CLOSE AD

Pemprov Diminta DPRD Jamin Iklim Investasi

AMBON, Siwalimanews – Pemprov Maluku diminta men­jamin iklim investasi yang baik dan kondusif untuk mening­kat­kan minat investor berinvestasi di daerah ini.

Salah satu upaya penciptaan lapangan kerja adalah dengan membuka kran investasi seba­nyak-banyaknya. Namun Pemprov harus menjamin iklim investasi bisa berjalan dengan baik.

“Kami mendorong agar salah satu upaya penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat Maluku dengan mem­buka kran investasi sebanyak-banyaknya terutama investasi dibidang kelau­tan dan parawisata,” kata Wakil Ketua DPRD Maluku, Aziz Sangkala kepada Siwalima, Sabtu (29/2).

Sangkala mengakui, pemprov sudah meletakan dasar-dasarnya lewat RPJMD yang sudah dibahas bersama dengan DPRD.

“Dewan juga mendukung upaya mendorong percepatan pariwi­sata dengan akan ditetapkannya rencana induk pembangunan parawisata daerah ke dalam sebuah peraturan daerah,” ujarnya.

Namun menurut Sangkala, harus ada langkah konkrit dari pemprov, yaitu berani memberikan intensif yang menarik bagi investor.

“Kita memang harus berani keluar dan menawarkan kepada para investor dan memberikan kepada investor insentif  yang menarik agar menjadi satu dasar pertimbangan bagi mereka kenapa harus  berinvestasi di Maluku,” tandas politisi PKS ini.

Sangkala mengatakan, Maluku tidak bisa mengklaim saja, misal­nya dibidang perikanan  punya ikan berlimpah, tapi apakah iklim inves­tasi di Maluku mudah bagi  investor atau tidak. “Jangan sampai  iklim berinves­tasi di Maluku bagi mereka terasa berbelit-belit, dari sisi perizinan misalnya selalu disoroti oleh  pe­merintah pusat dan peng­usaha,” ungkapnya.

Salah satu masalah klasik yang se­ring menghambat investasi ada­lah lahan. Hal ini, kata Sangkala ha­rus menjadi perhatian serius pem­prov.  “Masalah tanah di Maluku meru­pakan masalah yang serius yang harus segera dicarikan terobosan oleh pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain itu, pemprov juga perlu fokus untuk meningkatan pemba­ngunan infrastruktur, misalnya pe­labuhan, bandara, jalan keterse­diaan listrik yang memadai guna menunjang investasi. “Kami berharap gubernur dan jajarannya untuk membicarakan hal ini dengan serius,” tandas Sangkala.

Ia juga berharap, kunjungan gu­bernur ke Taiwan akan membuah­kan hasil bagi invetasi dibidang perikanan. “Mudah-mudahan lang­kah itu bisa segera berbuah hasil sehingga investor itu juga bisa datang ke Maluku,” ujarnya.

Nilai Investasi Rendah

Seperti diberitakan, Gubernur Maluku, Murad Ismail mengaku, Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki nilai inves­tasi paling rendah, dibandingkan 33 provinsi lainnya di Indonesia.

Perkembangan realisasi inves­tasi di Maluku tahun 2019 sebanyak 39 proyek dengan nilai investasi sebesar Rp 778.340.100.000.

Kata gubernur, nilai ini terdiri dari investasi penanaman modal (PMA) sebesar Rp.495.174.100.  000 untuk 16 proyek, dan inves­tasi permasalahan penanaman modal PMDN sebesar Rp.283. 166.000. 000 untuk 23 proyek.

“Ini merupakan paradoks dima­na potensi daerah cukup besar pada sektor perikanan, perkebu­nan, parawisata, pertambangan dan sektor lainnya, namun disisi lain rendahnya minat investor untuk berinvestasi menjadikan minim­nya investasi di Maluku,” kata gu­bernur  dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Maluku, Kasrul Selang, ketika membuka forum OPD Dinas Penanaman Modal PTSP Maluku, Kamis (27/2).

Menurutnya, nilai realisasi inves­tasi Maluku menduduki po­sisi terak­hir dari 34 provinsi atau dibawah target yang telah dite­tapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebe­sar Rp 7.61 Triliun.

“Jadi dalam rangka mening­katkan penanaman modal kede­pan, perlu beberapa kebijakan strategis yang diarahkan pada menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah, melalui penyediaan insen­tif, menghapus pungutan serta memberikan pelayanan one stop service,” katanya.

Gubernur juga meminta, agar percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi di daerah, serta meningkatkan profesional SDM aparatur pemerintah dibidang pelayanan perijinan, meningkatkan sistim pelayanan perijinan secara sistim online digital didaerah.

Kedepan, katanya, untuk menjem­put masuknya investasi di Maluku, diharapkan kesiapan aparatur profe­sional ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota dibidang pelayanan penanaman modal, disertai dengan strategi promosi yang tepat dengan kemampuan melahirkan image building yang positif yakni pemberian citra daerah yang lebih baik bagi seluruh pelaku usaha.

“Target investasi di Maluku tahun 2020 mencapai Rp 5.16 triliun. Kalau ini berjalan maka pertumbuhan ekonomi dan penurunan angka kemiskinan dan penyerapan ternaga kerja di Maluku bisa tercapai sejalan dengan visi dan misi gubernur,” ujarnya.(Mg-4)

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *