AMBON, Siwalimanews – Penyidik Komisi Pemberan­tasan Korupsi memperpanjang masa penahanan mantan Bu­pati Buru Selatan, Tagop Su­dar­sono Soulissa.

Selain Tagop, lembaga anti rasuah itu juga melakukan hal yang sama kepada dua tersangka lain, yaitu Johny Rynhard Kasman dan Direktur  PT Vidi Citra Kencana Ivana Kwelju.

Penahanan dilakukan selama 30 hari kedepan, berdasarkan penetapan penahanan dari Peng­adilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Hal itu diungkapkan, Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam rilis kepada Siwalima, Senin (25/4).

“Tim Penyidik memperpanjang masa penahanan tersangka TSS dkk berdasarkan penetapan penahanan dari Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat untuk 30 hari kedepan, sampai dengan tanggal 25 Mei 2022,” ujar Fikri.

Perpanjang penahanan mantan Bupati dua periode ini dalam perkara, dugaan Tindak Pidana Korupsi pe­meriksaam hadia atau janji terkait proyek pekerjaan infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan Tahun 2011-2016.

Baca Juga: Lagi, KPK Periksa Marketing Menara Jakarta

Fikri menyebutkan, tersangka Tagop Sudarsono Soulissa (TSS) di­tahan di Rutan Polres Jakarta Timur, sedangkan tersangka lainnya di Rutan Polres Jakarta Pusat.

Garap Sekda

Selain memperpanjang penahanan, lanjut Fikri, tim penyidik KPK juga memeriksa sejumlah aparatur sipil negara dan dua pengusaha, Senin (25/4).

Mereka yang diperiksa yaitu, Sekda Bursel, Iskandar Walla, Kabid Bina Marga Dinas PU, Joseph AM Hungan, Kepala Bagian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Umar Rada, Samsul Bahri Sampulawa Pe­gawai Dinas Kawasan Permukiman dan Perumahan. Berikutnya, Ilyas Akbar Wael, Pegawai PNS Dinas PU, serta Yudin Ohoibor, Kepala  Seksi Perencanaan Prasarana Jalan Dinas Bidang Bina Marga, Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan periode Januari 2019 sampai De­sember 2020.

KPK juga memeriksa beberapa pengusaha yaitu, Liem Sin Tiong dan Sandra Loppies.

Menurut Fikri, pemeriksaan dipu­satkan di Kantor Mako Sat Brimob­da Polda Maluku. Jalan Jenderal Sudirman, Tantui Ambon.

Pemeriksaan terhadap sekda dan sejumlah ASN ini, lanjut Fikri, sebagai saksi dalam perkara ter­sangka Tagop Sudarsono Soulissa dalam perkara Tindak Pidana Ko­rupsi  terkait proyek pembangunann Jalan Dalam Kota Namrole tahun 2015 di Pemerintahan Kabupaten Buru Selatan di Mako Brimob Tantui Ambon.

Walau begitu, Fikri enggan ber­komentar lebih jauh soal peme­riksaan, dengan alasan, tim penyidik KPK masih intens memeriksa saksi-saksi.

Untuk diketahui, Pemeriksaan terhadap sekda bukan baru pertama kali, tim penyidik KPK sebelumnya pada Kamis, 10 Maret 2022 lalu juga memeriksa Sekda Bursel.

Pemeriksaan dipusatkan di  Mako Sat Brimobda Polda Maluku. Jalan Jenderal Sudirman, Tantui Ambon.

Selain sekda, tim penyidik KPK juga saat itu memeriksa Wakil Bu­pati Bursel, Gerson Elizer Selsily serta sejumlah ASN di lingkup Pemkab Bursel.

Hasil Pengecekan

Sementara itu, dari hasil penge­cekan di Bursel, ternyata Sekda Kabupaten Bursel sudah beberapa hari tidak berada di Bursel dan kemungkinan telah berada di Ambon untuk menjalani pemeriksaan.

“Pak Sekda sementara berada diluar daerah, Beliau berangkat dari minggu kemarin, tapi saya tidak tahu persis hari apa,” kata sumber ter­percaya di Kantor Bupati Bursel.

Tak hanya Sekda, Joseph AM Hu­ngan pun telah berangkat ke Ambon untuk menjalani proses peme­riksaan.

“Pak Jef yang saya tahu telah berangkat kemarin. Kalau yang lain (Ilyas Akbar Wael), saya tidak tahu,” ucap sumber di Dinas PUPR Ka­bupaten Bursel.

Sedangkan untuk Yudin Ohoibor, lanjut sumber ini sudah dimutasi ke Bagian UKPBJ Kabupaten Bursel.

Sementara itu, untuk Umar Rada yang kini menjabat sebagai Sekre­taris Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Bursel diketahui sementara sakit.

“Pak Umar sekarang di Dinas Perpustakaan, tapi beliau masih sakit. Beberapa hari kemarin sedang berangkat untuk pengobatan, tapi sekarang di Namrole atau Namlea, karena istrinya di Namlea, saya tidak tahu persis,” ucap sumber di Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Bursel.

Sedangkan Samsul Bahri Sampu­lawa yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Tata Kota Kabupaten Bursel diketahui telah ke Ambon melalui jalur Namlea sejak hari Sabtu.

“Sul sementara di Ambon, dia sedang diperiksa oleh KPK,” ujar sumber di Dinas Tata Kota Kabu­paten Bursel.

Untuk diketahui, Dalam konstruksi perkara ini disebutkan, KPK men­duga, pada tahun 2015 lalu, Peme­rintah Kabupaten Buru Selatan  mengumumkan paket proyek infra­struktur pada Dinas Pekerjaan Umum dengan sumber anggaran dari DAK tahun 2015.

Satu diantaranya pembangunan jalan dalam Kota Namrole tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3 miliar.

Tagop selaku Bupati Buru Selatan  perioe 2011-2016 diduga secara sepihak memerintahkan pejabat Dinas PU untuk langsung mene­tapkan PT Vidi Citra Kencana milik tersangka Ivana Kwelju sebagai pemenang proyek, walaupun proses pengadaan belum dilaksanakan.

Selanjutnya, sekitar bulan Februari 2015 sebelum lelang dilaksanakan, tersangka Ivana diduga mengi­rimkan uang Rp 200 juta sebagai tanda jadi untuk tersangka Tagop melalui rekening bank milik ter­sangka Johny Kasman yang adalah orang kepercayaan tersangka Tagop dengan menuliskan keterangan pada slip pengiriman ‘DAK tambahan APBNP Bursel.““Kemudian, sekitar bulan Agustus 2015, dilaksanakan proses lelang sebagai formalitas dan menyatakan PT VCK sebagai pe­menang lelang.

Selanjutnya, pada bulan yang sama, Ivana langsung mengajukan surat permohonan pembayaran uang muka sebesar 20% dari nilai kontrak sekitar Rp 600 juta dan seketika itu juga dipenuhi oleh PPK sebagaimana perintah awal Tagop.

Berikutnya, pada Desember 2015, sehari setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir, Ivana diduga kembali mentransfer uang sejumlah Rp 200 juta dengan keterangan pada slip pengiriman untuk tambahan” ke rekening bank Johny Kasman.

Hingga waktu pelaksanaan kontrak berakhir, proyek pekerjaan pemba­ngunan jalan dalam Kota Namrole tahun 2015 belum sepenuhnya tuntas. Adapun uang yang ditrans­fer oleh Ivana melalui Johny Kas­man diduga selanjutnya digunakan untuk berbagai keperluan Tagop.

Ditahan

Mantan Bupati Buru Selatan, Tagop Sudarsono Soulissa dan Johny Rynhard Kasman ditahan KPK dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji, gratifikasi dan TPPU, terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Buru Selatan sejak tahun 2011-2016.

Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan pe­nyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, dengan mengumumkan Tagop Su­darsono Soulisa sebagai tersangka.

Selain Tagop, KPK juga mene­tapkan, Johny Rynhard Kasman dan Ivana Kwelju yang juga pihak swasta.

Dalam konstruksi perkara KPK menyebutkan, tersangka Tagop yang menjabat selaku Bupati Kabu­paten Buru Selatan periode 2011-2021, diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas PUPR Kabupaten Buru Selatan.

Cara yang dilakukan bupati dua periode itu yaitu, dengan mengun­dang secara khusus Kepala Dinas dan Kabid Bina Marga untuk me­ngetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek.

Atas informasi tersebut, Tagop kemudian merekomendasi dan menentukan secara sepihak, pihak rekanan mana saja yang bisa di­menangkan untuk mengerjakan proyek. Baik yang melalui proses lelang maupun penunjukkan lang­sung.

Dari penentuan para rekanan ini, diduga Tagop meminta sejumlah uang dalam bentuk fee dengan nilai 7 % sampai dengan 10 % dari nilai kontrak pekerjaan.

Khusus untuk proyek yang sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus, lanjut KPK. ditentukan besaran fee masih diantara 7% sampai dengan 10 % ditambah 8% dari nilai kontrak pekerjaan.

KPK menyebutkan, adapun pro­yek-proyek tersebut diantaranya, sebagai berikut pertama, Pemba­ngunan jalan dalam Kota Namrole Tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3,1 miliar.

Dua, peningkatan jalan dalam Kota Namrole (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 Miliar. Tiga, Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (hotmix) dengan nilai proyek Rp14,2 Miliar dan Empat, peningkatan jalan ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 miliar.

Atas penerimaan sejumlah fee tersebut, Tagop diduga meng­guna­kan orang kepercayaannya yaitu, Johny Rynhard Kasman untuk menerima sejumlah uang menggu­nakan rekening bank miliknya, dan untuk berikutnya di transfer ke rekening bank milik Tagop.

Diduga nilai fee yang diterima oleh Tagop sekitar sejumlah Rp10 miliar yang diantaranya, diberikan oleh tersangka Ivana Kwelju karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggaran­nya bersumber dari dana DAK Tahun 2015.

Selanjutnya, penerimaan uang Rp10 miliar dimaksud, diduga Tagop membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor.

KPK menyeret para tersangka sebagai berikut, Ivana Kwelju se­bagai pemberi disangkakan melang­gar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Un­dang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selanjut KPK menjerat Tagop dan Johny Rynhard Kasman melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (S-16)