NAMROLE, Siwalimanews – Kapolda Maluku, Irjen Pol. Baharudin Djafar dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Buru Selatan (Bursel) menegaskan, Polri maupun TNI serta semua unsur penyelenggara Pilkada baik KPU maupun Bawaslu harus netral dalam Pilkada tahun 2020.

“Bursel dalam waktu dekat ini akan melaksanakan Pilkada, salah satu syarat untuk kita dapat menghasilkan pemimpin yang baik adalah TNI, Polri, KPU dan Bawaslu mutlak harus netral. Saya ingin kita semua dapat menciptakan kondisi terbaik di Pilkada nanti,” kata Kapolda, saat melakukan tatap muka dan pengarahan kepada 156 anggota TNI/Polri yang berlangsung di Kompi Senapan D 731 Kabaresi Namrole, Sabtu (25/7).

Kapolda menekankan, jika ada anggota TNI/Polri yang salah dan tidak netral didalam Pilkada maka akan ditindak bahkan condong memihak ke salah satu kontestan di Pilkada nanti, pasti diproses oleh pihaknya.

“Kalau ada pak Kapolres ini yang anggota salah dalam bertindak, pasti saya tindak, pasti saya proses. Ingat cakap saya, ucapan saya, pasti saya proses. Bukan cuma anggotanya kapolresnya pun pasti saya proses,” tegasnya.

Kata dia, jika dalam perhelatan Pilkada nanti ada bawahannya yang berjalan diluar ketentuan dalam menjalankan tugas Pilkada, dirinya siap untuk di evaluasi.

“Tak hanya Kapolres, jika kedapatan anak buah saya ada yang tidak netral dalam melaksanakan tugas Pilkada, jangankan anak buah saya, saya siap untuk dievaluasi. Ganti saja Kapoldanya, jadi biar jelas jabatan saya, saya pertaruhkan demi netralitas,” tegasnya.

Kapolda berkeinginan supaya para penyelenggara, pengawas, TNI/Polri sebagai pengamanan dapat betul-betul menampilkan netralitas dalam menjalankan tugas nanti. Begitu juga dengan Gakumdu yang dibuat dan petugasnya yang  dipersiapkan untuk segera menyelesaikan masalah sejak awal karena semakin cepat ditangani semakin baik hasilnya.

“Saya ingin TNI dan Polri menjadi panutan di masyarakat, sehingga  apa yang diharapkan oleh bapak presiden dan para petinggi kita, Panglima dan Kapolri jelas disampaikan bahwa kita harus netral didalam setiap pesta demokrasi yang kita amankan,”ucapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Bursel, Syarif Mahulauw dalam penjelasnnya menyampaikan, segala tahapan telah dijalankan pihaknya dengan memperhatikan protap kesehatan Covid-19, baik dari proses pembentukan PPK, PPS  dan PPDP bahkan sudah melaksanakan berbagai Bimtek sampai tahapan Pencoklitan yang saat ini sedang berlangsung.

Ketua Bawaslu, Umar Alkatiri yang telah mempresentasikan kerja pengawasannya dalam program pengawasan yang hingga saat ini telah mengirimkan surat untuk Bupati, para Camat dan Kepala Desa di Kabupaten Bursel untuk tidak memanfaatkan semua bentuk bantuan sosial dari pemerintah untuk dijadikan bahan kampanye oleh peserta calon. (S-35)