AMBON, Siwalimanews  – Sebanyak tiga kabu­paten di Maluku Malu­ku mengusulkan sejum­lah program strategis pembangunan daerah ke pemerintah pusat.

Usulan disampaikan dalam rapat konsultasi regional wilayah Malu­ku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat  dalam rangka Penyusunan Ren­cana Pembangunan Jang­ka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Ju­mat (13/9) di Hotel Santika Ambon.

Kepala Bappeda Buru, Najib Hentihu, mengusulkan pembangu­nan lanjutan jalan Namrole-Leksula dengan panjang 53,8 km, jalan Mako-Kayeli sepanjang 30,23 km, infrastruktur jembatan sebanyak 117 unit, pengembangan dermaga Nam­lea yang saat ini panjangnya hanya 183 meter dengan bobot maksimal kapal 14.000 GT.

Kemudian Bandara Namniwel. Saat ini panjang landasan pacu 1.600 meter dengan luas 160 hektar. Ke­depan direncanakan akan diperpan­jang menjadi 2.200 meter, sehingga bisa didarati pesawat boeing, dan rehabilitasi rumah tidak layak huni sebanyak 3.876 unit.

“Kami sangat berharap usulan dari program strategis Pemkab Buru dapat dipertimbangkan dan dimasu­kan dalam RPJMN,” kata Hentihu.

Sementara Sekretaris Bappeda Aru, Wiliem Gainaugasiray meng­usulkan naiknya status jalan kabu­paten ke jalan nasional di sejumlah titik, yaitu jalan Kobamar-Wokam sepanjang 52 km, jalan Lamerang-Tuguwatu 27 km, dan jalan Tugu­watu-Selobata-Bata sepanjang  42 km.

Kemudian perluasan Bandara Rar Gwamar Dobo, perpanjangan der­maga pelabuhan Dobo dan perlu­asan reklamasi pelabuhan.

Selain itu, juga diusulkan pemba­ngunan sistem penyediaan air minum di lima kecamatan yakni Kecamatan Sir-Sir, Aru Utara Timur Batuley, Aru Utara, Aru Tengah Timur dan Kecamatan Selatan Timur.

“Kami memang sangat kesulitan air bersih, karena di lima kecamatan tersebut daerah batu kapur, sehi­ngga kita usulkan untuk pemba­ngunan embung guna mendapatkan air bersih,” kata Wiliem.

Dari sisi pembambangunan infor­masi dan komunikasi, kata dia, dibutuhkan pembangunan jaringan komunikasi 4G di kecamatan dan desa serta pembangunan jaringan internet di Kota Dobo serta di sekolah dan puskesmas.

“Kami harap perencaan yang sudah kita usulkan ini dapat diterima dan dimasukan dalam RPJMN,” ujar Wiliem.

Sedangkan Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah, Rakib Sahubawa dalam paparannya meng­usulkan pengembangan pariwisata di Pulau Banda dan penambahan panjang Bandara Banda.

Merespons usulan ketiga kabu­paten, Direktur Transportasi Kemen­terian PPN/Bappenas, Ikhwan Hakim mengatakan, pembangunan infra­struktur jalan dan jembatan serta pelabuhan laut akan menjadi per­hatian pemerintah pusat.

“Jadi kita akan berkoordinasi dengan kementerian lembaga untuk mengakomodir usulan dari Peme­rintah Provinsi Maluku. Ini akan menjadi perhatian pemerintah pusat,” kata Hakim.

Deputi Bidang Sarana dan Pra­sarana Kementerian PPN/Bappenas, Kennedy menambahkan, untuk pengembangan pelabuhan laut khususnya tol laut bersubsidi men­jadi perhatian.

“Kenapa karena kalau tol laut ini berjalan baik maka disparitas harga kebutuhan dipastikan akan turun atau paling tidak sama dengan masyarakat di daerah barat,” jelas Kennedy.

Ia berjanji akan menindaklanjuti semua usulan yang disampaikan.

“Saya janji akan kita tindak lanjuti semua keinginan dari pemerintah provinsi setelah kita kembali nanti dan akan dibicarakan juga dengan kementerian dan lembaga terkait,” tandasnya.

Program Prioritas ke Maluku

Sebelumnya Menteri  PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro dalam paparannya, Kamis (12/9), menyampaikan pemerintah pusat telah menyiapkan sejumlah program prioritas untuk Maluku.

Program-program tersebut yaitu, pembangunan jalan trans Maluku di Pulau Seram, pengembangan program tol laut bersubsidi melalui penyediaan rute tol laut bersubsidi, pembangunan pelabuhan pendu­kung konektivitas tol laut di Ambon, Dobo, Moa, Saumlaki, Batu Goyang, dan Gorom.

Kemudian mendukung pengem­ba­ngan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pengembangan Bandara Gorom, yang merupakan bagian dari 25 bandara baru di tahun 2020-2024, pengembangan jalan trans lingkar pulau Saumlaki untuk konektivitas pulau terluar dan ter­tinggal, pembangunan BTS/lastmile untuk menuntaskan 211 desa blank spot di Maluku.

Selanjutnya, PLTG/MG/GU di Ambon, pembangunan bendungan Waeapo untuk penyediaan air baku dan pembangkit listrik, pembangu­nan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kabupaten Maluku Tengah, dan tempat pembuangan akhir di Ambon, dan Kabupaten Buru. “Semuanya ini masuk da­lam highlight program prioritas infrastruktur di wilayah Maluku,” kata Bambang. (S-39)