya dalam sambutan Rakerwil VI APEKSI, yang berlangsung di Papua Youth Creative Hub, Rabu (21/6) kemarin.

Sementara itu, Komwil VI, Capt H Ali Ibrahim juga mengatakan, bahwa tahun ini, ada beberapa program yang akan berjalan, dan Rakerwil VI ini merupakan agenda tahunan.

Sehingga pihaknya berharap, dalam Rakenwil ini, agenda-agen­da pokok dapat ditetapkan terma­suk program-program kerja yang akan disampaikan saat Rakernas nanti.

Pada kesempatan itu, Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey juga menyampaikan terima kasih atas kesempatan dapat menjadi tuan rumah penyelanggaraan pertemuan para walikota wilayah Timur Indonesia ini. (S-25)