AMBON, Siwalimanews – Pejabat penyelenggara negara yang tidak menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPP) terancam dikenai sanksi.

KPK menetapkan batas waktu untuk menyerakan LHKPN kepada setiap penyelenggara negara sampai dengan 30 April lalu, disemua tingkatan pemerintahan daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota.

“Yang tidak melapor kita kategorikan sebagai pejabat yang tidak patuh, dan akan kita berikan sanksi,” jelas Kepala Inspektorat Maluku, Rosida Soamole kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Selasa (12/5).

Dikatakan, sanksi yang diberikan mulai dari peringatan pertama hingga berat berupa penundaan kepangkatan dan golongan.

“Memang akan diberikan sanksi berupa peringatan pertama, namun kalau sampai dua kali tidak mengindahkan peringatan, maka akan ditunda kepangkatan dan golongan bagi yang tidak melapor LHKPN,” tegas Soamole.

Soamole menjelaskan, jumlah pejabat penyelenggara negara di Pemerintah Provinsi Maluku sebanyak 391 orang.

Ia merincikan, pejabat yang sudah melapor LHKPN sampai dengan 30 April lalu sebanyak 178 orang pejabat. Sedangkan pejabat yang tidak patuh sebanyak  204 orang.

Soamole menambahkan, dalam waktu dekat akan mengirim surat peringatan kepada pejabat penyelenggara negara untuk segera melapor LHKPN karena bersifat wajib.

“Kita segera surati mereka agar wajib melapor LKPN agar tidak diberikan sanksi,” tandasnya.

KPK Ingatkan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak perpanjang waktu penyampaian LHKPN. Karena itu, KPK mengingatkan para Penyelenggara Negara (PN) untuk segera menyampaikan laporan kekayaannya paling lambat pada Kamis, 30 April 2020.

Sesuai dengan Surat Edaran KPK Nomor: 100 Tahun 2020 tentang perpanjangan masa penyampaian LHKPN tahun laporan 2019, bahwa batas waktu penyampaian LHKPN tahun pelaporan 2019 diperpanjang dari semula paling lambat tanggal 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.

Hal ini disampaikan oleh Plt Juru bicara Pencegahan KPK, Maryati Kuding dalam rilis yang diterima Siwalima, Rabu (29/4).

Dikatakan, pertimbangan KPK menetapkan batas waktu laporan LHKPN bahwa pertama, seluruh wajib lapor LHKPN telah memiliki akun pada aplikasi e-LHKPN.

Kedua, aplikasi e-LHKPN saat ini dapat berfungsi dengan baik, serta dapat diakses secara normal sehingga sangat memungkinkan bagi PN melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaan secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.

“Dengan demikian, KPK memandang tidak ada alasan bagi WL untuk tidak menyampaikan LHKPN tahun pelaporan 2019, sebelum batas waktu. Berdasarkan SE tersebut KPK akan tetap menerima laporan LHKPN yang disampaikan setelah batas waktu, namun dengan status pelaporan “Terlambat Lapor,” ujar Kuding.

Berdasarkan aplikasi e-LHKPN pertanggal 24 April 2020 tingkat kepatuhan LHKPN nasional adalah 87,21%. Dari total 363.884 WL, sebanyak 317.335 WL telah menyampaikan laporannya, sisanya 46.549 WL belum.

Rinciannya adalah bidang eksekutif dengan total 651 instansi tingkat kepatuhan pelaporannya 86,72%. Bidang Yudikatif yang terdiri atas 2 instansi yaitu 98,17%. Bidang Legislatif dengan 540 instansi yaitu 80,98%. Dan, dari BU­MN/D total 204 instansi tercatat 89,31%.

Kuding menjelaskan UU mewajibkan PN bersedia untuk diperiksa kekayaannya sebelum, selama, dan setelah menjabat. PN juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

KPK sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, berwenang untuk melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap LHKPN sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Selain itu, diatur dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, PN wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK dalam jangka waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak pengangkatan atau berakhirnya jabatan.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Maluku, Rosida Soamole yang dikonfirmasi Siwalima menjelaskan, saat ini sudah banyak penyelenggara negara di lingkup Pemprov Maluku yang melaporkan LHKPN.

Sekitar 170 orang penyelenggara negara di lingkup Pemprov Maluku yang telah melapor LHKPN me-reka dari keseluruhan sekitar 300 lebih pejabat,” terang Soamole.

Ia menjelaskan, sesuai dengan SE KPK, waktu pelaporan yang diberikan itu sampai tanggal 30 April.

Namun demikian, jika ada pejabat yang melapor di bulan Mei atau lebih dari jadwal yang ditetapkan memang tidak masalah.

Kendala yang dihadapi saat ini, tambahnya, karena mereka harus bekerja dari rumah akibat situasi pendemi sehingga terlambat melapor. “Kita berharap semua pejabat bisa melapor tepat waktu,” tandasnya. (S-39)