AMBON, Siwalimanews – Sejumlah tokoh masyara­kat Buru akan ke Jakarta me­nemui Presiden Joko Wi­dodo terkait janji peme­rintah pusat akan mengatasi krisis listrik di Kabupaten Buru melalui program Pem­bangkit Listrik Tenaga Mesin dan Gas (PLTMG).

Kehadiran PLTMG guna menam­bah kebutuhan lis­trik bagi mas­yarakat Indonesia termasuk Namlea sangat didambakan .

Proyek pembangunan PLT­MG 10 MW di Dusun Jiku Besar, Desa Sawa, Kabupaten Buru adalah satu rangkaian dari 15 pro­yek kelistrikan pendukung pembangunan program 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah pusat.

Hal ini karena PLTMG dianggap ramah lingkungan, dibandingkan dengan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel atau PLTD. PLTMG meng­gunakan bahan bakar gas, dimana hasil pembakarannya tidak  menimbulkan polusi udara.

Program PLTMG 10 MW Kabupaten Buru  dicanangkan pada 2016 silam. Tujuannya, untuk memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat di bumi Bupolo julukan Kabupaten Buru.

Hingga kini pembangunan infrastruktur PLTMG Namlea, baru sekitar 12 persen. Padahal, pembangunannya ditargetkan sudah harus tuntas pada 2019, dan beroperasi pada 2020. Hanya saja, target pemerintah dalam hal ini PT. PLN Persero Wilayah Maluku-Maluku Utara, sampai saat ini tak terpenuhi.

Kebutuhan listrik sangat didambakan masyarakat di kabupaten penghasil minyak kayu putih itu harus terhalang akibat ulah jaksa lantaran menduga Fery Tanaya bukan pemilik lahan.

“Kami akan temui pak Presiden mempertanyakan janji pempus pasok listrik di Buru tahun 2016 itu sampai sekarang tidak terealisasi. Dalam waktu dekat kami ke Jakarta,” kata eks Raja Lilialy, Sudirman Bessy Rabu (18/8).

PLTMG Namlea 10 MW sendiri dapat memenuhi kebutuhan pasokan listrik di seluruh Kabupaten Buru. Menurut Bessy, jika Kabupaten Buru nantinya dipasok listrik sesuai janji pempus, akan memberikan nilai plus terhadap kebutuhan listrik di daerah itu, termasuk membantu pengusaha perikanan yang memiliki cold storage untuk mengembangkan usaha mereka.

Belum lagi tambang emas Gunung Botak dan Gogorea di Kabupaten Buru, jika nanti beroperasi atau dikelola pemerintah tentu juga membutuhkan pasokan listrik yang tidak sedikit

Namun PLTMG Namlea yang juga masuk pembiayaan investasi dengan jaminan pemerintah sama halnya dengan proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU. PT. PLN (Persero) mendapat dana dari Lembaga Keuangan Bank Nasional melalui pinjaman kredit sindikasi senilai Rp7,91 triliun, pembangunannya belum kelar.

Aneh bin ajaib, belum sempat pembangunan pada 2016 lalu, Kejati Maluku

keburu melakukan pengusutan  dengan berbagai rupa tuduhan kepada Fery Tanaya.

Konspirasi tingkat tinggi antara Kejati Maluku dan pihak PBKP Perwakilan Maluku melalui salah satu oknum auditor yang akhirnya disebut-sebut negara dirugikan sebesar Rp.6 miliar lebih.

“Semua konspirasi itu akhirnya dipatahkan saat sidang praperadilan dan siding putusan bebas murni untuk Fery Tanaya pada 6 Agustus 2021 yang lalu. Hanya saja ulah jaksa rakyat Buru tidak menikmati listriksebagaimana dijanjikan pemerintah pusat,” ujar Bessy.

Sebelumnya tambah Bessy, pihaknya pernah menemui pemerintah pusat melalui Deputih I Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Febry Calvin Tetelepta di Jakarta.

Tapi untuk meyakinkan realisasi pembangunan pasokan aliran listrik sebagaimana yang dijanjikan pempus, tokoh-tokoh Buru ini akan ke Jakarta menemui Presiden, Joko Widodo dalam waktu dekat. (S-32)