AMBON, Siwalimanews – Retribusi parkir merupakan retribusi primadona yang dikelola Pemkot Ambon selama ini, namun sering terjadi kebocoran.

Pengelolaan retribusi parkir masih bersifat konvensional yang dibayarkan dalam bentuk tunai dari pengendara ke juru parkir. Tentu seperti ini berdampak pada bocor­nya setoran parkir selama ini.

Penegasan ini disampaikan Sekot Ambon Agus Ririmasse dalam sambutannya ketika membuka focus group discussion (FGD) tentang pengelolaan parkir elektronik yang berlangsung di Balai Kota Ambon, Senin (14/11).

Menurutnya karena penarikan retibusi seperti ini tidak dapat menghitung pendapat secara real dalam menetapkan potensi parkir nantinya, sehingga pengelolaan dilakukan tidak optimal.

“Selain setoran retribusi, ke  pemerintah daerah, ada juga keuntungan dapat dari pihak ketiga. Tidak optimal. Kondisi parkir yang ada di kota ini sangat merugikan pemkot,” ujarnya.

Kalau hari ini menurutnya ada inovasi terbaru dari Dinas Perhubungan untuk bagaimana menata parkir ini secara baik, maka kota ini akan jauh lebih bagus khusus­nya dalam peneri­maan pendapatan hasil daerah.

Kota Ambon saat ini tidak memiliki sumber daya alam yang sangat memadai. Hanya bisa diandalkan dari sektor jasa sektor parkir yang saat ini langsung dengan pihak ketiga maka.

“Sebenarnya yang untung itu pihak ketiga bukan pemerintah,” terangnya.

Kondisi kota ini menurutnya lagi sulit. Bagaimana pemerintah mau membangun sarana-prasarana seperti jalan-jalan rusak, lampu jalan. Persampahan ada di mana-mana, penambahan armada, sementara bocornya perparkiran sangat tinggi.

Olehnya sudah langkah maju dalam penataan parkiran secara elektronik sehingga ia akan mem­berikan apresiasi dengan penjabat walikota dan kepada Dinas Perhu­bungan.

“Tentunya kadishub tidak bisa berjalan sendiri oleh karena itu kita duduk disini dalam FDG ini. Jadi, Pak Roby dan teman-teman di jalan sudah tidak bisa main-main lagi terhadap parkir ini. Kita selalu sudah di DPRD itu selalu dihajar habis-habiskan masalah parkiran. Hari ini kita sudah lakukan yang terbaik, saya yakin DPRD tidak ribut lagi,” ingatnya.

Lanjutnya manusia-manusia yang mengelola parkir selama ini semua tidak beres. Bahkan dirinya men­dapat banyak surat kaleng yang menyebutkan ada titik-titik parkir yang sengaja tidak di thender kan tapi langsung di stor kepada pe­gawai Perhubungan.

“Benar atau tidak tapi ini laporan masyarakat. Saya tidak menuduh Dinas Perhubungan, tetapi kalau ada oknum-oknum seperti ini, oknum-oknum ini memang dia pung hari hidup seng boleh lama di dalam pemerintahan,” ancamnya.

Oleh karena dalam mengatasi ber­bagai persoalan parkir secara kon­vensional, maka perubahan wajib dilakukan dalam menjawab tan­tangan pelayanan parkir sistem elektronik atau digital.

“Negara mendukung pelayanan digital kemudian ditetapkan Kota Ambon sebagai Smart City, dan penyelenggaraan e-Government sehingga tindak lanjut masyarakat untu perparkiran dari parkir konven­sional ke parkir elektronik,” ung­kapnya.

Ia menambahkan kalau sudah berulang kali memperingatkan pegawai untuk bekerja jujur dengan hati, melayani, hati seorang hamba. Berkat itu Tuhan Allah sudah siapkan.

“Berkat itu bukan berkat materi saja, tapi berkat kesehatan dan umur panjang jauh lebih penting ketim­bang kita dapat materi bapak ibu ambe materi yang bukan hak bapak ibu dengan cara yang tidak bagus penyaki loko badang, urainya.

Ditambahkan bagaimana Dishub mau punya motor patwa, mau punya mobil patwal, mau punya sarana-prasarana yang bagus tapi PAD kecil. Oleh karena itu, ia meminta hari ini sudah sangat luar biasa dan kalau berita ini bisa disampaikan kepada bos parkir sehingga ruang untuk loby sudah tidak ada lagi.

“Pengembangan parkir elektronik didukung penuh oleh pihak bank Maluku dan Maluku Utara dalam menyiapkan perangkat dan sistem dalam mendukung pelayanan parkiran di tepi jalan umum yang mana pelayanan parkiran di maksud dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, perilaku manusia yang bersih transaksi,” tandasnya. (S-09)