AMBON, Siwalimanews – Usulan anggaran pemilihan umum dan pilkada tahun 2024 mendatang mengalami penurunan, baik dari KPU Maluku maupun Bawaslu.

Pasalnya, dalam rapat kerja antara Komisi I beberapa waktu lalu, KPU mengusulkan anggaran pemilu sebesar Rp315 miliar mengalami penurunan menjadi Rp300 miliar, sedangkan untuk anggaran pengawasan juga mengalami penurunan dari Rp269 miliar menjadi Rp171 miliar.

“Untuk usulan anggaran pemilu dan pilkada memang KPU dan Bawaslu sudah lakukan rasionalisasi dari usulan sebelumnya yang mencapai Rp500 miliar lebih menjadi Rp486 miliar saja,” ungkap Sekretaris Komisi I DPRD Provinsi Maluku Michael Tasane kepada Siwalimanews di ruang kerjanya, Senin (3/4).

Perubahan anggaran tersebut kata Tasane, dilakukan KPU dan Bawaslu Maluku menyusul adanya persoalan anggaran yang dialami oleh pemprov dan  pemkab/kota, maka salah satu permintaan komisi saat itu, agar lembaga penyelenggara pemilu melakukan perhitungan ulang terhadap kebutuhan anggaran.

Terhadap semua usulan anggaran yang diajukan oleh penyelenggara, Komisi I akan mendengar terlebih dahulu kemampuan anggaran yang dapat dialokasikan oleh pemprov sebelum mengambil kebijakan sesuai dengan kewenangan yang diberikan.

“Memang ada beberapa opsi yang akan kita pertimbangkan, pertama apakah pembiayaan penuh menjadi kewenangan pemprov atau harus dilakukan sharing anggaran dengan kabupaten/kota, tetapi terlebih dahulu kita harus dengar dulu dari pemprov mereka mampunya berapa, baru kita ambil kebijakan,” ujar Tasane.

Menurutnya, dari beberapa kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan, hanya Kota Tual yang telah menyatakan kesiapan anggarannya Rp10 milyar, jika memang dibutuhkan sharing anggaran untuk pembiayaan pemilu dan pilkada, sedangkan daerah yang lain masih belum memberikan kejelasan sebab terkendala juga dengan ketersediaan anggaran masing-masing daerah.

Terkait dengan rapat koordinasi, Tasane menegaskan jika Komisi I telah mengagendakan agar  dalam bulan April apalagi hingga saat ini KPU, Bawaslu dan DPRD masih disibukkan dengan agenda kelembagaan yang cukup menguras waktu dan tenaga.

“Untuk rakor dipastikan dalam bulan April akan kita gelar rapat koordinasi besaran anggaran yang sudah disiapkan oleh kabupaten/kota di Maluku,” cetus Tasane.(S-20)