MASOHI, Siwalimanews – Guna menangani konflik antar wilayah, Pemkab Maluku Tengah menggandeng Soegijapranata Catholic University (SCU), Sema­rang

Pencegahan konflik antar wilayah akan dilakukan dengan pendekatan budaya dan kearifan lokal yang digagas pemerintah sebagai salah satu bentuk pengabdian yang dilakukan oleh SCU ke daerah Timur Indonesia.

“Jadi pembangunan di Malteng harus didorong untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu setiap potensi konflik yang ada harus segera mungkin ditangani,” kata Ketua LPM SCU Trihoni Nalesti Dewi dalam forum diskusi terarah di salah satu hotel di Ambon, Selasa, (10/10)

Ia mengaku Pemkab Malteng mengelola 49 pulau. Luasnya rentang kendali dan kendala koneksi intra antar-pulau dapat menghambat penanganan konflik.

Langkah itu menurutnya harus dilakukan dengan penguatan desa sebagai sub-sistem pemerintahan ter­kecil yang sangat dekat dengan ma­syarakat dalam pencegahan konflik.

“Sebaiknya dilakukan secara maksimal,” ujar Dewi.

Regulasi sebagai pedoman aturan tindakan penanganan konflik di tingkat desa juga perlu diperjelas.

Program penanganan konflik berbasis desa ini bertujuan untuk membantu pemda mengatasi potensi konflik terutama karena kendala jangkauan geografis.

Tidak hanya itu pengalaman negara-negara lain, sambungnya membuktikan sistem peringatan dan tanggap dini akurasinya mencapai 80% dalam pencegahan konflik.

Dengan program yang dijalankan ini, maka kebijakan dalam pengem­bangan sistem peringatan dan tanggap dini dengan menekankan basis kelembagaan desa dengan menggunakan teknologi informasi dibuat pihaknya, nanti akan dibahas bersama pemda dengan mendengar­kan aspirasi masyarakat di tingkat desa, negeri dan kelurahan.

“Basis desa menjadi pilihan, karena desa yang merupakan kesatuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan menyimpan potensi damai dengan membangun harmoni memanfaatkan komunikasi dan relasi kemasyarakatan melalui kearifan lokal sebagai modal utama,” tandasnya.

Lanjutnya tradisi kultural masya­rakat yang berbasis sistem keke­luar­gaan, kekerabatan menjadi pilar hubu­ngan persaudaraan ‘pela gandong’.

Konflik Maluku mengajarkan bahwa pendekatan keamanan tidak cukup, maka perlu pendekatan kultural dengan penguatan desa.

“Program ini juga akan mengem­bangkan sistem peringatan dini dengan memanfaatkan teknologi informasi dan media sosial yang memungkinkan kecepatan dalam pengumpulan dan berbagi informasi,” tandasnya.

Terpisah Penjabat Bupati Malteng, Rakib Sahubawa menyampaikan apresiasi atas upaya yang sedang digagas bersama itu.

“Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pihak Unika atas terselenggaranya kegiatan yang besar manfaatnya bagi daerah Malteng ini,” katanya.

Ia mengaku perlu peningkatan peran pemerintah negeri, perangkat adat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam upaya pencegahan konflik. “Peranan latupati juga perlu ditingkatkan dengan cara melakukan pertemuan rutin dalam upaya melakukan pencegahan konflik, agar deteksi dini dan lapor dini dapat terus dilakukan,” harapnya.

Hadir dalam kegiatan itu, pimpi­nan OPD, perwakilan Dandim 1502, para camat, kepala pemerintahan negeri dan ketua saniri. (S-17)