AMBON, Siwalimanews – Pemerintah Provinsi Maluku kedepannya dalam belanja daerah harus bersentuhan dengan kese­jahteraan masyarakat. Selama ini, Pemprov Maluku lebih memfo­kus­kan anggaran daerah untuk kebu­tuhan-kebutuhan yang tidak prioritas.

Hal itu disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku, Halimun Saulatu Kamis (2/12), menyikapi  banyaknya program daerah yang menggelontorkan APBD hanya kepada kebutuhan-kebutuhan yang tidak prioritas.

“Karena itu kami mendorong untuk kedepannya pemerintah daerah lebih memprioritaskan belanja-belanja daerah yang bersentuhan dengan kesejahte­raan masyarakat,” kata Saulatu.

Menurunnya anggaran pendapatan daerah tahun 2022 yang hanya mencapai Rp2.8 triliun dari tahun sebelumnya yang mencapai 3.31 triliun, poli­-tisi Partai Demokrat ini berharap Pemprov Maluku kedepannya lebih memperhatikan kesejah­teraan masyarakat Maluku.

“Kedepannya ini anggaran ada, harus lebih banyak masuk kepada belanja yang bersentu­han dengan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Sahulatu.

Baca Juga: Honor Guru Kontrak di Maluku Dibawah UMP

Dikatakan, Pemerintah Provinsi Maluku harus memperkecil anggaran yang diperuntukan bagi perjalanan dinas dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga anggaran yang ada dialokasikan bagi kesejahteraan masyarakat.

“Ternyata saya melihat bahwa masih begitu banyak anggaran perjalanan dinas, walaupun memang fungsi provinsi adalah koordinasi, tapi kemudian bukan berarti kegiatan yang menekan­kan pada penurunan angka kemiskinan harus juga menjadi perhatian,” ujar Sahulatu.

Sahulatu juga menyinggung persoalan keadilan anggaran bagi daerah kabupaten dan kota, dimana hal ini yang akan selalu ditekankan kepada Pemerintah Provinsi Maluku sehingga kedepannya harus ada keadilan anggaran bagi kabupaten di luar Kota Ambon.

“Hanya saja fungsi provinsi hanya koordinasi yang sebenarnya melakukan aksi secara baik tetapi itu bukan berarti pemerataan anggaran tidak jalan. Harus ada pemerataan anggaran harus ada, terutama kabupaten-kabupaten yang angka kemiskinannya masih tinggi seperti di KKT, MBD dan SBT. Ini yang harus diperhatikan,” cetusnya. (S-50)