SAUMLAKI, Siwalimanews – Komisi III DPRD Provinsi Maluku mengunjungi Kabupaten Tanimbar guna memastikan pemulihan beberapa bangunan dan ruas jalan pasca gempa yang melanda kabupaten bertajuk Duan Lolat itu.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku, Saodah Tethool kepada wartawan di Saumlaki, Senin (20/2) mengaku, kedatangan komisi III ke Tanimbar ini, untuk menjawab hasil rapat kemarin bersama Komisi V DPR RI dan Pemkab Tanimbar di Ambon beberapa waktu lalu.

“Kehadiran komisi III guna melakukan tugas pengawasan di daerah Tanimbar yang pertama soal bencana kemarin yang sempat melanda Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya. Dari dua kabupaten ini kami agendakan untuk ke KKT, persoalannya, banyak infrastruktur yang yang terkena bencana, yaitu Kantor Bupati ada juga persekolahan dan puskesmas sehingga per hari ini pelayanan di lakukan diluar gedung dan hal itu menjadi perhatian khusus kami di Komisi III DPRD Maluku, ungkap Tethool.

Menurutnya, ada titipan-titipan yang di dorong oleh Pemkab Tanimbar maupun DPRD Provinsi Maluku khususnya Komisi III agar semua ini menjadi perhatian, ada beberapa infrastruktur yang dibangun oleh Balai Jalan maupun balai perumahan.

Pasalya, dari Balai Jalan kurang lebih ada Rp32 miliar yaitu pemeliharaan jalan dan pemantapan jalan serta ada kawasan permukiman yang diperbaiki. Alokasi anggaran yang dikerjakan pada tahun 2022 hanya ada di jalan poros dan Larat sesuai dengan data dan dokumen yang diberikan, yaitu ada beberapa rumah yang ada di Desa Latdalam dan ruas jalan poros yang perlu diperbaiki menjadi fokus dari Komisi III.

“Selain kantor bupati dan sekolah, kami juga berkunjung ke beberapa lokasi semisal lapangan mandwriak yang menjadi lokus MTQ ke – 29 serta masjid utama di Saumlaki yang telah di rehab dengan baik,” ungkap Tethool.

Komisi III berharap, lokasi MTQ itu harus diserahkan ke kabupaten agar lebih fokus dalam rangka pemeliharaan. Pasalnya, semua infrastruktur yang kena bencana akan dibangun dan menjadi perhatian.

Untuk anggarannya, komisi akan menyiasatinya sekaligus di dorong ke pemerintah pusat, karena anggaran provinsi maupun kabupaten juga terbatas, maka semuanya diharapkan ke pemerintah pusat untuk bisa membangun apa yang menjadi kebutuhan masyarakat KKT.

“Kita belum tahu dengan perencanaan sesuai kebutuhan anggaran itu mungkin diatas Rp10 milia hingga Rp20 miliar bisa kami berikan,” tandas Tethool.(S-26)