AMBON, Siwalimanews –  Anggota DPRD Provinsi Maluku dapil Kabupaten Maluku Tenggara, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru Saodah Tethool mengatakan, hingga saat ini infrastruktur pada dua kabupaten tersebut masih sangat memprihatinkan.

Keprihatinan terhadap kondisi infrastruktur di dua daerah tersebut, ditemukan Saodah saat melakukan kunjungan reses di beberapa lokasi yang berada di Kabupaten Malra dan Kota Tual beberapa waktu lalu.

“Saya baru saja selesai melakukan reses dan memang kondisi infrastruktur di Kabupaten Malra dan Kota Tual masih sangat memprihatinkan dan butuh penanganan serius dari pemerintah,” ucap Saodah kepada wartawan di Baileo Rakyat Karang Panjang, Senin (15/5).

Kondisi kerusakan pada beberapa infrastruktur jalan di Kabupaten Malra dan Kota Tual telah dikeluhkan masyarakat sejak beberapa tahun lalu, tetapi belum ada respon dari Pemerintah Provinsi Maluku maupun pemerintah pusat.

Untuk ruas jalan Kei Besar Selatan memang telah dikerjakan, tetapi untuk ruas jalan Kei Besar Utara Timur masih sangat memprihatinkan, dan membutuhkan uluran tangan pemerintah. Kondisi yang sama juga terjadi untuk akses jalan di Pulau Tayando Tam dan Pulau-Pulau Kur Kota Tual, dimana hingga saat ini masyarakat setempat mengeluh karena tidak ada sentuhan pembangunan dari pemprov.

Baca Juga: Lartutul: Baru 5 Parpol Daftar

Selain masalah infrastruktur jalan, persoalan ketersediaan air bersih dan talud penahan ombak di kedua daerah ini pun menjadi keprihatinan bersama yang harus mendapatkan intervensi, sebab bila tidak akan berdampak pada abrasi pada TPU di sejumlah Ohoi (Desa-red) di Kabupaten Malra dan Kota Tual.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku ini pun memastikan. pasca agenda reses selesai pihaknya akan memanggil Dinas PUPR Maluku maupun pihak Balai Jalan untuk membicarakan persoalan ini agar segera disikapi.

“Nanti setelah reses kita akan panggil mitra terkait untuk membicarakan semua persoalan ini agar keluhan masyarakat setempat dapat diakomodir dan menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Maluku dan pusat, termasuk persolaan rumah layak huni dan program pemberdayaan bagi masyarakat Malra,” janji Saodah.(S-20)