Dua petinggi partai banteng saling serang. Gubernur Maluku Murad Ismail yang juga sebagai Ketua Ketua Dewan Pimpinan Daerah  PDIP mengancan akan mengantikan Edwin Adrian Huwae ke Badan Kehormatan DPRD Maluku.

Sebagai Ketua DPD PDIP Murad sangat menyesalkan pernyataan Edwin yang menuding ada perselingkuhan politik antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan DPRD Maluku dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Sementara (KUA-PPAS) APBD Perbahan Tahun Anggaran 2021. Edwin Adrian Huwae sebagai mantan Ketua DPRD Maluku tidak takut dengan ancaman itu . Dia bahkan balik mengancam melaporkan sejumlah rekannya ke Badan Kehormatan DPRD juga.“Saling serang dua petinggi PDIP ini berawal mantan Ketua DPRD Maluku ini mengkritik pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2021 yang hanya dilakukan dalam satu malam saja.

Edwin menyesal sikap pimpinan DPRD Maluku yang sengaja mengabaikan tata tertib DPRD dan membahas KUA PPAS APBDP itu secara ekspres.“Sebagai  mantan pimpinan dewan, tentu Edwin sangat mengetahui alur dan mekanisne serta dinamika dalam pembahasan tersebut. Karenanyaa tidaklah salah kalau Edwin melontarkan tudingan ada perselingkuhan politik antara eksekutif dan legislatif .

Edwin menilai satu hari pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahaan tahun anggaran 2021 merupakan  suatu hal yang tidak masuk akal dan tidak logis. “Karena menurut Edwin jika KUA PPAS itu baru diajukan hari Senin (27/9) dan Selasa  (28/9) malamnya di ketuk palu, itu adalah hal yang tidak masuk di akal sehat.

Pernyataan Edwin Huwae soal ada perselingkuhan politik antara eksekutif dan legislatif merupakan hal yang wajar. Itu merupakan bagian dari kritikan dan pengawasan sebagai anggota DPRD yang bertindak sebagai lembaga aspirasi rakyat.

Pertanyaannya logiskan satu hari saja DPRD Maluku membahas KUA PPAS APBD Perubahan?.  Ataukah waktu itu terlalu singkat dan butuh waktu tiga atau empat hari.

Saling serang dua petinggi PDIP ini tentu saja sangat disayangkan, jika pembahasan KUA PPAS tidak membutuhkan waktu lama dan hanya sehari saja apakah dewan juga maksimal melakukan pembahasan.

Dikhawatirkan hal itu tidak terjadi sehingga kosentrasi untuk memberikan pembobotan pada setiap program yang ada menjadi terlewati. “Dewan dalam kapasitas sebagai lembaga aspirasi rakyat harus melihat hal ini dalam tataran bertindak untuk kepentingan rakyat sehingga waktu pembahasan KUA PPAS tersebut juga harus maksimal“ Inilah yang sangat diharapkan. Selain itu para petinggi parrtai dan dewan harus memberikan edukasi politik yang baik bagi masyarakat. Kita berharap masalah dua petinggi PDIP yang saling serang ini bisa diselesaikan dengan baik. Semoga (*)