AMBON, Siwalimanews – Sekda Maluku Kasrul Selang mene­gaskan, penetapan dan pengangkatan Penjabat Semen­tara di tiga kabu­paten sesuai de­ngan aturan kepa­ng­ka­tan dan golo­ngan. Tiga pejabat pimpinan tinggi pra­tama yang di tunjuk gubernur menjabat sebagai Pjs Bupati Maluku Barat Daya Mekias Lohy, Pjs Bupati Seram Bagian Timur, Hadi Sulaiman dan Pjs  Bupati Kepulauan Aru Rosida Soamole.

“Pak Melky, pa Hadi dan ibu Ros me­mang pejabat pimpinan tinggi pratama pangkal eselon II golongan IV/c dan tidak ada masalah ditunjuk sebagai menempati jabatan Pjs dan sudah dise­tujui oleh Mendagri,” ujar sekda kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Senin (28/9).

Dijelaskan, kalau semua syarat peng­angkatan seorang Pjs tidak menyalahi atuan. “Betul sekda di kabupaten kota itu memiliki golongan IV/c yang sama dengan pejabat yang kita tunjuk, tetapi mereka yang ditunjuk adalah penjabat bupati dan semua persyaratan dipenuhi sehingga mendapat restu pemerintah pusat,” kata Kasul.

Ditanya apakah dengen golongan yang, Pjs bisa memerinta seorang sekda kabupaten yang notabene memiliki kepangkapan dan golongan yang sama, dirinya mengaku bisa.

“Bisa, lebih dari sisa, karena dia ditun­juk sebagai penjabat bupati mewakili pe­meritah provinsi dan orang yang di­angkat menjadi Pjs adalah pejabat pimpinan tinggi pratama,” tegasnya singkat.

Menuai Kritikan

Sebelumnya, pengangkatan Melky Lohy, Rosida Soamole dan Hadi Sulai­man sebagai penjabat sementara bupati menuai kritikan.

Lohy diangkat sebagai penjabat sementara (Pjs) Bupati Maluku Barat Daya, Rosida Soamole sebagai Pjs Bu­pati Kepulauan Aru dan Hadi Sulaiman sebagai Pjs Bupati Seram Bagian Timur.

Lohy dan Soamole yang masih memi­liki pangkat IVB serta Hadi dengan pa­ngkat IVC dinilai tak memenuhi persya­ratan. Di sisi lain,  kepangkatan yang rendah di bawah sekda akan mempe­ngaruhi mereka dalam mengelola pemerintahan.

“Dalam hukum administrasi itu keliru dan salah dan saya melihat pemerin­tahan di Kantor Gubernur untuk Tata Pamong sangat buruk,” tandas Aka­demisi Hukum Unpatti, Hendrik Salmon, kepada Siwalima, melalui telepon selulernya, Minggu (27/9).

Menurut Salmon, mestinya jabatan tersebut diberikan kepada pejabat-pejabat yang memenuhi persyaratan, terutama mereka pernah berhasil menjadi caretaker maupun Plt.

“Mereka tidak berpikir ada pejabat di Pemprov Maluku yang pernah berhasil  menjadi caretaker maupun Plt pada daerah-daerah konflik Pilkada misalnya Hendrik Far-Far, Frangky Papilaya atau Jasmono. Mereka ini masih aktif dan duduk pada jabatan-jabatan strategis di Pemprov Maluku,” kata Salmon.

Salmon mengatakan, mestinya diusul­kan pejabat yang sudah berpengalaman dan memenuhi syarat kepangkatan. “Kalau pangkat Sekda di kabupaten lebih tinggi, saya kuatirkan roda pemerintahan tidak akan maksimal,” katanya.

Gubernur Lantik

Gubernur Maluku, Murad Ismail melantik tiga penjabat bupati pada tiga dari 4 daerah di Maluku yang akan melangsungkan pilkada pada 9 De­sember mendatang.

Ketiganya adalah, Hadi Sulaiman sebagai Penjabat Sementara Bupati Seram Bagian Timur, Rosida Soamole sebagai Penjabat Sementara Bupati Kepulauan Aru dan Melky Lohy sebagai Penjabat Sementara Bupati MBD.

Melky dilantik dengan SK Mendagri Nomor: 131.81-3005 tahun 2020 ter­tanggal 24 September, Sedangkan Rosi­da dilantik dengan SK Mendagri Nomor 131.81-3006 tahun 2020 tertanggal 24 September serta Hadi diangkat dengan SK Mendagri Nomor 131.81-3007 tahun 2020 tertanggal 24 September.

Ketiganya mulai bertugas sejak Sabtu (26/9) sampai dengan 5 De­sem­ber dan bertanggungjawab langsung kepada Mendagri melalui gubernur se­bagai perpanjangan tangan pemerintah pusat.

Pelantikan ketiga penjabat ini ditandai dengan pemasangan tanda jabatan dan plakat oleh gubernur Maluku Murad Ismail.

Gubernur dalam arahannya meng­ingatkan kepada ketiga penjabat ini untuk menjaga negralitas ASN terutama para guru di tempat tugas masing-masing.  Dikatakan, sebagai seorang ASN terutama guru, harus menjalankan tanggungjawab sebagai aparatur negara dan jangan berpihak.

“Biarkan para calon mereka adu gagasan, adu visi dan misi, bukan karena sesuatu sehingga, kepala desa, guru dan ASN dikerahkan. Saya akan tegas dengan ini,” tandas gubernur.

Ia juga mengingatkan para penjabat untuk dapat melaksanakan tu­gas pe­merintahan dengan baik serta, mensuk­seskan pilkada sekaligus memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Selain itu, gubernur juga minta kepada ketiga pejabat ini untuk mengawasi bupati dan wakil bupatinya yang sementara melaksanakan cuti kampanye.

“Tolong diawasi, tidak boleh gunakan kendaraan dinas selama kam­panye. Saya minta tolong kepada pak Kapolda dan Pangdam untuk perintahkan Ka­polres dan Dandim bantu awasi penye­lenggaraan pilkada di empat daerah ini,” tandasnya.

Kepada masyarakat di empat kabu­paten yang akan menyelenggarakan pilkada, gubernur juga ingatkan agar jangan mau dibeli dengan uang ketika pilkada. (S-39)