AMBON, Siwalimanews – Langkah Kejati Maluku untuk mengusut dugaan kasus pembangunan Cafe PKK yang menggunakan anggaran proyek rehabilitasi dan penataan Gedung Islamic Center terus mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Setelah mendapat dukungan dari berbagai LSM, pengamat dan tokoh masyarakat serta akademisi, kali ini dukungan datang dari praktisi hukum Fileo Pistos Noija yang juga memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil pihak Kejati Maluku.

“Islamic center dengan cafe itu proyeknya berbeda dan saya setuju dan beri apresiasi atas langkah yang diambil pak Kajati,” ungkap Noija kepada Siwalimanews, melalui telepon selulernya, Sabtu (20/3).

Menurutnya, langkah yang diambil pihak Kejati Maluku ini sangat bijak karena proyek ini diragukan bahkan diduga ada penyelewengan keuangan daerah atau negara.

Walaupun demikian, Noija meminta pihak Kejati dalam menangani masalah ini nantinya tidak mandek, namun harus berjalan agar masyarakat bisa mengetahui tindakan yang pihak kejaksaan lakukan sejauh mana dalam menangani persoalan ini.

Dukungan dan apresiasi juga datang dari mantan Ketua GAMKI Maluku Almindes Syauta kepada pihak Kejati Maluku yang mengambil langkah untuk mengusut tuntas dugaan kasus pembangunan cafe PKK ini,

Ia mengaku, miris melihat hal ini, mengapa demikian?, sebab anggaran yang dipinjamkan Pemda Maluku dari PT SMI untuk pemulihan ekonomi nasional dipakai untuk pembangunan Cafe.

Menurutnya, tujuan utama dana PEN ialah sebagai cara untuk mengurangi dampak buruk ekonomi pada masa Pandemi covid 19 demi mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan juga untuk penanganan krisis kesehatan didaerah

“Namun kita ketahui bersama sudah menjadi wacana publik serta ramai diberitakan pada media lokal, bahwa ada indikasi negatif pada pembangunan cafe PKK dan ini menuai banyak kritik yang pedas,”ucapnya.

Ia mengakui, banyak pihak telah memberikan dukungan atas sikap Kejati Maluku untuk mengusut tuntas akan indikasi dimaksud.  Untuk itu, ia menghimbau kepada Ibu Widya selaku Ketua PKK, tidak membuat kegiatan talk show di tempat tersebut, namun jika dipaksakan dilaksanakan, maka secara tidak langsung sudah membuat masalah baru.

“Kelihatan secara etika Ketua PKK selaku istri Gubernur seakan-akan tidak mau tahu dengan suara amukan rakyat dalam menanggapi serius masalah ini, maka bisa saja muncul asumsi dari masyarakat bahwa, kegiatan talk show yang dilakukan ini, merupakan bentuk dari pengalihan isu, untuk mengubah cara berpikir masyarakat agar tak mempersoalkan masalah pembangungan cafe tersebut,” pungkasya. (S-51)