AMBON, Siwalimanews – Gubernur Maluku Murad Ismail menghimbau kepada bupati/walikota se-Maluku untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam berupa gas abadi Blok Masela yang tersedia bagi kesejahteraan masyarakat.

Pasalnya, mantan Komandan Korps Brimob Polri ini tidak mau anak-anak Maluku dikemudian hari hanya menjadi penonton di negeri sendiri.

“Saya tidak ingin anak-anak kita kelak, hanya jadi penonton di rumah sendiri,” tegas Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Gubernur Bersama Walikota dan Bupati se- Maluku tahun 2019 di Lantai VII Kantor Gubernur, Selasa (10/9).

Menurutnya, sesuai planning of development Blok Masela sebagaimana telah disepakati Pemerintah RI dan INPEX selaku pengembang, bahwa jadwal untuk tahapan konstruksi sudah dilakukan tahun 2002. Sedangkan tahap produksi, baru dilakukan tahun 2027.

Hanya saja, tahapan konstruksi lapangan gas abadi Blok Masela ini akan berjalan setelah persoalan lahan, tata ruang, dan amdal yang menjadi kewenangan pemda selesai diproses hingga batas waktu tahun 2022.

“Saya ingin percepat prosesnya. Kalau masalah lahan dan amdal sudah beres misalnya di tahun 2020, berarti tahapan konstruksi dan produksi bisa kita majukan dua tahun lebih cepat. Sekarang tergantung INPEX, nanti akan dibicarakan kembali,” ujarnya.

Untuk itu, kata gubernur pemerintah dan masyarakat Maluku juga sudah siap, sebab  pengelolaan Blok Masela akan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Karena itu, seluruh jajaran pemprov beserta pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi dan instansi terkait, dapat mempersiapkan dengan baik mekanisme penyerapan tenaga kerja di Blok Masela.

Selain itu, para bupati dan walikota juga diminta untuk pro-aktif mengundang investor buat berinvestasi di daerahnya, termasuk memaksimalkan peran pengusaha lokal sehingga mampu berkontribusi bagi daerah.

“Dorong pengusaha-pengusaha kita di daerah, untuk buka lapangan kerja yang lebih luas bagi anak muda kita di daerah. Mereka harus mendapat prioritas, sekaligus dibekali dengan kemampuan dan kualitas SDM yang memadai,” tandasnya.

Pada kesempatan itu juga gubernur mengaku, ada empat perkara besar yang menjadi alasannya kembali ke Maluku untuk menjadi Gubernur, Pertama, karena Maluku menjadi daerah termiskin nomor tiga di Indonesia berdasarkan data BPS. Kedua, secara presentasi penduduk, tingkat pengangguran di Maluku tertinggi nasonal. Ketiga, pelayanan publik masih mendapat rapor merah, khususnya pelayanan dasar yakni pendidikan dan kesehatan dan Keempat, investor enggan berinvestasi di Maluku padahal daerah ini memiliki sumberdaya alam yang melimpah.

“Khusus perkara yang keempat, yakni mendatangkan investor untuk turut membangun Maluku, saya butuh dukungan dan pro-aktif dari para bupati dan walikota,” pintanya.

Menurutnya, hal itu dapat dilakukan jika bupati dan walikota, dapat membuat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi investor, seperti melalui kebijakan dibidang perizinan, kesiapan infrastruktur, dan kemudahan penyediaan lahan.

Sementara angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku masih tinggi. Namun sesuai data BPS, telah terjadi penurunan, dimana pada bulan Maret 2018 sampai Maret 2019 sebesar 0,43 persen. Ini juga diikuti dengan pertumbuhan ekonomi Maluku sampai bulan Maret 2019, sebesar 6,09 persen.

“Karena itu, saya minta konsistensi kita semua, untuk terus berupaya menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Maluku,” harapnya. (S-45)