AMBON, Siwalimanews – Keberadaan transportasi online di Kota Ambon yang kini mulai ramai, bukanya disyukri dapat membantu warga Kota Ambon, malah dikeluhkan oleh para pengusaha transportasi offline.

Para pengusaha transportasi offline ini, mereka mengeluh terkait penerapan harga yang lebih murah, hal inilah yang dianggap mereka akan menjadi ancaman bagi usaha mereka di kemudian hari.

Keluhan ini sudah kesekian kalinya disampaikan para pemilik transportasi online baik melalui para pengemudinya di DPRD maupun lewat pemilik transportasi offline dalam program WAJAR, seperti yang disampaikan dalam program WAJAR, Jumat (27/1).

Menanggapi hal itu, Penjabat Walikota Ambon, Bodewin M Wattimena menegaskan, menyangkut dengan transportasi online, itu merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Maluku, bukan Pemerintah Kota Ambon.

“Persoalan ini memang sudah sering disampaikan, tapi masyarakat juga harus pahami, bahwa ini bukan kewenangan kami. Kami paling sebatas koordinasi, agar persoalan ini tidak merugikan warga kota. Kami akan surati pemprov, dalam hal ini Dishub, terkait hal ini. Pada prinsipnya, pemkot akan menindaklanjuti ini,” jelas walikota.

Baca Juga: Deputi SKK Migas dan Kontraktor Hulu Migas Kunjungi Polda Maluku

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Robert Sapulette menambahkan, bahwa pihaknya telah menindaklanjuti persoalan dimaksud. Bahkan termasuk dengan penetapan tarif transportasi online.(S-25)