AMBON, Siwalimanews – Utusan khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti, Kamis (5/9) menemui Gubernur Maluku Murad Ismail, di Kantor Gubernur Maluku.

Pantauan Siwalima, rombongan KKP tiba di di Kantor Gubernur Maluku sekitar pukul 10.00 WIT. Rombongan KKP terdiri dari, Sekjen KKP Nilanto Perbowo, Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Agus Suherman , Dirjen Tangkap Zulficar Mochtar, Staf Khusus Satgas 115 illegal Fishing Yunus Husein serta Direktur Pelabuhan Perikanan Frits P Lesnussa.

Saat tiba, rombongan KKP langsung menuju ke ruang tunggu tamu, untuk menanti kedatangan gubernur. Pada pukul 11. 00 WIT, gubernur tiba dan langsung disambut oleh rombongan KKP.

Saat tiba gubernur sempat menjelaskan bahwa dirinya terlambat dikarenakan, usai menghadiri acara wisuda di Unpatti.

“Pak Murad itu teman saya sewaktu masih jadi Komandan Brimob. Yah kita datang ini untuk diskusi cari solusi terbaiklah,” ungkap Ketua Satgas 115 illegal fishing KKP Yunus Husein sesaat setelah masuk dalam ruang rapat gubernur.

Menurutnya, pernyataan gubernur itu, merupakan penyemangat untuk memajukan Maluku sekaligus mendongkrak kinerja dalam membangun daerah ini.

”Kita anggap apa yang disampaikan oleh pak gubernur adalah semangat beliau untuk memajukan Ambon, Maluku, saya kira bagus,” ujar Husein.

Ia mengaku siap bekerja sama dan membantu Pemprov Maluku.

”Kemarin kita bisa kerja sama, kita bantu sama-sama lah, ujarnya singkat.

Sampai berita ini diturunkan, pertemuan Gubernur Murad dan utusan khusus KKP masih berlangsung.

Ancam Sasi Laut

Seperti diberitakan, Gubernur Murad Ismail mengancam akan melakukan sasi terhadap laut Maluku. Ia menilai, kebijakan moratorium kapal yang dilakukan Menteri Susi telah merugikan Maluku.

DIkatkan Murad, sejak dikeluarkannya moratorium, KKP telah mengirimkan kurang lebih 1.600 kapal ikan ke laut Maluku. Namun tak satupun ABK orang Maluku yang bekerja di kapal-kapal itu.

Selain itu, sekitar 400 kontainer ikan yang diambil dari laut Maluku setiap bulannya dibawa keluar dan diekspor ke luar negeri. Namun Maluku tidak dapat apa-apa.

“Setiap bulan ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura untuk diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa, untuk itu kita akan sasi laut Maluku,” tegas gubernur dalam sambutannya saat melantik Kasrul Selang sebagai Penjabat Sekda Maluku di Lantai VII Kantor Gubernur Maluku, Senin (2/9).

Menurutnya, sebelum dilakukan moratorium, uji mutu perikanan ditangani langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku. Namun saat ini uji mutu sudah dilakukan di Sorong, Provinsi Papua Barat. “Kita tidak dapat PAD dari sektor perikanan, kalian tahu kita perang dengan Menteri KKP,” tandasnya.

Tidak hanya itu, gubernur juga menyentil soal kebijakan 12 mil hak wilayah laut merupakan kewenangan dari pemerintah daerah, sedangkan di atas 12 mil adalah kewenangan pemerintah pusat.

“12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka buat kantor di 12 mil lepas pantai, ini daratannya punya saya,” tegasnya. (S-39)