AMBON, Siwalimanews – Menyikapi kebijakan pemerintah akan menaikan harga bahan bakar minyak, maka ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa (HMI) Cabang Ambon melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Gubernur dan DPRD Maluku, Kamis (1/9).

Sebelum menuju Kantor Gubernur Maluku ratusan mahasiswa ini melakukan aksi mereka didepan Station pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Kebun Cengkeh, sekitar pukul 11.25 WIT. Aksi para mahasiswa ini mendapat dukungan dari warga sekitar yang melintas di kawasan tersebut.

Dalam aksi ini ratusan mahasiswa HMI ini membawa sejumlah pamflet yang bertuliskan, Tolak Kenaikan BBM, Rakyat Bukan ATM, Berantas Mafia Migas dan Tambang, serta Cabut Kebijakan Kenaikan Tarif Dasar Listrik, serta Rakyat Bukan Mesin Pencetak Uang.

Usai berorasi kurang lebih 20 menit, ratusan mahasiswa ini kemudian long march dari jalan Jenderal Sudirman menuju ke Kantor Gubernur di Jalan Pattimura.

Tiba di Kantor Gubernur sekitar pukul 12.15 WIT, ratusan massa HMI ini kemudian melakukan orasi diatas mobil pick up dengan menggunakan alat pengeras suara, dimana mereka minta Gubernur Maluku Murad Ismail untuk menemui mereka.

Baca Juga: Kursi Pesakitan Menanti Para Koruptor di KPU SBB

“Hargailah kami bapak Gubernur Maluku yang terhormat,” teriak Ketua HMI Cabang Ambon, Afrizal Mukadar saat berorasi di depan gerbang kantor gubernur.

Ia menegaskan, Indonesia baru saja berangsur pulih dari pandemi covid-19, oleh sebab itu kenaikan BBM dipastikan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat dan dipatsikan akan menambah angka kemiskinan di Maluku.

Padahal Maluku sesuai data BPS, merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia, itu artinya, Maluku termasuk wilayah Indonesia timur yang sangat terdampak terhadap kenaikan BBM.

“Coba teman-teman bayangkan bagaimana kita hidup di provinsi yang miskin dengan tingkat kesejahteraan yang sangat tidak baik, apalagi ditambah dengan kenaikan BBM. Ini jelas akan menyusahkan kita rakyat kecil,” cetusnya.

Masih dalam orasinya, Afrizal juga meneggaskan, kenaikan BBM bersubsidi juga diapstikan akan berdampak terhadap pelaku UMKM.

“Pak Gubernur yang kami hormati tolang hargailah kami pak, bapak sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat harus ambil langkah di daerah pak, jangan cuma diam,” teriak Afrizal lagi.

Dalam aksi ratusan massa dari HMI ini, mereka juga minta agar mafia kasus tambang harus diusut, sebab mereka tidak memikirkan masalah lingkungan, namun hanya memperkaya diri. Itu terbukti dimana kejadian banjir bandang terjadi di beberapa daerah, disebabkan pihak perusahan tambang yang mengeksplorasi hutan secara liar.

Selain itu HMI juga minta agar dilakukan pencabutan kebijakan kenaikan tarif dasar listrik, sebab lebih menyangsarakan rakyat kecil. Untuk itu gubernur selaku perpanjangan tangan dari pemerintah pusat harus peka melihat hal ini.

Lantaran aksi mereka tak digubris oleh gubernur para pejabat di pemprov, membuat ratusan mahasiswa ini geram, bahkan mereka menyebutkan kalau sejak terpilih sebagai Gubernur Maluku Murad Ismail malas berkantor dan lebih memilih aktivitas kantornya dipindahkan ke rumah pribadinya di Wailela.

Usai melakukan orasi secara bergantian dan tak ada satupun pejabat yang menemui mereka, massa HMI ini kemudian membubarkan diri sekitar pukul 13,30 WIT, dan berjanji akan kembali dengan massa yang lebih banyak lagi untuk melakukan aksi yang sama, namun di kediaman pribadi Murad Ismail di Wailela. (S-25)