AMBON, Siwalimanews – Komisi IV DPRD Provinsi Maluku geram dengan kinerja Kepala Dinas Sosial, Gusnaria Diponegoro yang terkesan tidak serius dalam meng­usulkan Abdul Muthalib Sangadji sebagai pahlawan nasional.

Anggota Komisi IV DPRD Pro­vinsi Maluku, Elviana Pattiasina da­lam rapat kerja bersama perwakilan Dinas Sosial Maluku dan pihak A.M Sangadji Institut meluapkan keke­cewaan terhadap sikap Kepala Di­nas yang tidak mengalokasi angga­ran bagi kegiatan seminar nasional.

Dijelaskan, anggaran yang dibu­tuhkan untuk kegiatan seminar nasional sangat kecil yakni 143 juta rupiah, tetapi dinas tidak memiliki inisiatif untuk menganggarkan da­lam perubahan penjabaran APBD 2022 padahal pengusulan A.M Sangadji demi nama daerah.

“Kami kecewa masa seorang ke­pala dinas mengatakan keluarga ha­rus buat proposal, buat proposal kemana?,  A.M Sangaji bukan milik keluarga tapi masyarakat Maluku, Dinas harus cari uang bukan disuruh keluarga bikin proposal,” kesal Elvina diruang komisi IV DPRD Provinsi Maluku, Rabu (7/12).

Pattiasina merasa kecewa, lantaran Pemerintah Provinsi Maluku lebih memilih menganggarkan anggaran milairan rupiah bagi kegiatan jambore yang tidak memiliki manfaat apapun bagi daerah, sedangkan 142 juta untuk kegiatan seminar tidak dianggarkan.

Dari sisi persyaratan kata Pattia­sina, A.M Sangadji telah terpenuhi untuk diusulkan sebagai pahlawan nasional seperti naskah akademik, naskah geografis dan naskah sejarah perjuangan tetapi terkendala dengan seminar nasional.

“Kalau seperti ini maka jangan salah kalau Pemerintah khususnya Dinas Sosial tidak serius, cuma gara-gara anggaran yang kecil ini saja proses pengusulannya mandek dan tidak bisa selesai sampai sekarang,” ujar Pattiasina.

Karena itu, untuk menjembatani kendala ini maka Komisi IV DPRD Provinsi Maluku akan melakukan koordinasi bersama Sekertaris Daerah Provinsi Maluku, Sadli Le untuk mencari anggaran agar dalam waktu dekat seminar nasional dapat digelar, sehingga diawal tahun 2023 pengusulan dapat dilakukan. (S-20)