AMBON, Siwalimanews – Ratusan pemuda-pemudi yang terhimpun dalam perse­kutuan empat gandong Negeri Booi, Aboru, Kariu, Hualoi (BAKH), melakukan aksi da-mai, Rabu (9/2), di Kantor Gu-bernur Maluku, Polda Maluku dan DPRD Maluku.

Massa BAKH mengawali aksinya di Kantor Gubernur Maluku, sekitar Pukul 11.00 WIT, dikoordinir oleh Kamarudin Tubaka.

Di depan Kantor Gubernur, massa yang menggunakan kain berang di kepala serta kain putih yang meling­kari kerumunan peserta aksi, mereka menyatakan pernyataan menolak wacana yang sengaja dikembangkan oleh sekelompok orang kalau warga Kariu yang mengungsi di Negeri Aboru untuk direlokasi.

“Kami persekutuan gandong menolak pengungsi Kariu direlokasi ke Aboru. Negara harus menjamin keamanan dan kehidupan yang layak bagi warganya,” tukas Tubaka dalam orasinya.

“Tubaka juga meminta pemerintah segera membangun rumah warga yang terbakar, agar dapat segera ditempati.

Baca Juga: Petani Namlea Terima Bibit Apel

Selain tuntutan aksi, Tubaka juga menyayangkan sikap Gubernur Maluku, Murad Ismail yang seakan tidak peka terhadap konflik kemanusiaan yang terjadi.

Hal itu disampaikan, lantaran sejak konflik terjadi hingga sekarang, belum sekalipun gubernur turun ke lokasi konflik, maupun ke lokasi pengungsian warga.

Karenanya Tubaka berjanji akan melakukan konsolidasi penuh dengan warga empat negeri gandong, untuk memboikot Murad Ismail di bila maju di kontestasi Pemilu 2024.

“Bapak Murad kaluar lia katong jua. Banggun katong pung rumah yang dibakar oleh perusuh, pembakaran negeri Kariu mutlak konflik kemanusiaan, kalau gubernur tidak keluar, Saya akan konsolidasi empat negeri tahun 2024 tolak namanya Murad Ismail, karena bapak dipilih rakyat, sudah saatnya bapak keluar dan dengar aspirasi kami,” katanya.

Kurang lebih satu jam berorasi, Gubernur Maluku tidak kulihatan. Massa yang menolak bertemu perwakilan akhirnya meninggalkan Kantor Gubernur dan menuju Polda Maluku.

Mereka berjanji akan kembali lagi dengan massa yang lebih besar. “Kami hadir hari ini untuk aksi damai. Oke gubernur tidak bertemu kita hari ini dengan alasan tidak berada di tempat, tapi ingat kami akan kembali dan kalau Gubernur tidak punya waktu juga, maka kita akan duduki kantor ini,” janji dia.

Demo di Polda

Aksi damai yang dipimpin Tubaka, selaku warga asli Negeri Hualoi dilanjutkan ke Markas Polda Maluku.

Di Polda Maluku massa menuntut keadilan, mereka mengatakan insiden yang terjadi di Kariu adalah penyerangan yang terstruktur terorganisir dan masif.

“Saya (warga) Hualoi, kita suarakan ini supaya tidak ada politisir ke SARA, di sini kita menuntut keadilan. Siapa yang membuat kesalahan silahkan tindak, yang jadi pertanyaan, saat kita laporkan soal kejadian ke polsek, kami diabaikan. Apakah kita ini bukan asli Maluku,” tanya dia.

Tubaka menyayangkan sikap Kapolda Maluku, Irjen Lotharia Latif yang menyampaikan statement bahwa tidak ada gereja yang terbakar, padahal faktanya ada dua gedung gereja yang dibakar.

Di medsos sampat Kapolda menyatakan tidak ada gereja yang dibakar. Di sini saya mau bilang ada gereja yang dibakar yaitu Gereja Sidang Jemaat Allah, serta Gereja Ebhenezer yang lama dan itu nyata bukan hoax,” tegasnya.

Tubaka kemudian meminta, Polda Maluku menyikapi hal yang terjadi dengan serius, dengan membangun pos-pos permanen di disetiap perbatasan Negeri Kariu, serta menanangkap pelaku pembakaran yang menggunakan senpi dalam konflik tersebut.

“Bikin pos permanen di setiap tapal batas di Kariu supaya kamtibmas yang menurut bapak-bapak kalau damai itu indah bisa terpenuhi.  lalu tangkap masyarakat yang menggunakan senpi termasuk yang membakar rumah warga, begitu enak mereka posting di medsos seakan-akan kita sendiri di balik konflik ini, Polda harus bersikap,” tegasnya.

Sama seperti di Kantor Gubernur, massa aksi yang hendak menemui Kapolda juga gagal. Polda Maluku kemudian mengutus Kabid Humas, Kombes Roem Ohoirat untuk menemui para pendemo, namun massa menolak berdialog kalau bukan dengan Kapolda. Akhirnya dengan tertib mereka meninggalkan Mapolda Maluku, menuju DPRD Maluku.

9 Tuntutan

Massa BAKH melanjutkan aksi damai ke Kantor DPRD Provinsi Maluku.

Mereka bersama melakukan longmarch dari Polda Maluku sekitar pukul 12.53 WIT dan tiba di Kantor DPRD Provinsi Maluku pukul 13.48.

Di Baileo Rakyat, Karang Panjang, Tubaka meminta para pendemo untuk masuk di dalam kain putih.

“Katong datang ke sini karena persekutuan gandong, penyerangan dan pembakaran negeri Kariu adalah tindakan kejahatan yang ditidak bisa dibenarkan dalam dalil hukum, agama, maupun asas kemanusiaan. Dan ini pelanggaran HAM,” tegasnya saat berorasi.

Tubaka mengungkapkan, jika mereka tidak dapat menemui Gubernur Maluku, Wakil Gubernur begitu juga Kapolda Maluku serta Wakapolda, maka di DPRD Maluku mereka berharap bisa bertemu dengan pimpinan dewan bisa menerima aspirasi empat negeri gandong.

“Mereka semua tidak bisa bertemu dengan kami mestinya mereka ketemu dengan kita karena kita tidak rusuh. Kalau Ketua DPRD juga menghilang maka mosi tidak percaya terhadap negara,” tegasnya.

Karenanya mereka berharap Ketua DPRD dapat mendengar aspirasi yang disampaikan di rumah rakyat ini.

Setelah berorasi kurang lebih 25 menit, akhirnya Ketua DPRD Provinsi Maluku, Lucky Wattimury menemui para demonstran dan mendengarkan semua aspirasi yang disampaikan.

Didepan Ketua DPRD, koordinator dan penanggungjawab BAKH, Leo Leatomo membacakan sembilan butir tuntutan yaitu pertama, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk secepatnya memulangkan masyarakat Negeri Kariu ke negerinya dalam waktu yang secepatnya, paling lambat bulan Maret.

Kedua, sesegera mungkin Pemerintah Provinsi Maluku merealisasikan dana anggaran pembangunan rumah warga Negeri Adat Kariu. Tiga, mendesak Kapolda Maluku dan Pangdam Pattimurra untuk mendirikan pos keamanan secara permanen diperbatasan Negeri Kariu-Pelau,  Kariu-Dusun Ori, sesuai dengan statemen mereka.

Empat, mendesak Pemerintah Provinsi Maluku dan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk secepatnya membangun rumah masyarakat Negeri Adat Kariu yang terbakar, saat penyerangan oleh masyarakat Pelau/Ori pada 26 Januari 2022 lalu.

Lima, mendesak Kapolda Maluku untuk menangkap oknum pembacokan terhadap warga Negeri Kariu yang terjadi pada Selasa, 25 Januari 2022 oleh warga Dusun Ori.

Enam, mendesak Kapolda Maluku segera menangkap pelaku penyerangan dan pembakaran rumah warga dan dua Rumah Ibadah  diantaranya Gereja Sidang Jemaat Allah dan Gereja GPM Lama warga Kariu.

Tujuh, mendesak Kapolda Maluku untuk mengevaluasi Kapolsek Pulau Haruku, Kanit Intel Polsek Haruku dan Bhabinkamtimbas yang diduga terlibat pada insiden penyerangan Negeri adat Kariu.

Delapan, mendesak aparatur negara dalam hal ini adalah TNI/Polri untuk segera melakukan pemeriksaan dan penggeledahan warga Pelau dan Warga Ori, terkait dalam hal penggunaan senjata api berupa senjata mesin (organik) dan segera menangkap oknum-oknum yang dengan sengaja menggunakan senjata api tanpa izin.

Sembilan, jika tuntutan kami tidak diindahkan, maka kami akan kembali dengan masa yang cukup besar dengan mungkin saja aksi yang tidak terkendali.

Berjanji

Ketua DPRD Maluku, Lucky Wattimury menanggapi tuntutan para pendemo berjanji, akan mengundang instansi terkait membicarakan yang berkepentingan untuk membangun rumah dari warga Kariuw yang terbakar.

Selain itu, Komisi I DPRD Maluku sudah bertemu dengan Kapolda dan Pangdam membicarakan pos permanen guna pengamanan Kariu.

“Soal pemulangan kembali warga Kariu ke negeri Kariu, pendirian pos dan pembangunan rumah untuk masyarakat Kariu dan DPRD provinsi besok nanti akan mengundang instasi yang berkepentingan membicarakan terkait membangun rumah dari warga Kariu yang terbakar,” katanya.

Ditegaskan, dirinya sudah berkoordinasi dengan Kapolda agar warga Kariu yang ada di Negeri Aboru untuk kembali ke Kariu.

“Saya koordinasi dengan Kapolda untuk orang Kariu yang ada di Aboru untuk kembali ke Kariu itu sudah kita Koordinasi dan sementara mengambil langkah,” ujarnya.

Wattimury berharap, warga Kariu dalam waktu dekat bisa kembali ke negerinya, “Yakinlah masyarakat Kariu tidak sendirian, karena DPRD ada bersama dengan Negeri Kariu,” ujarnya.

Wattimury berjanji, dalam waktu dekat akan turun melihat kondisi disana untuk mengambil langkah-langkah penanganan.

Demonstrasi diakhiri dengan doa bersama dipimpin Ketua DPRD Maluku Lucky Wattimury. (S-10/S-21)